Mengevaluasi Transformasi Anggaran Pendidikan: Menembus Rutinitas Administratif Menuju Keadilan Substansif

Oleh Muhamad Iqbal Firdaus

Mahasiswa Pascasarjana Kelas Reg.IIB UIN Sunan Gunung Djati Bandung

 

Fenomena yang berkembang dalam pengelolaan anggaran pendidikan saat ini menunjukkan sebuah ironi besar: meskipun konstitusi telah menjamin alokasi minimal 20 persen dari APBN dan APBD, kualitas serta pemerataan pendidikan di lapangan belum sepenuhnya optimal. Realitas menunjukkan bahwa banyak institusi pendidikan masih terjebak dalam paradigma lama, di mana anggaran dipandang sekadar sebagai daftar penerimaan dan pengeluaran rutin, bukan sebagai instrumen strategis untuk transformasi mutu. Asumsinya, apabila konsep Revenue dan Expenditure Budgeting dikelola secara terstruktur, terencana, dan akuntabel, maka setiap rupiah yang dikeluarkan akan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, terdapat celah (gap) yang menganga antara idealitas "anggaran berbasis kinerja" dengan praktik pengelolaan yang masih bersifat administratif-prosedural. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis konsep dasar penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pendidikan sebagai instrumen manajerial. Harapannya, evaluasi ini dapat mendorong pergeseran paradigma dari sekadar kepatuhan administratif menuju pencapaian value for money. Mari kita mengevaluasi empat pilar utama dalam konsep anggaran pendidikan sebagai berikut:

Pertama, Evaluasi Konsep Penerimaan Anggaran (Revenue Budgeting): Secara teoretis, penerimaan anggaran haruslah berupa estimasi sumber dana yang realistis dan berbasis potensi ekonomi riil. Namun di banyak kasus regional, proyeksi ini seringkali hanya menjadi target normatif yang tidak akurat, sehingga berujung pada defisit atau inefisiensi belanja. Kita harus mengevaluasi apakah sumber dana sudah dikelola secara jujur dan transparan sesuai asas bruto dalam UU No. 17 Tahun 2003. Dalam kacamata manajerial, kesalahan proyeksi penerimaan adalah kegagalan fondasi; tanpa basis dana yang pasti, program pendidikan hanyalah angan-angan.

Kedua, Evaluasi Konsep Pengeluaran Anggaran (Expenditure Budgeting): Pengeluaran tidak boleh hanya dimaknai sebagai aktivitas membelanjakan uang negara. Evaluasi kritis perlu menyoroti prinsip efisiensi, efektivitas, dan disiplin anggaran. Hal ini sejalan dengan nilai Islam yang melarang pemborosan (isr?f) dalam QS. Al-Isra: 27. Konsep Value for Money menuntut kita mengevaluasi apakah setiap rupiah yang keluar sudah menghasilkan manfaat maksimal; pengeluaran tanpa capaian mutu yang jelas adalah pelanggaran amanah publik.

Ketiga, Evaluasi Hubungan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran: Hubungan ini merupakan inti dari stabilitas fiskal. Meskipun anggaran berimbang (balanced budget) adalah idealitas klasik, praktik pendidikan sering menghadapi dilema defisit yang bisa membahayakan program. Evaluasi terhadap defisit atau surplus mencerminkan pilihan kebijakan, yang dalam Islam dipandang melalui prinsip wasathiyah (keseimbangan) dan keadilan antar generasi. Alokasi dana harus berdasar pada prioritas pembangunan manusia yang substansif, bukan sekadar untuk menutup lubang fiskal.

Keempat, Evaluasi Siklus dan Prinsip Penganggaran: Seluruh siklus mulai dari persiapan hingga pengawasan dan evaluasi adalah proses manajerial yang utuh. Seringkali, masalah terbesar terletak pada tahap "Pengawasan dan Evaluasi" yang berjalan sekadar formalitas. Padahal, evaluasi kinerja adalah dasar perbaikan. Setiap tahapan harus berasaskan prinsip kehati-hatian (ihtiy?t) dan perencanaan matang (tadbir), serta pengawasan yang sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban (hisab).

Kesimpulan Pengelolaan anggaran pendidikan bukan sekadar urusan angka, melainkan cerminan komitmen etis terhadap mutu dan keadilan. Kita harus berani mengevaluasi dan meninggalkan praktik yang hanya berfokus "menghabiskan pagu" demi menuju anggaran yang benar-benar "menghasilkan mutu". Transparansi, akuntabilitas, dan nilai amanah harus menjadi ruh penganggaran demi terwujudnya pendidikan yang bermutu.

Rangkuman Esai ini mengevaluasi pembiayaan pendidikan agar tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan instrumen strategis. Diperlukan pergeseran menuju value for money dan integritas manajerial yang berlandaskan prinsip amanah dan maslahah. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang jujur, mandatory spending 20 persen hanya akan menjadi angka kosong tanpa makna bagi kemajuan peradaban. 

*) Tulisan ini secara khusus didedikasikan kepada para mahasiswa MPI S1 Kelas VI/C-D pada Mata Kuliah Manajemen Pendidikan Islam Internasional serta mahasiswa MPI S2 Kelas II/A-B pada matakuliah Studi Pembiayaan Pendidikan. Naskah ini sekaligus menjadi contoh penerapan templet esai argumentatif yang digunakan dalam perkuliahan Semester Genap 2025/2026

Tulisan ini disarikan dari modul  ajar Mata Kuliah Studi Pembiayaan Pendidikan Dosen pengampu Prof.Dr.A.Rusdiana,M.M.

 

(Link Digilib : https://digilib.uinsgd.ac.id/128399/)

 

CURICULUM VITAE

 

Muhamad Iqbal Firdaus Lahir di Sumedang, tanggal 10 Oktober 1992. Merupakan anak pertama  dari tujuh bersaudara pasangan Bapak Cecep Suja’i dengan Ibu Ade Dedeh Rosidah.  Alamat tempat Tinggal: Jl Pangosr Dusun Bunter RT/RW 003/003 No 04 ,Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45364. Tlp/hp 085871747585 Email: [email protected]. Pendidikan: Sekolah Dasar di SDN Bunter 1 , tahun lulus 2005. MTs Yasta Bunter Cimanggung,  tahun lulus 2008.  MAN Cipasung Tasikmalaya, tahun lulus 2011, STAI Al-Falah Cicalengka, tahun lulus 2016, dan sekarang kuliah Magister di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Motivasi masuk ke UIN SGD Jurusan MPI: ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi namun juga mempunyai basic islam karena zaman sekarang pendidikan yang berbasic islam juga sangat penting untuk masa depan dan juga supaya bisa menjadi seorang pengelola pendidikan yang baik dan tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman.

Motto: Tradisi dalam Hati, Teknologi dalam Aksi: Memajukan Pendidikan Islam di Era Digital.