Penulis: Salman Hasan Ansori

Salman Hasan Ansori
Oleh Salman Hasan Ansori
Mahasiswa Pascasarjana Kelas Reg.IIB UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa
kebijakan pembiayaan pendidikan di berbagai daerah sering kali masih berupa
estimasi angka semata yang belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan riil. Asumsinya,
ketika pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam jumlah besar,
maka pemerataan dan peningkatan mutu layanan pendidikan akan secara otomatis
terwujud di seluruh pelosok negeri. Namun demikian, realitas pengelolaan
operasional di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Terdapat masalah/gap
yang signifikan, yakni terputusnya benang merah antara kebijakan fiskal makro
di tingkat pusat atau daerah dengan kebutuhan riil operasional di tingkat
satuan pendidikan, yang memicu terjadinya inefisiensi belanja dan ketidakadilan
distribusi dana. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah
untuk merumuskan ulang dan merekonstruksi peran analisis biaya secara
komprehensif agar pengelolaan dana pendidikan menjadi lebih transparan,
akuntabel, dan tepat sasaran. Untuk mengurai persoalan dan mencapai pengelolaan
pembiayaan yang efisien tersebut, mari kita lihat menjadi 4 poin penting,
sebagai berikut:
Pertama,
urgensi pemetaan dan perhitungan biaya satuan pendidikan. Pemetaan ini bukan
sekadar hitungan rata-rata pengeluaran per siswa, melainkan identifikasi
struktur biaya secara sistematis. Dengan membaca makna strategis dari komponen
biaya langsung, tidak langsung, tetap, dan variabel, unit cost (biaya satuan)
dapat menjadi dasar ilmiah untuk mengukur kesenjangan antara kebutuhan riil
institusi dengan alokasi anggaran yang ada.
Kedua,
perhitungan biaya berbasis analisis makro. Pendekatan ini menempatkan anggaran
pendidikan dalam kerangka kebijakan fiskal nasional (APBN) dan daerah (APBD).
Analisis makro tidak berhenti pada rumus total anggaran dibagi jumlah murid,
tetapi digunakan untuk membandingkan disparitas pembiayaan antar jenjang dan
wilayah. Dari sini, negara terbantu dalam menetapkan prioritas belanja,
merancang kebijakan afirmatif, dan memastikan distribusi dana berjalan adil.
Ketiga,
penerapan analisis mikro di tingkat satuan pendidikan. Analisis ini berfokus
pada sekolah sebagai unit operasional utama. Pendekatan mikro sangat penting
bagi kepala sekolah untuk membaca efisiensi internal, mengendalikan pemborosan,
dan memastikan dana tersalurkan untuk kebutuhan prioritas yang berdampak
langsung pada mutu hasil belajar siswa, sehingga anggaran berbasis kinerja
dapat diwujudkan secara profesional.
Keempat,
integrasi yang kuat antara analisis makro dan mikro. Pembiayaan pendidikan
adalah sistem yang saling terhubung. Analisis makro dan mikro harus disatukan
melalui harmonisasi sistem informasi data (seperti EMIS dan Dapodik) dan
standarisasi biaya. Langkah ini krusial agar kebijakan pemerintah pusat tidak
teralienasi dari realitas kebutuhan sekolah, dan data di lapangan benar-benar
menjadi pijakan pembuatan kebijakan nasional.
Pemetaan biaya satuan pendidikan adalah instrumen mutlak untuk menyusun pembiayaan pendidikan yang sistematis dan transparan. Analisis makro berperan menilai efektivitas kebijakan fiskal dan pemerataan nasional, sedangkan analisis mikro smengukur efisiensi serta mutu layanan di tingkat sekolah. Pada akhirnya, integrasi berkelanjutan dari kedua analisis ini akan menghasilkan fondasi kebijakan pendidikan yang kuat, berbasis data, berkeadilan, dan mampu mengakselerasi kualitas sumber daya manusia secara nasional. (Rangkuman)
Tulisan ini disarikan dari modul ajar Mata Kuliah Studi
Pembiayaan Pendidikan Dosen pengampu Prof.Dr.A.Rusdiana,M.M.
(https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/128399/ )
*) Tulisan ini secara khusus didedikasikan kepada para
mahasiswa MPI S1 Kelas VI/C–D pada mata kuliah Manajemen
Pendidikan Islam Internasional serta mahasiswa MPI S2 Kelas
II/A–B pada mata kuliah Studi Pembiayaan Pendidikan.
Naskah ini sekaligus menjadi contoh penerapan templet esai argumentatif yang
digunakan dalam perkuliahan Semester Genap 2025/2026.
CURICULUM VITAE
Salman Hasan Ansori lahir pada tanggal 17 November 2001. Beralamat
di Dusun Cibubuhan, RT 004/RW 007, Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung,
Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat 45364. Kontak yang dapat dihubungi
087876224480 dan email [email protected]. Jenis kelamin laki-laki.
Pendidikan: SDN Parakanmuncang 1 (2008–2011), SD IT Bina Muda (2011–2014), MTs
Plus Al-Munawaroh (2014–2017), MA Al-Ikhlas Cicalengka (2017–2020), dan
pendidikan tinggi di UIN Maulana Malik Ibrahim Program Studi Ilmu al-Qur'an dan
Tafsir (2020–2024) dengan tahun lulus 2024. Dan saat ini melanjutkan studi pada
jenjang Magister di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Manajemen
Pendidikan Islam (MPI). Motivasi memilih Jurusan MPI di UIN SGD adalah untuk
memperdalam kompetensi manajerial pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman,
sekaligus mempersiapkan diri menjadi pengelola lembaga yang profesional. Fokus
pengembangan yang ingin diwujudkan adalah membangun dan mengembangkan pesantren
mahasiswa berbasis keulamaan dengan tata kelola yang tertib, efektif, dan
berorientasi mutu, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip serta etika Islam sebagai
landasan utama dalam pengelolaannya.
Motto: Sistem yang Baik, Pembinaan yang Tulus, Hasil yang Bermutu