Mengurai Ruwetnya “Bubaran Pabrik” di Garut: Salah Tata Ruang atau SDM?

Oleh Fakhri Ahmad Rabbani

Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sore hari di penghujung pekan, tepatnya Jumat pukul 14.30, saya menaiki bus dari Bandung menuju Garut. Di benak saya membayang rumah yang asri nan sejuk. Estimasi perjalanan seharusnya tak lebih dari satu setengah hingga dua jam. Bayangan beristirahat pukul 16.00 pun sudah tersusun rapi. Namun, realita di jalan raya kerap tak seindah kalkulasi di atas kertas. Bus yang saya tumpangi baru berhasil menembus gerbang Kota Garut pukul 17.30, terlambat lebih dari satu jam dari jadwal ideal

Kemacetan parah ini terjadi bukan tanpa sebab. Kala bus melintas di koridor utama industri, ribuan pekerja pabrik tumpah ke jalan secara bersamaan. Di saat yang sama, arus lalu lintas makin tersendat akibat adanya kendaraan berat yang mengalami kecelakaan di bahu jalan. Fenomena "bubaran pabrik" ini seolah menjadi ritual mingguan yang memangkas waktu dan tenaga para pengguna jalan.

Rasa penasaran mendorong saya untuk mewawancarai salah seorang pegawai pabrik di kawasan tersebut. Dari perbincangan itu, terkuak fakta bahwa titik kemacetan tidak hanya disumbang oleh satu perusahaan. Beberapa pabrik besar di area yang sama menerapkan jam keluar kerja yang hampir serentak. Penumpukan massa dan kendaraan dalam satu jendela waktu yang sempit membuat kemacetan menjadi kelaziman yang tak terhindarkan.

Lantas, apakah kondisi ini murni kegagalan kedisiplinan sumber daya manusia (SDM) para pengguna jalan, ataukah akibat kecacatan tata kelola ruang dan transportasi kota?

Secara regulasi, penataan kawasan industri dan dampaknya terhadap lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Setiap pembangunan kawasan industri berskala besar idealnya melalui Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdallalin) yang komprehensif. Ketika terjadi kemacetan masif berulang setiap hari di titik yang sama, ada indikasi bahwa integrasi antara tata ruang industri dan kapasitas jaringan jalan belum berjalan optimal.

Untuk mengurai benang kusut kemacetan ini, ada tiga langkah strategis yang dapat ditempuh oleh pihak pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan masyarakat:

1. Transparansi dan Pengaturan Jadwal Kepulangan Berjenjang (Staggered Working Hours)

Perubahan durasi perjalanan hingga puluhan menit sering kali ditentukan oleh selisih waktu 5–10 menit di titik krusial. Merujuk pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 77 dan 78), pengusaha memiliki kewajiban mengatur waktu kerja dan istirahat pegawai secara tertulis dan tertib. Apabila perusahaan-perusahaan di kawasan industri Garut berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menyusun skema jam kepulangan bertahap, misalnya jeda 15–30 menit antar-pabrik. Serta melakukan sosialisasikepada publik melalui media informasi digital, maka akumulasi volume kendaraan di jalan raya dapat dipecah secara signifikan.

Selain memecah konsentrasi massa di jalan, sistem pembagian jadwal ini juga memberikan kepastian bagi masyarakat luas dalam merencanakan perjalanan mereka. Ketika informasi mengenai jam puncak perpulangan pabrik terbuka dan dapat diakses dengan mudah, para pengguna jalan interkota dapat memilih untuk menghindari waktu rawan tersebut atau menggunakan rute alternatif. Penerapan staggered working hours ini sekaligus melatih tingkat kedisiplinan manajemen perusahaan dan buruh dalam mematuhi manajemen waktu, sehingga pemanfaatan ruang jalan publik dapat berlangsung lebih berkeadilan bagi seluruh pihak

Lebih jauh lagi, kepatuhan perusahaan dalam mengelola shift kerja tidak boleh hanya menjadi catatan internal SDM semata, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial lingkungan. Pemerintah daerah dapat hadir memfasilitasi pembuatan platform informasi lalu lintas digital terpadu yang terhubung langsung dengan sistem jam kerja industri sekitar. Dengan keterbukaan data arus kepulangan ini, sinergi antara regulasi ketenagakerjaan dan manajemen arus lalu lintas publik dapat terwujud secara efisien tanpa merugikan produktivitas pabrik maupun hak mobilitas masyarakat umum.

2. Penyediaan dan Optimalisasi Transportasi Massal Pekerja

Sebagian besar pekerja yang tidak menggunakan kendaraan pribadi sangat mengandalkan angkutan umum seperti angkot atau bus regional karena faktor efisiensi biaya. Menggunakan kendaraan pribadi atau layanan ojek untuk jarak 20 kilometer dapat menghabiskan biaya hingga Rp30.000 sekali jalan, sedangkan tarif angkot atau bus berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000. Pasal 138 dan 139 UU LLAJ memandatkan pemerintah dan penyedia jasa angkutan untuk menjamin ketersediaan angkutan umum yang aman dan terjangkau. Bahkan, Pasal 76 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan menegaskan kewajiban perusahaan menyediakan fasilitas angkutan antar-jemput bagi pekerja pada jam-jam tertentu.

Langkah konkrit yang perlu diambil adalah revitalisasi armada angkutan umum lokal serta penyediaan bus jemputan karyawan (shuttle bus) oleh konsorsium pabrik. Jika mayoritas buruh terfasilitasi oleh moda transportasi berkapasitas besar, maka ratusan pergerakan individu di jalan raya dapat diringkas menjadi hanya beberapa unit armada saja. Langkah ini tidak hanya efektif memangkas rasio penggunaan kendaraan di jalan raya saat jam puncak kepulangan, tetapi juga secara langsung menekan pengeluaran logistik harian para pekerja serta mengurangi tingkat emisi gas buang di kawasan industri

Di samping itu, penyediaan angkutan massal terintegrasi juga memberikan jaminan keselamatan fisik dan ketepatan waktu bagi para pekerja saat berangkat maupun pulang kerja. Kerentanan kecelakaan lalu lintas akibat kelelahan usai bekerja seharian dapat ditekan secara signifikan ketika pekerja tidak lagi harus mengendarai kendaraan pribadi di tengah kemacetan. Dukungan insentif atau regulasi daerah yang mendorong pabrik-pabrik untuk berkolaborasi menyediakan sarana transportasi bersama ini akan menjadi solusi jangka panjang yang saling menguntungkan (win-win solution) bagi buruh, pengusaha, dan pengguna jalan.

3. Intervensi Infrastruktur dan Rekayasa Lalu Lintas Bagi Pengguna Kendaraan Pribadi

Penumpukan 150 hingga 200 unit sepeda motor yang keluar bersamaan dari gerbang pabrik setiap 30 menit menciptakan bottleneck dan memotong arus kendaraan dari arah utama. Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (sebagaimana diubah dalam UU No. 2 Tahun 2022), penyelenggara jalan wajib memprioritaskan kelaikan fungsi dan keselamatan jalur lalu lintas. Solusi jangka panjang yang dapat dipertimbangkan oleh Pemkab Garut dan Balai Jalan adalah penyediaan persimpangan tidak sebidang, seperti underpass, flyover, atau setidaknya kantong antrean dan jalur khusus penyeberangan motor di depan gerbang pabrik agar arus kendaraan interkota tetap mengalir lancar.

Pembangunan sarana penunjang seperti ini tidak boleh dipandang sebagai pemborosan anggaran, melainkan bentuk investasi keselamatan dan efisiensi ekonomi daerah. Tanpa kanalisasi atau pemisahan arus yang tegas, potensi konflik lalu lintas antara kendaraan berkecepatan tinggi di jalan arteri dengan motor buruh yang baru keluar pabrik akan selalu tinggi dan membahayakan keselamatan jiwa. Dengan adanya rekayasa fisik berupa kantong parkir darurat, u-turn yang tertata, atau penempatan petugas lalu lintas di titik rawan, kemacetan masif dan risiko kecelakaan lalu lintas di koridor utama industri dapat diminimalkan secara drastis.

Integrasi perancangan infrastruktur ini hendaknya juga mengevaluasi kembali dokumen Amdallalin yang dimiliki oleh kawasan industri setempat secara berkala. Seiring bersemaraknya jumlah tenaga kerja dan peningkatan volume kendaraan di jalan nasional/provinsi, titik-titik persimpangan pabrik harus dikembangkan agar adaptif terhadap beban jalan terkini. Komitmen pemerintah dalam memperbarui tata fisik koridor industri ini akan membuktikan bahwa kemacetan kronis bukanlah takdir yang harus dimaklumi, melainkan masalah tata ruang yang presisi dan dapat diselesaikan dengan intervensi teknik sipil yang tepat.

Kesimpulan

Kemacetan jalan di sore hari pada dasarnya bukan sekadar masalah saling tuding antara pekerja pabrik dan pengguna jalan umum. Masalah ini merupakan cerminan dari tata kelola transportasi publik dan penataan ruang yang membutuhkan sinergi nyata. Dengan penegakan aturan ketenagakerjaan, penyediaan sarana angkutan massal, serta pembenahan fasilitas jalan, arus mobilitas masyarakat Garut dan sekitarnya dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan humanis.

Secara hukum dan tata kelola tata ruang, penanganan kemacetan ini memerlukan kolaborasi multidisiplin antara regulasi ketenagakerjaan, penataan ruang kawasan industri, dan manajemen lalu lintas. Penerapan aturan waktu kerja sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang dipadukan dengan pemenuhan hak atas fasilitas transportasi dan infrastruktur jalan berdasarkan UU LLAJ No. 22/2009 serta UU Jalan akan menciptakan sinergi yang seimbang. Kemacetan bukanlah takdir yang harus diterima, melainkan permasalahan tata kelola yang dapat diurai apabila regulasi dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat pengguna jalan.