Pasundan Berdiskusi Jilid X "Pro Kontra Isu Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden"

BANDUNG, beritadisdik.com – Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pasundan menggelar kegiatan Pasundan Berdiskusi Jilid X bertajuk "Pro Kontra Isu Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden" pada 5 April 2022.

Kegiatan sebagai bagian dari konsistensi Gema Pasundan guna menangkap isu-isu kebangsaan, nasional, dan daerah ini dibuka langsung Ketua Umum Gema Pasundan Rajo Galan S.Pd dan Ketua Bidang Paguyuban Dr. M. Budiana M.Si.

Pembicaranya dari berbagai elemen akademisi, politisi, organisasi pemuda, dan organisasi mahasiwa, yaki:

Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, S.IP., S.Si., M.T., M.Si., (Dekan Fakultas FISIP Unpad), Dr. Atang Irawan, SH,M.Hum (Pakar Hukum Tata Negara dan Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI dari partai Nasdem), Ridwansyah Yusuf Achmad, S.T., M.A. (Ketua KNPI Jawa Barat), Syamsyumarlim (Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional LKBHMI PB HMI periode 2021-2023).

Menurut Rajo Galan S.Pd kegitan dilaksanakan secara daring dan dihadiri 300 peserta dari berbagai elemen baik dari akademisi, pelajar, mahasiswa, tokoh agama, masyarakat umum, BEM, maupun individu yang tergerakkan.

Dikatakan, kegiatan ini adalah bagian dari Gerakan Mahasiswa Pasundan memberikan pencerahan pada khalayak luas. Lantaran selain gerakan aksi di jalanan harus ada juga gerakan- gerakan intelektual di ruang-ruang diskusi untuk memberikan pencerahan menghegemoni pemikiran massa.

“Kami Gema Pasundan akan selalu konsisten menangkap isu-isu kebangsaan. Kami Gema Pasundan mengingatkan kepada pemerintah dan elit politik untuk tidak mencederai konstitusi UUD 1945,” tuturnya.

Ia mengungkapkan hari ini seharusnya pemerintah dan elit politik mengedepankan kepentingan masyarakat yang sedang tercekik oleh susahnya dan mahalnya minyak goreng, susahnya mencari BBM solar, naiknya harga pertamax, naiknya harga sembako dan masih banyak kebijakan pemerintah yang membuat rakyat tercekik.

Selain itu, jelas Rajo Galan, munculnya kegaduhan di masyarakat tatkala APDESI yang katanya akan deklarasi Jokowi 3 periode setelah Lebaran menjadi kegelisahan Gema Pasundan.

“Kita mengingatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) nya kepala desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Kami hanya ingin mengingatkan aturan ini wahai para kepala desa terhormat. Jangan buat marah wargamu, masyarakatmu dengan tindakan yang akan mencederai konstitusi!” serunya.