Penulis: Eti Kurniawati

Eti Kurniawati
Oleh Eti Kurniawati
(Mahasiswa magister Manajemen
Pendidikan Islam Kelas 3D, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata
kelola kepegawaian menjadi kebutuhan mendesak pada lembaga pendidikan, termasuk
madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Fenomena digitalisasi administrasi
ASN menuntut setiap satuan kerja untuk mampu mengelola data secara
terintegrasi, akurat, dan tepat waktu melalui sistem seperti SIMPEG, SIMPATIKA,
dan EMIS. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak sepenuhnya ideal,
seperti masih ditemukannya ketidaksinkronan data, perbedaan format
antarplatform, serta keterlambatan pemutakhiran karena keterbatasan dokumen dan
kompetensi pengguna. Situasi ini menunjukkan adanya gap antara standar nasional
sistem informasi kepegawaian dengan praktik di satuan pendidikan. Oleh karena
itu, mini riset ini bertujuan menggambarkan bagaimana proses perancangan data,
pengolahan dan penyimpanan data, serta pelaporan informasi kepegawaian
dilakukan di MTs Negeri 1 Bandung, sekaligus mengidentifikasi kendala yang
terjadi dalam pemanfaatan SIMPEG.
Pertama, dalam proses perancangan data
kepegawaian, hasil penelitian menunjukkan bahwa MTs Negeri 1 Bandung telah
menggunakan format yang mengacu pada standar Kementerian Agama dan BKN,
terutama melalui SIMPEG 4 dan SIMPEG 5. Format tersebut mencakup data identitas
pegawai, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, pangkat, diklat, dan dokumen
pendukung lainnya. Namun demikian, konsistensi format data masih menjadi
kendala karena setiap platform, SIMPEG, SIMPATIKA, dan EMIS, memiliki struktur
pendataan yang berbeda. Operator harus menyesuaikan data secara manual,
sehingga berpotensi menimbulkan redundansi dan ketidaksesuaian informasi.
Selain itu, tidak semua guru memiliki dokumen kepegawaian yang lengkap atau
tersusun dengan baik, menyebabkan proses input menjadi lambat dan tidak selalu
akurat. Dengan demikian, meskipun format data telah tersedia, efektivitasnya
sangat bergantung pada kesiapan dokumen fisik serta literasi administratif
pegawai.
Kedua, tahap pengolahan dan penyimpanan
data menunjukkan bahwa operator SIMPEG melakukan input berdasarkan dokumen
fisik yang sudah diverifikasi. Data yang dimasukkan ke SIMPEG 4 akan terhubung
otomatis ke SIMPEG 5 sehingga dapat dilihat langsung oleh ASN. Sistem
penyimpanan bersifat terpusat di server nasional Kemenag, yang pada dasarnya
mendukung keamanan dan standarisasi data. Namun, integrasi antarplatform masih
menjadi kendala utama karena SIMPEG belum terhubung otomatis dengan SIMPATIKA
dan EMIS. Akibatnya, input data harus dilakukan berulang pada masing-masing
sistem. Hambatan teknis seperti server lambat, error saat unggah dokumen, serta
ketergantungan pada jaringan internet lokal juga kerap memperlambat proses
pengolahan data. Selain itu, mekanisme validasi masih banyak bergantung pada
pengecekan manual oleh operator, sehingga berpotensi menimbulkan human error
apabila dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai format.
Ketiga, pada aspek pelaporan informasi,
SIMPEG telah menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pengunduhan laporan
kepegawaian seperti riwayat pangkat, jabatan, pendidikan, serta dokumen
pendukung kenaikan pangkat. Ketika server stabil dan data lengkap, laporan
dapat dihasilkan secara cepat dan akurat. Namun dalam praktiknya, laporan tidak
selalu lengkap karena input data belum optimal atau terjadi kesalahan teknis
pada sistem. Beberapa laporan belum sepenuhnya sesuai standar Kemenag/BKN,
sehingga operator harus melakukan penyesuaian manual sebelum diajukan ke
tingkat kabupaten atau provinsi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap guru
yang sedang memproses kenaikan pangkat, karena laporan yang tidak akurat atau
terlambat dapat menyebabkan penundaan pengusulan pada periode berikutnya.
Dengan demikian, meskipun sistem pelaporan sudah mendukung kebutuhan
administrasi, kualitas output masih sangat bergantung pada kualitas input dan
stabilitas teknis platform.
Secara keseluruhan, penelitian ini
menunjukkan bahwa SIMPEG telah menjadi instrumen vital dalam pengelolaan data
ASN di MTs Negeri 1 Bandung, namun belum berfungsi optimal karena berbagai
kendala struktural, teknis, dan administratif. Perancangan format data sudah
mengikuti standar nasional, tetapi implementasinya terhambat oleh
ketidaklengkapan dokumen dan perbedaan format antarplatform. Pengolahan dan
penyimpanan data berjalan cukup sistematis, namun integrasi sistem yang belum
optimal serta ketergantungan pada verifikasi manual memperlambat proses.
Pelaporan informasi juga telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya akurat dan
tepat waktu. Oleh karena itu, peningkatan literasi administratif pegawai,
perbaikan infrastruktur digital, pelatihan operator, dan percepatan integrasi
antarplatform menjadi langkah penting untuk mencapai tata kelola kepegawaian
yang lebih efektif dan berbasis data di lingkungan madrasah.