Penulis: Arvi Raudhatul Jannah

Arvi Raudhatul Jannah
Di balik semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, masih banyak guru di sekolah formal yang berdiri di depan kelas tanpa menyandang gelar sarjana. Mereka tetap mengajar dengan penuh dedikasi, meski belum memenuhi kualifikasi akademik yang diatur dalam peraturan pemerintah. Fenomena ini menjadi potret nyata dunia pendidikan kita: semangat mengajar tinggi, tapi belum sepenuhnya sejajar dengan standar yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, setiap guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4). Aturan ini dibuat agar mutu pendidikan nasional meningkat dan tenaga pendidik diakui secara profesional. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.
Di sejumlah sekolah, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, masih banyak guru yang belum bergelar sarjana. Semua itu bukan tanpa alasan melainkan faktor ekonomi, faktor usia, serta akses pendidikan tinggi yang jauh menjadi hambatan sebagian guru untuk melanjut kan kuliah. Di sisi lain sebagian sekolah (khususnya di daerah terpencil) membutuhkan guru untuk mengajar, karena tenaga kerja yang memenuhi syarat formal sering kali jumlah nya sangat terbats.
Lantas, bagaimana nasib guru non-sarjana yang sudah lama mengajar? Banyak dari mereka tidak memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi, usia, atau keterbatasan akses ke perguruan tinggi. Di sisi lain, mereka sering menjadi “tulang punggung” sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Secara moral, meniadakan mereka begitu saja jelas tidak bijak. Namun secara administratif, mempertahankan mereka tanpa peningkatan kualifikasi juga berisiko terhadap mutu pendidikan.
Solusi yang Dapat Diterapkan Agar kualitas pendidikan tetap terjaga tanpa mengorbankan pengabdian guru lama, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat mengambil beberapa langkah nyata:
1. Program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau
Program ini mengakui pengalaman
kerja guru sebagai bagian dari penyetaraan akademik. Artinya, guru non-sarjana
bisa menempuh kuliah penyetaraan dengan waktu dan biaya yang lebih singkat
karena pengalaman mereka diakui sebagai kredit belajar.
2. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk Guru Aktif
Pemerintah dapat memperluas akses
kuliah daring bagi guru yang masih aktif mengajar, agar mereka bisa menempuh
pendidikan tinggi tanpa meninggalkan tanggung jawab di sekolah.
3. Beasiswa atau Bantuan Pendidikan bagi Guru Non-Sarjana
Melalui kerja sama dengan pemerintah
daerah dan kampus, guru bisa mendapat beasiswa khusus bagi tenaga pendidik yang
berkomitmen meningkatkan kualifikasinya.
4. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi
Unuk guru yang belum sempat kuliah, pelatihan pedagogik dan sertifikasi kompetensi mengajar bisa menjadi alternatif peningkatan kualitas yang realistis.
Dengan solusi ini, guru non-sarjana tidak dipandang sebagai “masalah,” tetapi sebagai potensi yang perlu difasilitasi.Gelar akademik memang penting, tetapi profesionalisme dan dedikasi
juga bagian dari kualitas guru.
Idealnya, guru non-sarjana tidak dibiarkan terpinggirkan, melainkan didorong
untuk meningkatkan kualifikasi melalui pelatihan, beasiswa, atau pendidikan
jarak jauh.Pemerintah juga perlu memastikan setiap guru, baik bergelar maupun
belum, mendapat ruang untuk berkembang dan diakui kontribusinya.Karena
sejatinya, pendidikan bukan hanya soal siapa yang bergelar, tetapi tentang
siapa yang benar-benar mampu menyalakan cahaya pengetahuan bagi generasi
penerus bangsa