Pemberdayaan Dosen PTKIS: Antara Tuntutan Profesionalitas dan Realitas Pengorganisasian

Oleh Zulfa Fadilah

Mahasiswa PTK UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tulisan ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan yang bersumber dari hasil laporan Mini Riset.

Di berbagai perguruan tinggi, wacana peningkatan kualitas pendidik sudah lama menjadi tema wajib. Namun pada kenyataannya, tidak semua kampus memiliki sistem pemberdayaan dan pengorganisasian dosen yang berjalan efektif. Fenomena inilah yang tampak jelas pada dinamika pendidikan tinggi keagamaan Islam, termasuk di STIT Rakeyan Santang Karawang. Meski berstatus sebagai PTKIS, kampus ini justru menunjukkan tingkat partisipasi pelatihan yang tinggi, mencapai hampir 87 persen dosen aktif mengikuti pengembangan kompetensi dalam satu tahun. Angka ini kontras dengan banyak temuan nasional yang menyebutkan bahwa pemberdayaan pendidik masih terkendala minimnya fasilitas, budaya organisasi yang pasif, serta lemahnya dukungan struktural.

Di sinilah muncul gap yang menarik. Di satu sisi, tuntutan profesionalitas dosen terus meningkat: kurikulum berubah, teknologi berkembang cepat, kebijakan pendidikan bergeser hampir setiap tahun. Dosen dituntut adaptif, inovatif, dan mampu belajar sepanjang hayat. Namun di sisi lain, tidak semua institusi menyediakan sistem pengorganisasian SDM yang memadai untuk mendukung proses tersebut. Banyak kampus hanya menjalankan pelatihan sebagai formalitas, tanpa supervisi lanjutan atau mekanisme berbagi pengetahuan.

Penelitian lapangan di STIT Rakeyan Santang menunjukkan bahwa pemberdayaan yang efektif bukan hanya soal pelatihan, tetapi bagaimana struktur organisasi, budaya kolaborasi, dan gaya kepemimpinan bekerja sebagai satu kesatuan. Menggunakan perspektif teori pemberdayaan Robinson, pemberdayaan dosen harus mencakup tiga aspek: pengembangan kapasitas, perubahan perilaku, dan pengorganisasian sosial. Ketiga aspek tersebut terbukti saling terikat dalam praktik di STIT Rakeyan. Pelatihan berkelanjutan seperti OBE, PKDP, CPD/PPPI, dan workshop RPS memperkuat kapasitas teknis dosen. Budaya kerja yang fleksibel dan terbuka membantu perubahan perilaku menuju individu yang adaptif. Struktur kelembagaan yang jelas mendukung koordinasi, diseminasi, dan supervisi.

Namun terdapat tantangan yang juga patut dicermati. Meskipun pengorganisasian berjalan baik, upaya keberlanjutan masih sangat bergantung pada kepemimpinan. Ketika komitmen pimpinan melemah atau terjadi pergantian struktur, risiko stagnasi pemberdayaan bisa saja muncul. Inilah celah yang seharusnya diperkuat melalui kebijakan internal berupa SOP, mekanisme evaluasi jangka panjang, serta roadmap pengembangan SDM yang terukur.

Pada akhirnya, tulisan ini menegaskan bahwa pemberdayaan pendidik tidak boleh dipandang sebagai proyek sesaat. Ia merupakan proses sistemik yang membutuhkan kesinambungan, dukungan struktural, dan budaya organisasi yang sehat. PTKIS seperti STIT Rakeyan telah menunjukkan model yang dapat dijadikan rujukan, tetapi tantangan untuk menjaga konsistensi selalu menanti di belakangnya. Jika pendidikan tinggi ingin berkembang, maka pemberdayaan dan pengorganisasian pendidik harus diakui sebagai jantung dari seluruh proses peningkatan mutu.