Pembiayaan Pendidikan dalam Manajemen Pendidikan Islam Dipandang sebagai Amanah Publik: Menegaskan Tanggung Jawab Utama Negara

Oleh Fitri Lestari

Mahasiswa Pascasarjana Kelas Reg.II A UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Fenomena pembiayaan pendidikan di Indonesia menunjukkan sebuah paradoks: Di atas kertas, negara telah memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan minimal 20% anggaran untuk sektor pendidikan, Namun dalam praktiknya, banyak orang tua masih harus menanggung berbagai biaya tambahan setiap awal tahun ajaran. Asumsinya, semakin besar partisipasi masyarakat, semakin baik mutu pendidikan. Namun realitas menunjukkan ketimpangan akses dan kualitas masih terjadi. Terdapat kesenjangan antara komitmen negara dan praktik distribusi pembiayaan di lapangan. Dalam perspektif pendidikan Islam, persoalan ini bukan sekadar teknis anggaran, tetapi menyangkut amanah dan keadilan sosial. Tulisan ini menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan Islam merupakan amanah publik yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama. Mari kita lihat peta kajian pembiayaan Pendidikan dalam manajemen Pendidikan islam:

Pertama, hakikat pembiayaan pendidikan menempatkan negara sebagai aktor utama. Dalam manajemen pendidikan Islam, pembiayaan adalah proses pengadaan dan pengelolaan dana yang dilakukan secara jujur, transparan, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. Sejarah Islam menunjukkan bahwa pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, pendidikan dibiayai melalui Baitul Mal. Artinya, pendidikan diposisikan sebagai kepentingan publik, bukan komoditas privat. Jika negara melepas tanggung jawab ini, maka prinsip keadilan sosial dalam pendidikan akan tergerus dan akses pendidikan berpotensi ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga.

Kedua, regulasi nasional memperkuat tanggung jawab negara, bukan menggantikannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, serta alokasi minimal 20% anggaran pendidikan. Namun persoalan tidak berhenti pada besaran angka. Tantangan utamanya terletak pada efektivitas distribusi dan kualitas pengelolaan. Ketika tata kelola belum optimal, partisipasi masyarakat sering kali berubah menjadi beban tambahan bagi orang tua. Dalam kerangka amanah publik, kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara belum sepenuhnya dijalankan secara proporsional.

Ketiga, peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan Islam tetap penting, tetapi harus ditempatkan secara tepat. Secara moral dan keagamaan, keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Namun dalam konteks pembiayaan sistemik, kontribusi mereka seharusnya bersifat penguatan mutu, bukan menjadi penopang utama operasional pendidikan. Jika pembiayaan terlalu bertumpu pada kemampuan ekonomi keluarga, maka pendidikan berpotensi menjadi eksklusif dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan akses. Model yang lebih adil adalah negara menjamin standar layanan minimal yang layak, sementara masyarakat berperan sebagai mitra strategis dalam pengembangan dan inovasi.

Keempat, efektivitas amanah publik sangat bergantung pada manajemen yang profesional. Penerapan budgeting, accounting, dan auditing yang transparan menjadi kunci agar dana pendidikan benar-benar tepat sasaran. Penguatan pengawasan berbasis digital serta partisipasi publik dapat memperkecil risiko kebocoran anggaran. Dengan tata kelola yang baik, negara tidak hanya memenuhi kewajiban konstitusional, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab moral.

Pembiayaan pendidikan Islam bukan soal pembagian beban, tetapi tentang siapa yang bertanggung jawab menjamin hak pendidikan terpenuhi. Sebagai amanah publik, negara harus menjadi penopang utama, bukan sekadar pelengkap. Peran masyarakat penting, namun tidak boleh menggantikan kewajiban negara. Tanpa ketegasan ini, keadilan akses hanya akan menjadi gagasan, bukan kenyataan.

Tulisan ini disarikan dari modul  ajar Mata Kuliah Studi Pembiayaan Pendidikan Berbasis Wahyu Memandu Ilmu Dosen Pengampu Prof.Dr.A.Rusdiana,M.M.

(https://digilib.uinsgd.ac.id/128399/1/00-BUKU%20AJAR-Manaj%20Pemb%20Peddkn%202026.pdf )