Menjawab Krisis Data melalui Pemaknaan Fakta, Data, dan Informasi.

Oleh Asep Sudrajat 

Krisis di Tengah Kelimpahan

Indonesia tidak kekurangan data. Badan Pusat Statistik mencatat 72,78 persen penduduk mengakses internet pada 2024, naik dari 69,21 persen pada 2023 (BPS, 2025). Namun, Kementerian Komunikasi dan Digital menangkap 1.923 konten hoaks sepanjang 2024 (Komdigi, 2025). Inilah paradoks digital: arus data meluas, tetapi fakta mudah lepas dari konteks, angka dibaca tanpa metode, dan informasi dipakai tanpa verifikasi. Krisis data bukan terutama krisis kelangkaan, melainkan krisis pemaknaan.

Fakta Bukan Data, Data Belum Tentu Informasi

Materi Wawasan Dasar Sistem Informasi menempatkan fakta sebagai kenyataan yang teramati dan terverifikasi, data sebagai representasi fakta, serta informasi sebagai data yang diolah hingga bermakna bagi penerima. Fakta bukan lawan teori. Teori menjelaskan dan memprediksi fakta; fakta teruji dapat memprakarsai, mengoreksi, bahkan menolaknya. Jadi, angka tidak berbicara sendiri: ia lahir dari pilihan objek, kategori, instrumen, dan sudut pandang.

Pembedaan itu menentukan mutu keputusan. Data internal dan eksternal, maupun data kuantitatif dan kualitatif, harus dipilih sesuai masalah, diperiksa sumbernya, lalu dibaca dalam konteks. "Sebuah sistem informasi melakukan pemrosesan data dan kemudian mengubahnya menjadi informasi" (Rusdiana, 2016, p. 170). Akan tetapi, pemrosesan teknis tidak otomatis menghasilkan makna yang benar. Dalam penelitian terhadap 15 PTKIS di Jawa Barat dan Banten, kinerja EMIS hanya mencapai 56 persen; hanya enam institusi memenuhi unsur ketepatan waktu, kelengkapan, relevansi, dan keluasan data (Rusdiana, 2016). Temuan ini memperlihatkan bahwa data yang terkumpul belum tentu siap menjadi dasar kebijakan.

Sistem informasi manajemen pada dasarnya mengolah data menjadi informasi untuk menopang keputusan organisasi (Rusdiana et al., 2020). Karena itu, mutu informasi harus diuji melalui akurasi, relevansi, kelengkapan, ketepatan waktu, kejelasan, format, kredibilitas, aksesibilitas, keterukuran, dan nilainya. "Sebuah informasi yang ada haruslah memiliki keakuratan dan bebas dari kesalahan" (Alfiana et al., 2021, p. 198). Informasi bernilai ketika mengurangi ketidakpastian dan risiko, bukan ketika sekadar menambah volume laporan.

Ruang digital menambahkan persoalan: informasi bukan cermin netral. Teks situs lembaga tidak hanya melaporkan program, tetapi ikut membentuk wacana publik tentang mutu (Dian et al., 2026). "Semata literasi digital tidaklah cukup ketika berhadapan dengan orang-orang yang hanya percaya pada apa yang ingin mereka percayai" (Rianto, 2019, p. 25). Sementara itu, literasi informasi terbukti memperkuat kemampuan mengenali hoaks dan menurunkan niat membagikannya (Kurniasih et al., 2024). Kecakapan teknis perlu disertai etika dan disiplin epistemik.

Uji FDI sebagai Jalan Keluar

Untuk menjawab krisis tersebut, saya mengusulkan Uji FDI sebagai sintesis operasional. Pertama, verifikasi Fakta: apakah kejadian, sumber, waktu, dan buktinya dapat diperiksa? Kedua, validasi Data: bagaimana data dikumpulkan, diklasifikasikan, dilengkapi, dan dibandingkan; apakah data internal-eksternal serta kuantitatif-kualitatif telah proporsional? Ketiga, kontekstualisasi Informasi: untuk siapa informasi disajikan, keputusan apa yang hendak ditopang, apa keterbatasannya, dan tafsir alternatif apa yang mungkin? Pada tahap ini sumber harus relevan, kredibel, mutakhir, objektif, dan cukup mendalam.

Krisis data tidak selesai dengan menambah dasbor atau mempercepat unggahan. Ia selesai ketika masyarakat dan pengambil keputusan mampu menjaga rantai makna dari kenyataan menuju keputusan. Fakta harus terverifikasi, data harus sahih, dan informasi harus berguna. Tanpa tiga disiplin itu, kelimpahan data hanya mempercepat kesalahan; dengannya, data dapat menjadi pengetahuan yang mengarahkan tindakan secara bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

Alfiana, A., Rizal, E., & Anwar, R. K. (2021). Hubungan kualitas informasi Repositori Ilmiah Nasional dengan tingkat kepuasan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bandung. Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 17(2), 195-206. https://doi.org/10.22146/bip.v17i2.1103

Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8

Dian, D., Haikal, M., Rusdiana, A., Nuryana, M. L., & Anwar, W. F. (2026). Digital religious literature and the construction of Islamic educational quality on institutional websites in Indonesia. Jurnal Lektur Keagamaan, 24(1), 338-374. https://doi.org/10.31291/jlka.v24i1.1438

Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025, November 27). Nezar Patria: Tangkal hoaks perlu kerja bareng pemerintah, kampus, media, dan industri. https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9839

Kurniasih, E., Damayani, N. A., & Zubair, F. (2024). The role of information literacy in mitigating the spread of hoaxes on social media. Khizanah Al-Hikmah, 12(1), 1-13. https://doi.org/10.24252/kah.v12i1a1

Rianto, P. (2019). Literasi digital dan etika media sosial di era post-truth. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 8(2), 24-35. https://doi.org/10.14710/interaksi.8.2.24-35

Rusdiana, A. (2016). Implementasi kebijakan EMIS dalam mewujudkan akuntabilitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta. I'TIBAR, 4(7), 165-176. https://digilib.uinsgd.ac.id/10233/

Rusdiana, A., Setia, R., Kodir, A., & Mu'in, A. (2020). CMS WordPress-based curriculum management information system of private Islamic college. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(3), 7716-7728. https://digilib.uinsgd.ac.id/31013/

Rusdiana, A. (2026). Wawasan dasar sistem informasi: Konsep fakta, data, dan informasi [Bahan ajar SIM Pendidikan, Part 1]. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.