Menyelamatkan Kaki Ciremai: Berhenti Mengeksploitasi Alam Demi Ego Bisnis

Oleh Keyyisah Citra Ghazalah

Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Kabupaten Kuningan memang sudah lama dikenal dengan potensi wisatanya yang bertemakan alam. Keindahan pemandangannya membuat banyak pengunjung, terutama dari luar kota atau kabupaten tetangga, berbondong-bondong datang setiap di hari libur sekadar untuk melepas penat dan menikmati pemandangannya yang hijau. Namun, akhir-akhir ini ada fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Semakin banyak objek wisata komersial dan tempat kuliner baru yang dibangun nekat di kawasan kaki Gunung Ciremai demi mengejar visual estetis dan pemandangan berkabut yang bagus, tanpa memikirkan potensi bahaya besar yang mengintai di baliknya.

Keinginan wisatawan untuk mencari tempat rekreasi modern di dataran tinggi sebenarnya berbanding lurus dengan kejenuhan yang mulai dirasakan masyarakat terhadap pemandangan kuliner tengah kota yang menawarkan variasi menu dan atmosfer yang hampir seragam. Kondisi inilah yang membuat banyak pelaku usaha memutar otak secara instan, yaitu dengan nekat membuka lahan baru di kaki gunung. Padahal, jika masyarakat dan pemerintah daerah terus-menerus membiarkan para pengelola wisata mengeruk lereng gunung demi membangun usaha, warga sekitar sendirilah yang nantinya harus menanggung akibatnya.

Secara ilmiah dan geografis, lereng kaki Ciremai (seperti kawasan Cigugur, Palutungan, hingga Cisantana) adalah daerah tangkapan air utama yang dipenuhi pohon-pohon penahan tanah. Jika lereng gunung terus-menerus dikeruk untuk bangunan semen permanen, fungsi resapan air tersebut akan hilang. Dan kini terbukti dengan semakin maraknya tempat wisata kuliner di sekitar lereng gunung, dan hal ini dapat menyebabkan tingginya potensi bencana alam yang akan terjadi jika pengerukan tetap dilakukan.

Dampak buruk dari pengerukan dan perubahan kontur tanah yang masif ini bukan lagi sekadar prediksi di atas kertas. Belum lama ini, kawasan Palutungan tepat di area objek wisata tersebut diterjang banjir limpasan hebat akibat hujan deras. Arus air permukaan yang bercampur lumpur meluap ke jalan raya karena tanah kehilangan kemampuan alaminya untuk menyerap air akibat tertutup semen dan buruknya drainase. Bahaya ekologis ini diperkuat oleh studi ilmiah internasional yang diterbitkan oleh Universiti Malaysia Terengganu (UMT) mengenai mitigasi bencana di TNGC. Riset tersebut memaparkan data empiris bahwa wilayah lereng Kuningan memiliki kerawanan pergerakan tanah dan tanah longsor yang sangat tinggi. Studi UMT secara tegas memperingatkan bahwa mengabaikan faktor risiko bencana dalam perencanaan zonasi pariwisata di lereng Ciremai hanya akan memicu pembengkakan biaya infrastruktur serta mengancam keselamatan jiwa wisatawan akibat rusaknya daya dukung ekologis.

(Banjir di Palutungan pada tanggal 16 Mei 2026)

Ego komersial dalam mengeksploitasi kaki gunung kita ini dampaknya bahkan tidak berhenti di batas wilayah Kuningan saja. Secara geografis, Kuningan adalah hulu dan Cirebon berada di dataran yang jauh lebih rendah sebagai hilirnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sungai besar di Cirebon yang berhulu langsung di lereng Kuningan, seperti Sungai Cipager dan Sungai Cisanggarung. Jika kita terus menggunduli vegetasi lereng Ciremai, bencana ekologis berupa kekeringan saat kemarau dan ancaman banjir kiriman massal saat musim hujan akan didistribusikan secara tidak adil kepada masyarakat sekitar di dataran yang lebih rendah. Kasus nyata berulang kali terjadi saat wilayah Cirebon Timur, seperti Ciledug dan Losari, terendam banjir hebat akibat luapan Sungai Cisanggarung yang menerima debit air luar biasa dari hulu. Menjaga kelestarian kaki gunung di Kuningan bukan lagi sekadar menyelamatkan halaman rumah kita sendiri, melainkan bentuk tanggung jawab kemanusiaan demi mencegah bencana lintas daerah.

(Banjir di Cirebon Timur pada tanggal 18 Mei 2026)

Eksploitasi lahan komersial yang kebablasan ini jelas-jelas menabrak komitmen hukum daerah. Kita harus ingat bahwa Kuningan telah dideklarasikan sebagai Kabupaten Konservasi yang diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Aturan ini dengan tegas mengamanatkan bahwa setiap pembangunan tidak boleh merusak fungsi ekologis alam. Bahkan, berdasarkan rekomendasi model pengelolaan lingkungan dari hasil simulasi riset UMT, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan laju restorasi kawasan hijau serta menekan seminimal mungkin persentase bangunan fisik di zona penyangga guna menjaga stabilitas hidrologis lereng gunung. Saat ini sorotan tajam dan pengawasan ketat dari publik terus berjalan guna mendesak evaluasi total terhadap administrasi perizinan serta pengawasan kepatuhan tata ruang bagi para elite pengusaha di lereng Ciremai.

Padahal, untuk menikmati keindahan alam Kuningan, kita sama sekali tidak perlu merusak atau membangun tempat wisata tepat di kaki gunungnya. Kita masih bisa menikmati kemegahan Gunung Ciremai dari jarak aman yang cukup—tidak terlalu jauh, namun juga tidak terlalu dekat. Sebagai solusi alternatif yang solutif dan aman, pemerintah bisa mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis agrowisata atau ruang terbuka modern di area dataran yang lebih rendah.

Kita bisa melihat contoh cerdas pada tempat-tempat seperti Saung Gunung atau Pawon Rainbow. Di sana, pengunjung tetap bisa memandangi kegagahan Gunung Ciremai dengan latar hamparan sawah yang hijau, menikmati udara yang sejuk, mendapatkan suasana tempat nongkrong yang modern, namun dalam kondisi yang jauh lebih aman dari risiko bencana alam. Tempat-tempat dengan konsep ruang terbuka di zona aman inilah yang seharusnya didukung dan diperbanyak fasilitasnya oleh pemerintah daerah.

 (Foto dari salah satu pengunjung Saung Gunung)

(Foto dari salah satu pengunjung Pawon Rainbow)

Pada akhirnya, kemajuan pariwisata Kuningan tidak boleh dibayar mahal dengan keselamatan nyawa warganya maupun daerah lain di bawahnya. Biarlah Gunung Ciremai tetap kokoh dengan pohon-pohon hijaunya, dan biarkan kita menikmati keindahannya dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab. Sudah saatnya kita bergerak bersama mendesak pengetatan izin usaha di lereng gunung, demi menjaga rumah kita tetap aman, asri, dan lestari untuk generasi masa depan.

Daftar Referensi/Sumber Data Pendukung:

1. Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

2. Data Dampak Alih Fungsi Lahan dan Dokumentasi Peristiwa Banjir Palutungan – Radar Cirebon Online

3. Kajian Risiko Kerawanan Gerakan Tanah dan Mitigasi Bencana Regional Lintas Daerah Wilayah Hulu-Hilir Sungai Cisanggarung & Cipager – BPBD Kabupaten Kuningan / Liputan Aliran Sungai Hilir Cirebon.

4. Observasi Ruang Pariwisata Zona Aman Ekologis – Analisis Tata Ruang Terbuka Modern Saung Gunung Kuningan dan Pawon Rainbow.