Opini Hasil Riset Mini MTs Negeri di Jawa Barat, Digitalisasi Madrasah Setengah Hati: Menyoal Efektivitas SIMPEG dalam Tata Kelola Guru

Oleh Kelas MPI III-D Kelompok 2 (SIM Kepegawaian)

Anggota Kelompok: Ayi M. Sirojudin, Ayu Intan Fatimah, Baiduri Wulandari, Dima Noor Ziehad, Dedi Suarna, Eti Kurniawati, Farah Budiarti Khoerulbariyyah

Fenomena digitalisasi administrasi di madrasah hari ini tampaknya masih terjebak pada euforia teknis, belum sepenuhnya menyentuh substansi tata kelola yang memerdekakan guru. Kehadiran Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang digadang-gadang sebagai instrumen reformasi birokrasi, nyatanya masih menyisakan celah lebar antara harapan kebijakan dan realitas lapangan. Berdasarkan pengamatan di tujuh MTs Negeri di Jawa Barat, saya berani menegaskan bahwa transformasi digital kita belum tuntas. Kita sibuk membangun rumah digital yang megah, namun sering kali lupa memastikan apakah penghuninya, para guru dan operator benar-benar siap dan nyaman menempatinya, atau justru tersiksa oleh beban administrasi yang kian pelik.

Ironi pertama terlihat pada aspek fondasi sistem, yakni perancangan data. Secara teori, format data SIMPEG memang telah memenuhi standar baku Kementerian Agama. Namun, sistem yang canggih ini menjadi tumpul ketika berhadapan dengan rendahnya disiplin administratif dan literasi digital sebagian guru. Masih banyak ditemukan ketidaklengkapan dokumen pendukung dan ketergantungan akut guru kepada operator sekolah. Hal ini mencerminkan kegagalan kita dalam membangun budaya sadar data. Pendidikan sejatinya bukan hanya soal mengajar di kelas, tetapi juga tentang akuntabilitas profesional yang tercermin dari seberapa rapi seorang pendidik mengelola rekam jejak karirnya sendiri secara mandiri.

Masalah kian meruncing ketika kita menilik aspek pengolahan dan infrastruktur. Janji efisiensi digital seolah runtuh ketika server pusat mengalami kelumpuhan pada jam-jam sibuk, menghambat proses verifikasi berkas kenaikan pangkat yang krusial bagi nasib guru. Lebih menyedihkan lagi, ego sektoral antar-aplikasi masih terasa kuat; belum adanya integrasi otomatis antara SIMPEG, SIMPATIKA, dan EMIS memaksa operator melakukan kerja ganda yang melelahkan. Ini adalah sebuah paradoks: teknologi yang seharusnya mempercepat (akselerasi), justru menciptakan hambatan prosedural baru. Ketidakstabilan teknis ini bukan sekadar masalah mesin, melainkan cerminan dari ketidaksiapan manajerial dalam menjamin hak pelayanan prima bagi aparatur negara.

Dampak dari carut-marut teknis ini bermuara pada kualitas pelaporan yang menjadi dasar pengambilan keputusan promosi jabatan. Meskipun laporan SIMPEG dinilai relevan, ketiadaan data yang real-time dan masih perlunya verifikasi manual menunjukkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya bisa dipercaya sebagai decision support system yang objektif. Keterlambatan informasi akibat antrean sistem bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah keadilan. Ketika kenaikan pangkat seorang guru tertunda karena kemacetan data, maka haknya telah tercederai. Sistem informasi seharusnya hadir untuk menjamin transparansi dan meritokrasi, bukan sekadar menjadi gudang penyimpanan berkas digital yang kaku dan lamban.

*) Opini ini disarikan dari hasil mini riset Kelompok 2 dengan judul penelitian: Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian untuk Promosi dan Kenaikan Pangkat di Madrasah Tsanawiyyah Negeri Jawa Barat.