Penulis: Siti Rizqina Fitriani Mutmainnah

Siti Rizqina Fitriani Mutmainnah
Oleh Siti Rizqina Fitriani Mutmainnah
Mahasiswa
Pascasarjana Kelas Reg. IIB UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Fenomena Anggaran pendidikan terus meningkat, tetapi mutu
layanan belum sebanding karena pengawasan biaya masih lemah, administratif, dan
kurang berbasis data akuntabel. Asumsinya bahwa lemahnya pengawasan menyebabkan
anggaran pendidikan tidak sepenuhnya efektif mendukung peningkatan mutu,
pemerataan akses, dan akuntabilitas layanan publik berkelanjutan. Namun
demikian gap terletak kesenjangan antara peningkatan anggaran pendidikan dan
rendahnya efektivitas pengawasan sehingga mutu, transparansi, serta akuntabilitas
belum tercapai optimal secara berkelanjutan.. Tujuan penulisan ini adalah meninjau
pengawasan biaya pendidikan sebagai strategi meningkatkan efisiensi,
transparansi, akuntabilitas, dan mutu layanan pendidikan masa kini
berkelanjutan. Prinsip utama yanga kan kita bahas adalah hakikat dan tujuan
pengawasan biaya pendidikan, model dan system pengawasan biaya pendidikan,
standarisasi pengawasan biaya pendidikan, dan teknik dan prosedur iaya
pendidikan sebagai berikut:
Pertama, hakikat dan tujuan pengawasan biaya pendidikan,
menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar memeriksa laporan, melainkan
memastikan anggaran bekerja untuk mutu. Argumennya, pendidikan sering memiliki
dana besar, tetapi hasil belajar belum meningkat jika penggunaan biaya tidak
dikontrol secara rasional. Karena itu, pengawasan harus menilai kesesuaian
antara rencana, realisasi, prioritas program, dan dampak layanan. Tanpa kontrol
tersebut, anggaran mudah berubah menjadi serapan administratif, bukan investasi
pendidikan. Prinsip ini penting karena efisiensi hanya bermakna apabila
menghasilkan efektivitas, yaitu layanan pendidikan yang lebih adil, transparan,
dan berkualitas. Dengan demikian, pengawasan menjadi instrumen strategis untuk
menjaga amanah publik dan mencegah pemborosan biaya secara berkelanjutan.
Kedua,
model dan sistem pengawasan biaya pendidikan,
menegaskan bahwa kontrol anggaran tidak cukup dilakukan oleh satu pihak.
Pengawasan harus berlapis melalui mekanisme internal, eksternal, fungsional,
melekat, dan masyarakat, karena setiap model memiliki fungsi korektif yang
berbeda. Secara argumentatif, anggaran pendidikan rawan bias kepentingan
apabila hanya diawasi dari dalam lembaga. Sebaliknya, pengawasan eksternal dan
partisipasi publik memperluas akuntabilitas serta mencegah manipulasi laporan.
Pada era digital, sistem pengawasan juga perlu berbasis kinerja dan teknologi
agar data keuangan dapat dipantau cepat, transparan, dan terukur. Dengan
demikian, model pengawasan modern memperkuat efisiensi, mutu, dan kepercayaan
publik serta menjamin keputusan anggaran lebih objektif dan adil.
Ketiga,
standarisasi pengawasan biaya pendidikan, menegaskan
bahwa pengawasan harus bertumpu pada ukuran yang jelas, bukan penilaian
subjektif. Standar biaya, SOP, pelaporan, dan indikator kinerja diperlukan agar
setiap penggunaan anggaran dapat diperiksa secara objektif, transparan, dan
dapat dibandingkan. Secara argumentatif, tanpa standar, penyimpangan sulit
dibuktikan dan pemborosan mudah disamarkan sebagai kebutuhan program.
Standarisasi juga mencegah keputusan anggaran berdasarkan kebiasaan, kedekatan,
atau kepentingan tertentu. Dalam konteks sekarang, standar harus didukung data
digital, monev, benchmarking, dan audit mutu. Dengan demikian, pengawasan
menjadi lebih terukur, akuntabel, serta berorientasi pada perbaikan mutu
pendidikan di seluruh jenjang dan satuan pendidikan secara konsisten, terbuka,
berkelanjutan institusional.
Keempat, teknik dan prosedur pemeriksaan biaya pendidikan,
menegaskan bahwa pengawasan harus turun ke praktik audit yang konkret.
Pemeriksaan kas, pengelolaan sarana, dan pre-audit diperlukan untuk memastikan
setiap transaksi sah, aset tercatat, serta anggaran layak sebelum dijalankan.
Secara argumentatif, pengawasan yang hanya berhenti pada kebijakan tidak mampu
mencegah kebocoran biaya. Bukti transaksi, rekonsiliasi, analisis deviasi,
inventarisasi, dan uji kelayakan membuat penyimpangan lebih mudah dideteksi.
Pada masa kini, teknik pemeriksaan perlu didukung sistem digital agar data
cepat diverifikasi. Dengan demikian, pemeriksaan menjadi alat pencegahan
pemborosan sekaligus penjamin bahwa dana pendidikan benar-benar mendukung mutu
pembelajaran, bukan sekadar habis secara administratif dan formal.
Tulisan ini
menegaskan bahwa pengawasan biaya pendidikan harus terstandar, berlapis,
berbasis data, dan audit konkret agar anggaran efektif, transparan, akuntabel,
serta bermutu secara berkelanjutan.
*)Tulisan ini
secara khusus didedikasikan kepada mahasiswa MPI S2 Kelas II/B pada mata
kuliah Studi Pembiayaan Pendidikan. Naskah ini sekaligus menjadi contooh
penerapan templet esai argumentatif yang digunakan dalam perkuliahan
Semester Genap 2025/2026.
Siti Rizqina Fitriani Mutmainnah lahir di
Bandung pada 6 Maret 2002. Saat ini berdomisili di Blok Sinarjaya RT 05/RW 16,
Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Riwayat
pendidikan dimulai dari SD Negeri Sinarjaya (lulus tahun 2014), kemudian
melanjutkan ke SMP Negeri 1 Batujajar (lulus tahun 2017), dan SMA Negeri 1
Batujajar (lulus tahun 2020). Selanjutnya, menempuh pendidikan tinggi pada
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di UIN Sunan Gunung Djati
Bandung dan lulus pada tahun 2025. Saat ini sedang melanjutkan studi pada
jenjang magister di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di universitas
yang sama.
Motivasi
melanjutkan studi pada Program Manajemen Pendidikan Islam didasari oleh minat
yang besar dalam bidang pendidikan serta keinginan untuk mengembangkan
kompetensi dalam pengelolaan pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman.
Menurutnya integrasi antara manajemen pendidikan dan nilai-nilai Islam
dipandang penting dalam menjawab tantangan pendidikan di masa depan.
Motto
hidup: “Jadilah pribadi yang tumbuh dalam proses, kuat dalam ujian, dan
bermanfaat dalam kehidupan.”
Tulisan
ini disarikan dari modul ajar Mata Studi
Pembiayaan Pendidikan Dosen pengampu Prof.Dr. H. A. Rusdiana,M.M.
(https://digilib.uinsgd.ac.id/128399/1/00-BUKU%20AJAR-Manaj%20Pemb%20Peddkn%202026.pdf)