Penulis: Achmad Luthfi

Achmad Luthfi
Oleh Achmad Luthfi
Mahasiswa Pasca
Sarjana Manajemen Pendidikan Islam PTK UIN Sunan Gunung Djati Bandung, NIM:
2259100070.
Kata pengantar
Fenomena meningkatnya tuntutan profesionalisme guru
menempatkan Program Pendidikan Profesi Guru sebagai instrumen utama peningkatan
mutu pembelajaran dan akuntabilitas. Asumsi bahwa sertifikasi otomatis
memperbaiki praktik mengabaikan kesenjangan implementasi, seperti
ketidakselarasan modul, keterbatasan supervisi, dan pendanaan. Tujuan Penulisan
adalah menganalisis model PPG yang relevan, terintegrasi dengan praktik
sekolah, dan mampu menjamin transfer kompetensi ke kinerja nyata melalui
supervisi, mentoring, dan evaluasi berbasis bukti.
Kedua: Program PPG Dalam Jabatan. PPG dalam jabatan
dirancang bagi guru yang sudah aktif mengajar. Program menyesuaikan modul
pembelajaran dengan konteks lapangan sehingga peserta dapat belajar sambil
bekerja. Penyelenggaraan menggunakan pendekatan blended learning, supervisi
lapangan, mentoring oleh tutor praktisi, dan penugasan praktik yang terencana.
Asesmen akhir mencakup observasi kelas, portofolio, dan ujian kompetensi.
Kebijakan pelaksanaan diatur melalui pedoman kementerian, termasuk mekanisme pendanaan,
pengakuan hasil, dan persyaratan administratif. Pelaksanaan juga memperhatikan
fleksibilitas jadwal, evaluasi formatif, dan dukungan insentif agar partisipasi
guru meningkat. Model penyampaian sering melibatkan modul
daring yang dikombinasikan kunjungan kelas berjadwal.
Ketiga: Standar Guru Profesional. Standar guru profesional
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
kompetensi profesional. Setiap dimensi diukur dengan indikator capaian yang
jelas dan menjadi acuan dalam kurikulum PPG serta proses sertifikasi. Pemenuhan
standar dibuktikan melalui portofolio, observasi, Ujian Kompetensi Guru (UKG),
dan penilaian kinerja yang dapat mempengaruhi jenjang fungsional dan
remunerasi. Pemenuhan standar juga menentukan peluang
karir dan mendorong peningkatan kualitas berkelanjutan.
Keempat: Pengelolaan
Program Sertifikasi PPG Dalam Jabatan. Pengelolaan program mencakup
perencanaan, rekrutmen peserta, alokasi anggaran, pengembangan modul, pelatihan
fasilitator, pelaksanaan PPL, serta monitoring–evaluation berbasis indikator.
Kolaborasi antar LPTK, dinas pendidikan, dan sekolah mitra diperlukan untuk
menjamin kualitas. Pemanfaatan LMS dan HRIS memperlancar administrasi,
pelaporan, dan transparansi hasil sertifikasi. Praktik terbaik meliputi audit
mutu, umpan balik peserta, dan pemetaan kebutuhan kompetensi.
PPG adalah instrumen kebijakan sistemik untuk
menyiapkan dan meningkatkan kualitas guru. Dengan standar kompetensi tegas,
manajemen terintegrasi, dan kolaborasi antarlembaga, PPG menghasilkan guru
bersertifikat yang profesional, adaptif, dan mampu meningkatkan mutu
pembelajaran serta akuntabilitas lembaga pendidikan.
Tulisan ini disarikan dari Modulajar Mata Kuliah
Manajemen Sumberdaya Manusia Pendidikan Part 11 Dosen Pengampu Prof. Dr. H. A.
Rusdiana MM.
https://digilib.uinsgd.ac.id/96098
