Menanti Janji Kampus Sehat: Menyoal Budaya Merokok dan Penegakan Aturan di UIN SGD Bandung

Oleh Farizky Pasha Lathif Pratama

Program Studi Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Bicara soal Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, ingatan kita akan langsung tertuju pada kampus Islam negeri terbesar di Jawa Barat yang kental dengan diskursus keagamaan dan intelektual. Namun, di balik megahnya gedung al-Jamiah dan rimbunnya pepohonan di kampus Cibiru, ada satu ironi yang sudah lama menjadi "budaya" dan seolah dimaklumi: asap rokok yang mengepul bebas di ruang-ruang publik kampus.

Pemandangan individu yang merokok di kantin, selasar fakultas, gazebo, hingga pelataran masjid seolah menjadi hal yang lumrah. Fenomena ini bukanlah milik satu kelompok semata. Kebiasaan merokok di lingkungan akademis ini merambah seluruh lapisan civitas akademika, mulai dari mahasiswa, dosen, staf administrasi, hingga petugas kebersihan (office boy). Oleh karena itu, persoalan asap rokok tidak bisa sekadar dibebankan atau mengkambinghitamkan mahasiswa saja, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh warga kampus tanpa terkecuali.

Padahal, kampus seyogianya adalah ruang aman dan sehat bagi seluruh civitas akademika, termasuk bagi mereka yang tidak merokok. Pertanyaannya, apakah UIN SGD benar-benar tutup mata akan hal ini?

Secara de jure, institusi sama sekali tidak abai. Baru-baru ini, telah dikeluarkan Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 070/Un.05/II.2/KP.07.6/07/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Area Tanpa Rokok di Lingkungan UIN SGD Bandung. Aturan ini secara tegas dilandasi oleh pertimbangan bahwa kampus merupakan area tempat civitas akademika melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Agar Tridharma Perguruan Tinggi ini berjalan baik, perlu didukung oleh lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari polusi asap rokok. Peraturan ini juga diklaim telah memperhatikan Perlindungan Hak Asasi Manusia serta regulasi dan putusan hukum terkait kesehatan di tingkat nasional. 

Namun, pengabaian terhadap aturan ini membawa dampak kesehatan yang fatal. Menurut laporan World Health Organization (WHO), asap rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana sedikitnya 250 di antaranya bersifat toksik dan lebih dari 70 jenis dapat menyebabkan kanker. WHO secara meyakinkan menegaskan bahwa tidak ada batas aman paparan asap rokok pasif (second-hand smoke). Di lingkungan perguruan tinggi, paparan asap rokok selama proses belajar-mengajar dapat mengganggu konsentrasi, memicu paparan zat karsinogenik jangka panjang, serta meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan gangguan pernapasan akut. Para perokok pasif, mulai dari mahasiswa yang memiliki masalah pernapasan, anak kecil yang bermain dan melintasi kampus, hingga masyarakat umum, terpaksa harus ikut menanggung risiko dari asap rokok yang mereka hirup di area perkuliahan.

Sayangnya, antara aturan di atas kertas dan realitas di lapangan masih berjarak sangat jauh. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) acap kali hanya berakhir sebagai "macan kertas". Stiker dan peringatan larangan merokok yang tertempel di dinding-dinding fakultas sebatas menjadi pajangan estetis tanpa pengawasan dan penegakan yang ketat. Mahasiswa, dosen, hingga staf masih dengan leluasa menyalakan sebatang rokok di area terlarang tanpa rasa segan. Belum lagi persoalan kebersihan; puntung rokok yang kerap berserakan merusak citra UIN SGD yang semestinya menjadi etalase terdepan dalam mengamalkan nilai keislaman tentang kebersihan.

Maka dari itu, ajakan untuk mewujudkan Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung Bebas Asap Rokok tidak bisa sekadar diakhiri pada imbauan dan selembar peraturan. Dibutuhkan langkah-langkah solutif dan komprehensif dari berbagai pihak:

Pertama, Penegakan Sanksi yang Jelas, Spesifik, dan Konsisten untuk Semua Orang. Aturan KTR tidak akan berjalan tanpa adanya sanksi yang berkeadilan dan berlaku mengikat bagi seluruh elemen kampus. Sanksi tidak boleh tebang pilih hanya menyasar mahasiswa, tetapi juga harus diterapkan secara tegas dan konsisten kepada dosen, staf, maupun petugas kampus lainnya. Sebagai perbandingan, Politeknik Negeri Bandung (Polban) berhasil menekan angka perokok liar dengan memberlakukan sanksi tegas dan publikasi bagi pelanggar. UIN SGD dapat mengadopsi tingkat ketegasan ini dalam skema yang jelas dan bertahap:

1. Teguran Lisan Pertama & Pendataan: Berlaku sama bagi mahasiswa, dosen, maupun staf yang tertangkap merokok di luar zona khusus.
2. Sanksi Administratif & Sosial: Jika pelanggaran berulang, diberikan surat peringatan tertulis, penundaan hak layanan administrasi bagi mahasiswa, atau teguran resmi dari atasan/atasan langsung bagi dosen dan staf.
3. Sanksi Disiplin Berkelanjutan: Sanksi akademik bagi mahasiswa serta sanksi disiplin pegawai (ASN/Non-ASN) sesuai ketentuan bagi dosen dan civitas akademika yang melanggar berulang kali.

Kedua, Penetapan Smoking Area (Area Merokok) di Lokasi Terisolasi dan Spesifik. Mengubah budaya yang sudah mengakar kuat tidak bisa dilakukan secara radikal seketika. Daripada melarang secara total yang berpotensi sekadar memicu aksi kucing-kucingan, pihak kampus wajib menyediakan titik khusus merokok yang terisolasi dan spesifik. Penetapan lokasi smoking area ini harus diletakkan secara terpisah jauh dari gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, ruang administrasi, serta jalur sirkulasi utama. Beberapa contoh penetapan titik spesifik yang dapat dipertimbangkan antara lain:

• Pojok outdoor halaman belakang gedung, parkiran yang jauh dari jendela kelas.
• Area terbuka terisolasi di batas luar perimeter kampus yang dilengkapi fasilitas pembuangan puntung rokok yang aman dan sistem ventilasi udara terbuka yang memadai.

Ketiga, Pelibatan Dosen dan Organisasi Kemahasiswaan dalam Sosialisasi. Edukasi harus berjalan dua arah. Dosen disarankan untuk ikut mengambil peran aktif melakukan sosialisasi singkat mengenai pentingnya lingkungan bebas asap rokok dan batasan kawasan merokok pada awal atau akhir kegiatan pembelajaran di kelas. Selain itu, organisasi kemahasiswaan seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Senat Mahasiswa (SEMA), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) harus menjadi agent of change. Kampanye bahaya merokok menurut standar WHO serta edukasi saling menghormati hak perokok pasif akan jauh lebih efektif jika dibangun melalui kesadaran kolektif bersama.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki potensi besar untuk menjadi pionir kampus sehat yang Islami di Jawa Barat. Peraturan Rektor sudah diresmikan, dan pijakan hukumnya sudah sangat jelas. Kini, yang dibutuhkan adalah political will dan kesadaran kolektif dari seluruh elemen kampus, mahasiswa, dosen, staf, hingga pimpinan, untuk mengeksekusinya secara konsisten.

Sudah saatnya kita berhenti menormalisasi sesuatu yang keliru hanya karena sudah telanjur menjadi kebiasaan. Mari sungguh-sungguh wujudkan udara kampus yang lebih sehat dan beradab, bukan sekadar slogan di atas kertas, tetapi kenyataan yang bisa kita hirup bersama setiap hari.

Referensi:

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2024). Pedoman Pelaksanaan Kawasan Area Tanpa Rokok di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Diakses dari: https://uinsgd.ac.id/pedoman-pelaksanaan-kawasan-area-tanpa-rokok-di-lingkungan-uin-sunan-gunung-djati-bandung/
2. Suaka Online (LPM Suaka UIN SGD Bandung). Batasi Kawasan Merokok, Sosialisasi Dilakukan Dosen Saat Pembelajaran. Diakses dari: https://suakaonline.com/
3. World Health Organization (WHO). (2023/2024). Tobacco and Second-hand Smoke Health Hazards Fact Sheet. Geneva: World Health Organization.

Informasi empiris kebijakan sanksi merokok di lingkungan Politeknik Negeri Bandung (Polban).