Meninjau Ulang Penataan Kawasan Pasar Cikampek dan Solusi Mengatasi Kemacetan

Oleh Syalwa Safira Azzahra

Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Aksi perombakan ruko, pembongkaran lahan ilegal, sampai penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Cikampek kemarin sempat memicu optimisme publik. Langkah ini awalnya dinilai sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mengembalikan fungsi jalan dan mengurai benang kusut lalu lintas. Namun, jika kita melihat realita di lapangan hari ini, upaya tersebut tampaknya belum membuahkan hasil yang signifikan: kemacetan di sekitar Pasar Cikampek masih terus terjadi.

Pertanyaannya, mengapa setelah penertiban lapak dan ruko dilakukan, titik kemacetan di kawasan tersebut seolah tidak berkurang? Jawabannya adalah karena kebijakan yang diambil belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Penataan fisik bangunan luar tidak akan efektif jika faktor perilaku pengguna jalan dan tata kelola transportasi diabaikan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penertiban PKL sering kali hanya menjadi agenda musiman. Begitu petugas tidak lagi berjaga, beberapa pedagang perlahan kembali menggelar lapaknya di bahu jalan. Alasan klasik terkait faktor ekonomi dan belum adanya ruang jualan baru yang representatif membuat siklus "kucing-kucingan" antara pedagang dan petugas terus berulang.

Di sisi lain, faktor utama yang sering kali luput dari ketegasan petugas adalah armada angkot yang ngetem asal-asalan. Kawasan sekitar pasar dan persimpangan jalan telah berubah fungsi menjadi terminal liar. Banyak angkot berhenti menunggu penumpang hingga ke tengah jalan dalam durasi yang lama. Perilaku ini memakan sebagian besar badan jalan dan langsung mengunci arus kendaraan lain di belakangnya. Menertibkan PKL tanpa menindak tegas angkot yang ngetem sembarangan jelas tidak akan menyelesaikan masalah. Demi kenyamanan bersama, penataan Pasar Cikampek harus dibarengi dengan solusi yang sistemik dan konsisten:

• Penyediaan Lokasi atau Terminal Khusus Angkot: Pemerintah daerah bersama Dinas Perhubungan wajib menyediakan infrastruktur atau kantong parkir yang jelas bagi angkot. Harus ada aturan ketat agar angkot tidak lagi menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat, terutama di titik-titik rawan macet.

• Relokasi PKL ke Tempat yang Layak: Penertiban harus disertai dengan solusi jangka panjang. Para pedagang kaki lima perlu difasilitasi dengan lapak baru yang representatif, bersih, dan strategis agar mereka tidak memiliki alasan lagi untuk kembali berjualan di bahu jalan.

• Ketegasan Polisi Jalanan dan Aparat: Pengawasan di lapangan tidak boleh hanya pencitraan semata. Aparat penegak hukum dan petugas terkait harus konsisten melakukan penjagaan dan menindak tegas siapapun yang melanggar aturan lalu lintas demi menjaga ketertiban umum.

Pembongkaran bangunan ilegal hanyalah langkah awal. Jika tata kelola transportasi umum dan ruang ekonomi bagi para pedagang tidak dibenahi secara serius, masyarakat Cikampek akan terus terjebak dalam masalah kemacetan yang sama.