Oleh Anabella Nursyafitri

(Mahasiswi Sastra Inggris UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan anggota Center for Humanity Studies)

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki sistem pendidikan yang melayani lebih dari 50 juta siswa. Angka yang fantastis ini membawa tantangan yang tidak kalah besar. Data terbaru tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total 284,4 juta penduduk Indonesia, tingkat pendidikan masih didominasi oleh tamatan SD yang mencapai 22,27 persen dan sekolah menengah 35,96 persen. Sementara itu, mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi hanya 6,82 persen. Angka-angka ini berbicara tentang sebuah perjalanan panjang yang masih harus ditempuh untuk mencapai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun, bukan berarti tidak ada kemajuan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen serius terhadap sektor pendidikan. Anggaran pendidikan pada tahun 2025 mencapai Rp772 triliun, meningkat signifikan dari Rp665 triliun di tahun 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat tambahan anggaran sebesar Rp10,4 triliun yang dialokasikan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen serta mendukung revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Investasi besar ini menunjukkan bahwa pendidikan memang menjadi prioritas nasional.

Pertanyaannya kemudian adalah: apakah investasi finansial saja cukup? Atau perlu ada transformasi fundamental dalam cara kita memandang dan mengelola pendidikan?

Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020, sistem pendidikan Indonesia mengalami guncangan hebat. Learning loss atau kehilangan pembelajaran menjadi momok yang menakutkan. Jutaan siswa kehilangan akses ke pendidikan berkualitas karena keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Dalam situasi krisis inilah, Kementerian Pendidikan meluncurkan Kurikulum Merdeka pada tahun 2021.

Kurikulum Merdeka hadir dengan janji yang menarik: memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa mereka. Konsep ini sebenarnya revolusioner dalam konteks Indonesia yang selama puluhan tahun terbiasa dengan sistem yang sangat tersentral dan seragam. Bayangkan seorang guru di Yogyakarta bisa merancang pembelajaran batik yang terintegrasi dengan matematika, sementara guru di Sulawesi Utara mengajarkan konsep fisika melalui pembuatan perahu tradisional. Fleksibilitas ini membuka ruang kreativitas yang selama ini terpasung.

Salah satu fitur unggulan dari Kurikulum Merdeka adalah ‘Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila’ atau yang disingkat P5. Program ini mengajak siswa untuk belajar melampaui batas-batas mata pelajaran tradisional. Mereka diminta untuk mengerjakan proyek-proyek yang menyentuh isu-isu nyata di masyarakat mereka. Seorang siswa SMP di Bandung mungkin membuat proyek tentang pengelolaan sampah di lingkungan mereka, yang melibatkan riset ilmiah, perhitungan ekonomi, dan analisis dampak sosial. Pembelajaran seperti ini jauh lebih bermakna dibandingkan sekadar menghafal rumus atau teori.

Namun, seperti halnya setiap inovasi besar, Kurikulum Merdeka tidak lepas dari kritik dan keraguan. Banyak guru yang merasa kewalahan dengan tanggung jawab baru ini. Selama bertahun-tahun mereka terbiasa mengikuti buku panduan yang detail dan instruksi yang jelas. Tiba-tiba mereka diminta untuk menjadi perancang kurikulum untuk kelas mereka sendiri. Tanpa pelatihan yang memadai dan dukungan yang berkelanjutan, banyak guru yang akhirnya kembali ke cara-cara lama yang lebih familiar.

Di daerah-daerah terpencil, tantangannya bahkan lebih berat. Kurikulum Merdeka mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mata pelajaran pilihan seperti Koding dan Kecerdasan Artifisial yang mulai diperkenalkan pada tahun ajaran 2025/2026. Tetapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang bahkan tidak memiliki akses internet yang stabil? Bagaimana dengan siswa-siswa yang tidak memiliki smartphone atau komputer? Ketimpangan digital ini menciptakan jurang baru dalam sistem pendidikan kita.

Kritik lain yang sering muncul adalah terkait dengan dokumentasi dan kerangka konseptual. Beberapa akademisi mengeluhkan bahwa Kurikulum Merdeka belum memiliki naskah akademik yang lengkap dan kerangka kurikulum yang komprehensif. Ini menimbulkan pertanyaan tentang landasan teoretis dan filosofis dari kurikulum ini. Apakah ini benar-benar hasil dari riset mendalam tentang kebutuhan pendidikan Indonesia, atau sekadar respons cepat terhadap krisis pandemi?

Yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah pola pergantian kurikulum yang terlalu sering terjadi di Indonesia. Dalam tiga dekade terakhir, Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian kurikulum besar: Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 (KBK), Kurikulum 2006 (KTSP), Kurikulum 2013, dan sekarang Kurikulum Merdeka. Setiap pergantian menteri pendidikan seringkali diikuti dengan perubahan kebijakan yang signifikan. Guru dan siswa terus-menerus beradaptasi dengan sistem baru, dan ketika mereka baru mulai nyaman, sistem berubah lagi. Khususnya di daerah-daerah terpencil, implementasi kurikulum baru bisa tertinggal bertahun-tahun dari wilayah perkotaan.

Menurut Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, pemerintah sebenarnya telah menyadari masalah ini. Dalam regulasi terbaru, tidak ada pergantian kurikulum nasional secara total. Satuan pendidikan pada tahun ajaran 2025/2026 tetap dapat menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka sesuai kesiapan masing-masing. Kebijakan ini menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dan realistis, mengakui bahwa tidak semua sekolah berada pada tahap kesiapan yang sama.

Namun di tengah semua kontroversi ini, ada juga kabar baik. Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa mengalami peningkatan signifikan. Persentase siswa yang memenuhi kompetensi minimum literasi meningkat dari 59,49 persen pada 2022 menjadi 68,13 persen pada 2023. Kemampuan numerasi juga naik dari 45,24 persen menjadi 62,51 persen dalam periode yang sama. Apakah ini hasil langsung dari Kurikulum Merdeka atau faktor-faktor lain? Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan definitif, tetapi tren positif ini patut diapresiasi.

Untuk memahami bagaimana sistem pendidikan yang benar-benar transformatif bisa terlihat, kita perlu melihat ke utara, ke negara yang dikenal dengan aurora borealis, sauna, dan sistem pendidikan yang fenomenal: Finlandia.

Bayangkan sebuah negara di mana semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka, mendapat kesempatan yang sama untuk sukses. Bukan dalam slogan atau janji politik, tetapi dalam realitas sehari-hari. Di Finlandia, pendidikan benar-benar gratis dari ujung ke ujung. Tidak ada biaya masuk sekolah, tidak ada biaya buku, tidak ada biaya untuk makan siang di sekolah. Bahkan bantuan medis dan konseling psikologis disediakan tanpa biaya. Sejak tahun 1980-an, pemerintah Finlandia menyediakan makanan gratis untuk semua siswa di sekolah, sebuah investasi yang mereka yakini akan memberikan hasil jangka panjang yang luar biasa.

Olli Luukkainen, presiden serikat guru Finlandia, pernah mengatakan bahwa "Kesetaraan adalah kata terpenting dalam pendidikan Finlandia." Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Sistem pendidikan Finlandia dirancang dengan obsesif untuk menghilangkan setiap bentuk ketidakadilan. Tidak ada sekolah elit yang hanya bisa diakses oleh keluarga kaya. Tidak ada perbedaan kualitas yang drastis antara sekolah di kota dan di pedesaan. Setiap anak Finlandia, apakah mereka tinggal di Helsinki yang kosmopolitan atau di desa kecil di Lapland, mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi yang sama.

Tetapi rahasia terbesar kesuksesan Finlandia bukanlah uang atau teknologi, melainkan guru. Di Finlandia, menjadi guru adalah profesi yang sangat bergengsi, setara dengan dokter atau pengacara. Hanya sepuluh persen lulusan terbaik yang diterima untuk menjalani pendidikan guru. Mereka semua diwajibkan memiliki gelar master di bidang pendidikan. Proses seleksi yang ketat ini memastikan bahwa hanya individu-individu terbaik dan paling berdedikasi yang akan membentuk generasi masa depan.

Ketika sudah menjadi guru, mereka mendapat kepercayaan penuh dari sistem. Tidak ada inspektur yang datang untuk mengecek apakah mereka mengajar sesuai dengan rencana pelajaran yang telah disetujui. Tidak ada ujian standar yang memaksa mereka untuk "mengajar untuk ujian". Mereka diberikan otonomi penuh untuk merancang pembelajaran mereka sendiri, memilih metode yang mereka yakini paling efektif, dan menilai siswa dengan cara yang paling bermakna. Kepercayaan ini bukan tanpa dasar. Dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi dan seleksi yang ketat, pemerintah Finlandia yakin bahwa guru-guru mereka mampu membuat keputusan profesional yang terbaik untuk siswa mereka.

Hal yang mungkin paling mengejutkan dari sistem pendidikan di Finlandia adalah pendekatan mereka terhadap ujian dan penilaian. Di negara di mana sebagian besar sistem pendidikan dunia terobsesi dengan standarisasi dan tes, Finlandia memilih jalan yang berbeda, mereka hanya memiliki satu ujian wajib dalam seluruh perjalanan pendidikan siswa: ujian matrikulasi pada akhir sekolah menengah atas. Tidak ada ujian nasional di sekolah dasar, tidak ada pemeringkatan, tidak ada kompetisi yang memaksa siswa untuk mengalahkan teman-teman mereka. Filosofi mereka sederhana: pendidikan adalah tentang pembelajaran, bukan tentang kompetisi.

Hari sekolah di Finlandia juga berbeda, siswa-siswa hanya belajar empat hingga lima jam setiap hari. Mereka memulai pelajaran antara pukul sembilan hingga seperempat sepuluh pagi, dan selesai sekitar pukul dua hingga seperempat tiga sore. Di antara pelajaran, mereka mendapat istirahat yang cukup, 15 hingga 30 menit, untuk bermain, bersosialisasi, atau sekadar rileks. Pekerjaan rumah diminimalkan, rata-rata hanya sekitar 30 menit per hari. Pendekatan ini didasarkan pada riset yang menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran lebih penting daripada kuantitas waktu yang dihabiskan di sekolah.

Bagi anak-anak yang masih sangat muda, fokusnya adalah pada bermain. Anak-anak Finlandia baru mulai sekolah formal pada usia tujuh tahun, setahun lebih lambat dibandingkan kebanyakan negara. Sebelum itu, mereka menghabiskan waktu di PAUD di mana pembelajaran dilakukan melalui bermain. Filosofi ini mengakui bahwa masa kanak-kanak adalah waktu untuk eksplorasi, imajinasi, dan kegembiraan, bukan untuk drill akademik yang intensif.

Hasilnya? Luar biasa. Dalam tes Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2000, generasi muda Finlandia terbukti adalah pembaca muda terbaik di dunia. Mereka juga unggul dalam matematika dan sains. Sebanyak 93 persen warga Finlandia lulus dari sekolah menengah, dan 66 persen melanjutkan ke pendidikan tinggi. Data OECD tahun 2013 menunjukkan bahwa 84 persen penduduk Finlandia usia 25 hingga 64 tahun setidaknya lulus pendidikan menengah atas, jauh lebih tinggi dari rata-rata OECD yang hanya 75 persen.

Tetapi mungkin pencapaian terbesar Finlandia bukanlah dalam angka-angka statistik, melainkan dalam menciptakan sistem yang manusiawi. Siswa-siswa Finlandia tidak mengalami stres yang luar biasa atau tekanan untuk berprestasi. Mereka belajar dengan kecepatan mereka sendiri, didukung oleh guru-guru yang peduli dan sistem yang percaya pada potensi setiap anak. Mereka tidak hanya menjadi pintar secara akademik, tetapi juga berkembang menjadi individu yang seimbang, bahagia, dan siap untuk berkontribusi pada masyarakat.

Jika Finlandia mewakili pendekatan yang berpusat pada kesejahteraan dan kesetaraan, Singapura menawarkan model yang berbeda namun sama efektifnya. Negara kota kecil ini, yang hanya memiliki luas sekitar 700 kilometer persegi dan populasi sekitar 5,6 juta jiwa, telah berhasil membangun salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. National University of Singapore menempati peringkat delapan dunia dalam QS World University Rankings 2026 dan peringkat 17 dalam Times Higher Education World University Rankings 2025. Prestasi ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan strategis dan implementasi yang konsisten selama beberapa dekade.

Rahasia pertama kesuksesan Singapura adalah stabilitas kebijakan. Berbeda dengan banyak negara di mana pergantian pemerintahan atau menteri sering diikuti dengan perombakan total sistem pendidikan, Singapura mempertahankan visi jangka panjang mereka. Setiap menteri pendidikan yang baru tidak datang dengan agenda untuk membuktikan diri mereka dengan menciptakan kurikulum baru atau program revolusioner. Sebaliknya, mereka melanjutkan apa yang telah dibangun oleh pendahulu mereka, hanya melakukan penyesuaian kecil berdasarkan evaluasi dan kebutuhan yang berkembang. Pendekatan evolusioner ini, bukan revolusioner, memungkinkan sistem untuk matang dan mengakar dengan kuat.

Bayangkan jika Indonesia bisa menerapkan prinsip yang sama. Alih-alih mengganti kurikulum setiap kali ada menteri baru, kita bisa memiliki rencana induk pendidikan jangka panjang yang disepakati secara nasional dan diimplementasikan secara konsisten selama 20 atau 30 tahun. Tentu saja ada penyesuaian berdasarkan perkembangan zaman dan hasil evaluasi, tetapi fondasi dasarnya tetap kokoh. Stabilitas ini memberikan kepastian kepada guru, siswa, orang tua, dan semua pemangku kepentingan lainnya.

Singapura juga memahami pentingnya meritokrasi dalam pengelolaan pendidikan. Sistem pendidikan mereka tidak dikelola oleh politisi atau birokrat yang ditunjuk berdasarkan afiliasi politik, melainkan oleh profesional yang memiliki keahlian dan rekam jejak yang terbukti di bidang pendidikan. Keputusan-keputusan penting dibuat berdasarkan data, riset, dan praktik terbaik, bukan berdasarkan intuisi atau agenda politik.

Perhatian terhadap guru juga menjadi prioritas tinggi. Guru-guru Singapura mendapat gaji yang kompetitif, setara dengan profesi-profesi bergengsi lainnya. Mereka juga mendapat pelatihan berkelanjutan yang berkualitas tinggi. Pemerintah Singapura memahami bahwa investasi pada guru adalah investasi pada masa depan bangsa. Guru yang berkualitas, termotivasi, dan didukung dengan baik akan menghasilkan siswa yang unggul.

Kurikulum Singapura dirancang dengan fokus pada kompetensi, bukan sekadar pengetahuan. Siswa tidak hanya diajarkan untuk menghafal fakta dan rumus, tetapi juga untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, dan berkomunikasi efektif. Sistem penilaian mereka bertingkat, dengan ujian nasional di kelas enam, sepuluh, dan dua belas. Siswa kemudian disortir berdasarkan kemampuan mereka, diarahkan ke jalur pendidikan yang paling sesuai dengan bakat dan minat mereka. Sistem ini memang menciptakan kompetisi, tetapi kompetisi yang sehat dan konstruktif, bukan yang menghancurkan mental siswa.

Hari sekolah di Singapura lebih panjang dibandingkan Finlandia, sekitar enam hingga tujuh jam, dimulai dari pukul delapan setengah pagi hingga empat setengah sore. Siswa juga diharapkan untuk belajar mandiri di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah atau mengikuti pelajaran tambahan. Intensitas ini mencerminkan budaya pendidikan Asia yang menekankan kerja keras dan dedikasi.

Hasilnya terlihat jelas. Lulusan-lulusan Singapura tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap untuk berkontribusi pada ekonomi negara yang sangat kompetitif. Tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi sangat rendah, dan banyak dari mereka yang bekerja di posisi-posisi strategis di perusahaan multinasional atau menjadi entrepreneur yang sukses. Singapura telah berhasil mengubah keterbatasan geografis dan sumber daya alam mereka menjadi keunggulan melalui investasi pada modal manusia.

Sementara Finlandia menekankan kesejahteraan dan Singapura fokus pada meritokrasi, Jepang menawarkan pendekatan yang unik dengan penekanan kuat pada pendidikan karakter dan budaya kolektif. Sistem pendidikan Jepang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang pintar, tetapi juga warga negara yang bertanggung jawab, disiplin, dan peduli pada komunitas mereka.

Di sekolah-sekolah Jepang, hari tidak dimulai dengan pelajaran matematika atau bahasa, tetapi dengan kegiatan membersihkan ruang kelas bersama-sama. Siswa-siswa, dari yang termuda hingga tertua, bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah mereka. Mereka menyapu lantai, membersihkan toilet, merapikan halaman. Ini bukan hukuman atau tugas yang diberikan kepada mereka yang berperilaku buruk. Ini adalah bagian integral dari kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai penting: tanggung jawab, kerja sama, kerendahan hati, dan penghargaan terhadap pekerjaan orang lain.

Sistem "han" adalah contoh lain dari pendekatan unik Jepang. Di awal tahun sekolah, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil beranggotakan empat hingga lima orang. Selama sebulan penuh, mereka melakukan segala aktivitas bersama: makan, duduk di kelas, bekerja pada proyek, bahkan bermain. Komposisi kelompok kemudian diubah setiap bulan, memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk bekerja dengan semua teman sekelas mereka. Sistem ini mengajarkan keterampilan sosial yang penting: bagaimana berkomunikasi dengan orang yang berbeda, bagaimana menyelesaikan konflik, bagaimana berkontribusi pada tujuan bersama.

Di tingkat sekolah menengah pertama, konsep ini berkembang menjadi "rentai sekinin", sebuah sistem yang lebih luas di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Mereka mungkin mengorganisir festival sekolah, membuat proyek komunitas, atau bahkan mengelola klub-klub ekstrakurikuler. Melalui pengalaman-pengalaman ini, mereka belajar kepemimpinan, manajemen, dan tanggung jawab kolektif.

Pendekatan Jepang terhadap pembelajaran akademik juga berbeda. Alih-alih mencoba meliput sebanyak mungkin topik dengan cepat, mereka fokus pada pembelajaran yang mendalam. Filosofi mereka adalah "topik dan waktu belajarnya sedikit, tapi dalam". Guru-guru Jepang hanya mengajar sekitar 17,7 jam per minggu, jauh lebih sedikit dibandingkan guru di banyak negara lain. Waktu di luar kelas ini digunakan untuk merencanakan pelajaran dengan sangat teliti, mengembangkan materi pembelajaran yang kreatif, dan berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk terus meningkatkan praktik mereka.

Jam sekolah di Jepang umumnya berlangsung dari pukul sembilan pagi hingga empat sore. Yang menarik adalah struktur harinya: setiap satu jam belajar, siswa diberikan istirahat 15 menit. Ini bukan hanya untuk memberi mereka waktu untuk pergi ke toilet atau minum, tetapi juga untuk memungkinkan otak mereka beristirahat dan memproses informasi yang baru saja mereka terima. Riset neurosains menunjukkan bahwa pembelajaran yang dipecah menjadi segmen-segmen dengan istirahat di antaranya lebih efektif daripada pembelajaran yang berkelanjutan tanpa henti.

Dukungan orang tua juga merupakan bagian integral dari sistem pendidikan Jepang. Orang tua Jepang sangat terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka, tetapi bukan dengan cara yang helicoptering atau mengontrol. Mereka menciptakan lingkungan rumah yang mendukung pembelajaran. Ketika anak-anak mereka belajar hingga malam, orang tua sering menyiapkan cemilan kecil sebagai bentuk dukungan moral dan menunjukkan bahwa mereka menghargai usaha keras anak-anak mereka.

Budaya gigih atau "ganbaru" sangat tertanam dalam masyarakat Jepang dan tercermin dalam sistem pendidikan mereka. Siswa-siswa diajarkan untuk tidak mudah menyerah, untuk terus berusaha bahkan ketika menghadapi kesulitan. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang memberikan usaha terbaik. Mentalitas ini mempersiapkan mereka tidak hanya untuk sukses akademik, tetapi juga untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan.

Hasilnya mengesankan. Dalam tes PISA, Jepang konsisten menempati peringkat teratas, berbagi posisi pertama dengan Korea Selatan dan Finlandia. Mereka menempati peringkat keempat di matematika dan ketiga di ilmu alam. Tetapi mungkin yang lebih penting dari prestasi akademik adalah karakter yang mereka bangun. Lulusan-lulusan Jepang dikenal dengan etos kerja mereka yang kuat, integritas, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim.

Jika kita berbicara tentang dedikasi terhadap pendidikan, Korea Selatan mungkin adalah contoh yang paling ekstrem. Negara ini telah mentransformasi dirinya dari negara yang hancur akibat perang menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia dalam kurun waktu beberapa dekade. Kunci dari transformasi luar biasa ini adalah investasi besar-besaran dalam pendidikan dan modal manusia.

Di Korea Selatan, pendidikan bukan sekadar prioritas, tetapi hampir seperti agama. Hari seorang siswa Korea biasa dimulai pukul delapan pagi di sekolah dan tidak berakhir hingga pukul sepuluh malam. Setelah sekolah reguler selesai, mereka pergi ke "hagwon", institusi pendidikan swasta yang menyediakan pelajaran tambahan dalam hampir semua mata pelajaran. Ada hagwon untuk matematika, sains, bahasa Inggris, bahkan untuk persiapan ujian masuk universitas yang dimulai sejak siswa masih di sekolah dasar. Bahkan di hari libur, perpustakaan-perpustakaan umum dipenuhi siswa yang belajar dari pagi hingga malam.

Budaya kompetisi di Korea sangat intens. Mindset yang dominan adalah "harus nomor satu". Siswa-siswa tidak hanya bersaing dengan teman-teman sekelas mereka, tetapi dengan seluruh siswa di negara itu. Ujian masuk universitas, yang disebut "suneung", adalah momen yang menentukan seluruh hidup mereka. Seluruh negara berhenti untuk ujian ini. Pesawat ditunda agar suara mesin tidak mengganggu siswa yang mengerjakan bagian listening. Karyawan-karyawan kantor diminta untuk datang lebih lambat agar lalu lintas tidak macet dan siswa bisa tiba di lokasi ujian tepat waktu.

Investasi keluarga dalam pendidikan juga luar biasa. Orang tua Korea rela menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk biaya pendidikan tambahan anak-anak mereka. Tidak jarang sebuah keluarga kelas menengah menghabiskan 30 hingga 40 persen dari pendapatan mereka untuk hagwon dan les privat. Beberapa ibu bahkan pindah ke daerah-daerah yang dikenal memiliki sekolah dan hagwon terbaik, meninggalkan suami mereka bekerja di kota lain. Mereka disebut "kirogi appa" atau "goose fathers" karena mereka seperti burung angsa yang bermigrasi, hanya pulang ke keluarga mereka pada akhir pekan.

Sistem ini memang menghasilkan siswa-siswa yang sangat berprestasi. Korea Selatan konsisten menempati peringkat teratas dalam tes-tes internasional. Universitas-universitas mereka seperti Seoul National University, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), dan Yonsei University diakui di seluruh dunia. Tingkat literasi mereka hampir 100 persen, dan persentase penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi adalah salah satu yang tertinggi di dunia.

Kurikulum Korea juga sangat praktis dan berorientasi pada keterampilan. Mereka menekankan pentingnya membekali siswa dengan kompetensi yang langsung bisa diaplikasikan di dunia kerja. Ada penekanan kuat pada STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), tetapi juga pada keterampilan-keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi.

Namun, sistem ini datang dengan harga yang sangat tinggi. Tingkat stres dan tekanan mental di kalangan siswa Korea adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Kasus bunuh diri di kalangan remaja menjadi perhatian serius. Banyak siswa yang mengalami burnout, depresi, dan kecemasan akut. Konsep "belajar hingga mati" atau "gongbuhada" secara literal menggambarkan realitas yang mereka hadapi.

Kritik lain adalah bahwa sistem ini menciptakan ketidaksetaraan yang besar. Keluarga-keluarga kaya yang mampu membayar hagwon terbaik dan les privat intensif memiliki keunggulan besar dibandingkan keluarga-keluarga yang kurang mampu. Meskipun pendidikan publik gratis, pendidikan tambahan yang hampir menjadi keharusan untuk sukses sangat mahal. Ini menciptakan lingkaran setan di mana kesuksesan pendidikan, dan karenanya mobilitas sosial, sangat ditentukan oleh latar belakang ekonomi.

Model Korea Selatan menunjukkan bahwa ambisi dan dedikasi memang bisa menghasilkan prestasi akademik yang luar biasa, tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya keseimbangan. Prestasi akademik yang tinggi tidak berarti banyak jika dicapai dengan mengorbankan kesehatan mental dan kebahagiaan anak-anak kita.

Setelah menelaah sistem pendidikan dari berbagai negara, yang masih menjadi pertanyaan besarnya adalah: apa yang bisa Indonesia pelajari dan adaptasi dari mereka? Tidak ada sistem yang sempurna, dan tidak ada yang bisa dicangkok begitu saja tanpa penyesuaian. Indonesia memiliki konteks yang sangat unik: negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, populasi yang sangat besar dan beragam, ratusan bahasa dan budaya, serta kesenjangan ekonomi yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Mari kita mulai dengan melihat apa yang bisa kita pelajari dari Finlandia. Prinsip kesetaraan yang menjadi obsesi mereka sangat relevan untuk Indonesia. Bayangkan jika setiap anak Indonesia, apakah mereka lahir di keluarga kaya di Jakarta atau keluarga petani di pedalaman Papua, mendapat kesempatan pendidikan yang sama kualitasnya. Ini bukan mimpi yang mustahil. Kita sudah memiliki program-program seperti Program Indonesia Pintar yang memberikan bantuan kepada hampir 19 juta siswa pada tahun 2024. Ini adalah fondasi yang baik, tetapi perlu diperluas dan diperdalam.

Dari Finlandia, kita juga perlu belajar tentang investasi pada guru. Data menunjukkan bahwa distribusi dan kualitas guru masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Banyak guru di daerah terpencil yang harus mengampu beberapa mata pelajaran berbeda karena kekurangan tenaga pengajar. Kualifikasi dan kesejahteraan mereka juga masih jauh dari ideal. Jika kita serius ingin meningkatkan kualitas pendidikan, kita harus mulai dengan meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan status sosial guru. Mereka harus menjadi profesi yang bergengsi, yang menarik individu-individu terbaik negara ini. Ini berarti tidak hanya meningkatkan gaji mereka, tetapi juga memberikan mereka pelatihan berkualitas tinggi, dukungan berkelanjutan, dan yang paling penting, kepercayaan dan otonomi dalam melakukan pekerjaan mereka.

Pendekatan Finlandia yang meminimalkan ujian standar juga patut dipertimbangkan. Indonesia telah mengalami berbagai bentuk ujian nasional, dari Ebtanas hingga UN, dan sekarang Asesmen Nasional. Setiap kali ada perubahan, selalu ada perdebatan tentang efektivitasnya. Mungkin sudah waktunya kita mengakui bahwa pembelajaran yang bermakna tidak bisa diukur hanya dengan satu ujian standar. Guru-guru yang berkualitas, yang sudah kita investasikan dengan baik, harus diberi kepercayaan untuk menilai siswa mereka dengan cara yang lebih holistik dan bermakna.

Dari Singapura, pelajaran paling penting adalah tentang stabilitas kebijakan. Indonesia perlu berhenti dari siklus pergantian kurikulum setiap beberapa tahun. Kita perlu membuat konsensus nasional tentang visi pendidikan jangka panjang dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya secara konsisten, terlepas dari siapa yang menjadi menteri atau presiden. Ini membutuhkan kedewasaan politik dan kesediaan untuk menempatkan kepentingan jangka panjang bangsa di atas ambisi politik jangka pendek.

Meritokrasi Singapura dalam pengelolaan pendidikan juga relevan. Posisi-posisi kunci dalam sistem pendidikan harus diisi oleh orang-orang yang memang memiliki keahlian dan dedikasi di bidang pendidikan, bukan berdasarkan afiliasi politik atau hubungan personal. Keputusan-keputusan penting harus dibuat berdasarkan data, riset, dan praktik terbaik, bukan berdasarkan intuisi atau tren sesaat.

Dari Jepang, Indonesia bisa belajar tentang pentingnya pendidikan karakter. Kurikulum Merdeka dengan P5-nya sebenarnya sudah bergerak ke arah ini. Namun, implementasinya perlu diperdalam. Karakter tidak bisa diajarkan hanya melalui pelajaran moral atau ceramah. Ia harus ditanamkan melalui pengalaman sehari-hari, melalui cara kita mengorganisir kelas, melalui tanggung jawab yang kita berikan kepada siswa, melalui cara kita menangani konflik dan tantangan.

Konsep pembelajaran mendalam Jepang juga sangat penting. Indonesia perlu mengurangi jumlah mata pelajaran dan fokus pada pembelajaran yang lebih mendalam. Lebih baik siswa memahami konsep-konsep dasar dengan baik dan mampu menerapkannya dalam berbagai konteks, daripada menghafal banyak fakta yang akan mereka lupakan setelah ujian. Ini sebenarnya sejalan dengan prinsip Kurikulum Merdeka, tetapi implementasinya di lapangan masih sering terjebak dalam pola lama.

Dari Korea Selatan, yang perlu kita ambil adalah penekanan pada kompetensi praktis dan keterkaitan dengan dunia kerja. Pendidikan vokasi di Indonesia perlu diperkuat dan disetarakan statusnya dengan jalur akademik. Kolaborasi dengan industri perlu diintensifkan sehingga lulusan kita benar-benar siap menghadapi tantangan dunia kerja. Namun, kita harus menghindari jebakan yang dialami Korea Selatan: kompetisi yang ekstrem dan tekanan psikologis yang menghancurkan. Kita ingin siswa yang kompeten dan siap, bukan siswa yang burnout dan depresi.

Tantangan terbesar dalam mengadaptasi praktik-praktik terbaik ini adalah konteks Indonesia yang sangat unik dan kompleks. Geografis kepulauan kita membuat pemerataan akses dan kualitas menjadi tantangan logistik yang besar. Keterbatasan anggaran berarti kita harus sangat strategis dalam alokasi sumber daya. Birokrasi yang kompleks dan seringkali tidak efisien menghambat implementasi kebijakan. Dan budaya yang beragam berarti tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua.

Namun, tantangan-tantangan ini bukan alasan untuk tidak berubah. Justru karena tantangannya besar, kita perlu lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan solusi. Teknologi, misalnya, bisa menjadi alat yang powerful untuk mengatasi hambatan geografis. Dengan internet dan platform pembelajaran digital, siswa di daerah terpencil bisa mengakses materi pembelajaran berkualitas tinggi dan bahkan berinteraksi dengan guru-guru terbaik. Tentu saja, ini mengharuskan kita untuk terlebih dahulu memastikan bahwa infrastruktur digital tersedia di seluruh Indonesia.

Kemitraan dengan berbagai pihak juga krusial. Pemerintah tidak bisa melakukan transformasi pendidikan sendirian. Sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, universitas, komunitas lokal, dan bahkan siswa dan orang tua harus menjadi bagian dari solusi. Setiap pihak memiliki peran unik dan penting dalam ekosistem pendidikan.

Yang juga tidak kalah penting adalah kesabaran. Transformasi pendidikan adalah proyek generasional, bukan proyek lima tahunan. Hasil yang benar-benar signifikan mungkin baru terlihat setelah 10, 15, atau bahkan 20 tahun. Ini membutuhkan komitmen jangka panjang dan kesediaan untuk tetap pada jalur bahkan ketika tekanan politik jangka pendek menggoda kita untuk berbelok. 

Bayangkan Indonesia di tahun 2045, seratus tahun sejak kemerdekaan. Seperti apa sistem pendidikan yang kita inginkan? Siswa-siswa seperti apa yang ingin kita hasilkan? Masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu dialog nasional yang mendalam dan inklusif. Semua pemangku kepentingan perlu duduk bersama: pemerintah, guru, dosen, akademisi, praktisi pendidikan, orang tua, siswa, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil. Dialog ini bukan untuk mencari konsensus tentang detail teknis kurikulum atau metode pengajaran, tetapi untuk menetapkan visi besar dan nilai-nilai fundamental yang akan memandu sistem pendidikan kita.

Beberapa pertanyaan kunci yang perlu kita jawab bersama: Apakah tujuan utama pendidikan kita? Apakah untuk menghasilkan pekerja yang siap untuk ekonomi global? Atau untuk membentuk warga negara yang berkarakter dan peduli pada komunitas? Atau mungkin keduanya? Bagaimana kita menyeimbangkan antara kebutuhan untuk bersaing di panggung global dengan kebutuhan untuk melestarikan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional? Bagaimana kita memastikan bahwa sistem pendidikan kita tidak hanya melayani sebagian kecil elite perkotaan, tetapi benar-benar inklusif dan merata?

Setelah visi besar ini ditetapkan, kita perlu menerjemahkannya menjadi rencana aksi yang konkret dengan tahapan yang jelas. Dalam tiga tahun pertama, fokus bisa pada stabilisasi dan konsolidasi. Kurikulum Merdeka perlu dievaluasi secara menyeluruh dan disempurnakan berdasarkan feedback dari lapangan. Guru-guru perlu mendapat pelatihan yang intensif dan dukungan berkelanjutan. Infrastruktur dasar dan teknologi perlu dipastikan tersedia di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah 3T.

Dalam tahap selanjutnya, empat hingga tujuh tahun, implementasi penuh dari kurikulum yang telah disempurnakan bisa dilakukan. Sistem penilaian perlu direformasi untuk lebih holistik dan berbasis kompetensi. Pendidikan vokasi perlu diperkuat melalui kemitraan strategis dengan industri. Program dukungan kesejahteraan siswa, termasuk makanan gratis di sekolah seperti di Finlandia, bisa mulai diimplementasikan secara bertahap.

Dalam tahap jangka panjang, delapan hingga sepuluh tahun atau lebih, fokusnya adalah pada optimalisasi dan penyempurnaan berkelanjutan. Otonomi sekolah dan guru perlu diperkuat. Teknologi perlu diintegrasikan sepenuhnya dalam pembelajaran. Dan yang paling penting, pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia harus tercapai.

Tentu saja, tidak semua ini akan berjalan mulus. Akan ada resistensi dari berbagai pihak. Akan ada tantangan-tantangan yang tidak terduga. Akan ada momen-momen frustasi ketika kemajuan terasa sangat lambat. Tetapi jika kita berkomitmen pada visi jangka panjang, jika kita bersedia belajar dari pengalaman dan menyesuaikan pendekatan kita, dan jika kita menempatkan kepentingan anak-anak kita di atas kepentingan sektoral atau politik, kita bisa mencapainya.

Di sebuah kelas di masa depan, seorang anak perempuan dari desa kecil di Nusa Tenggara Timur sedang mempresentasikan proyeknya tentang konservasi terumbu karang kepada teman-teman sekelasnya. Dia menggunakan data yang dikumpulkan sendiri, video yang dia rekam dengan drone, dan model 3D yang dia buat dengan printer 3D yang tersedia di sekolahnya. Gurunya, yang telah menjalani pendidikan master dan mendapat gaji yang layak, membimbingnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong dia untuk berpikir lebih dalam. Teman-teman sekelasnya, yang datang dari berbagai latar belakang ekonomi dan budaya, mendengarkan dengan antusias dan memberikan feedback yang konstruktif.

Ini bukan fantasi yang mustahil. Ini adalah visi yang bisa kita wujudkan jika kita membuat pilihan-pilihan yang tepat hari ini. Sistem pendidikan yang kita bangun sekarang akan menentukan seperti apa Indonesia di masa depan. Apakah kita akan menjadi negara yang mampu bersaing di panggung global sambil mempertahankan jati diri dan nilai-nilai kita? Apakah kita akan menjadi masyarakat yang setara di mana setiap anak, tidak peduli di mana mereka lahir atau dalam keluarga seperti apa, memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka? Apakah kita akan memiliki warga negara yang tidak hanya pintar tetapi juga berkarakter, tidak hanya kompeten tetapi juga peduli?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini ada di tangan kita. Dan waktu untuk bertindak adalah sekarang.