Pengawasan Biaya Pendidikan di MAN 1 Tasikmalaya: Upaya Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Madrasah

Oleh Dian Permana

Peningkatan anggaran pendidikan yang terus dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran belum selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan. Fenomena tersebut terlihat dari masih adanya kesenjangan mutu pendidikan, ketimpangan fasilitas antarwilayah, serta berbagai persoalan dalam pengelolaan dana pendidikan. Kondisi ini melahirkan asumsi bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan terhadap penggunaannya. Di sisi lain, kajian mengenai pengawasan pembiayaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, khususnya madrasah, masih relatif terbatas dibandingkan penelitian yang berfokus pada kebijakan pembiayaan di tingkat nasional maupun daerah. Kesenjangan penelitian (research gap) tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengawasan biaya pendidikan dilaksanakan pada tingkat madrasah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan biaya pendidikan di MAN 1 Tasikmalaya berdasarkan teori pengawasan Robert J. Mockler yang meliputi penetapan standar kinerja, sistem umpan balik informasi dan perbandingan kinerja, serta tindakan perbaikan.

Pertama, penetapan standar kinerja. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan harus diawali dengan penetapan standar kinerja sebagai acuan dalam menilai pelaksanaan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kinerja diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang didasarkan pada Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Setiap kebutuhan dan program yang diusulkan oleh berbagai bidang dianalisis berdasarkan skala prioritas sebelum dituangkan ke dalam RKAM. Selain itu, penggunaan dana dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pemerintah serta didukung oleh pembagian tugas yang jelas antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan bendahara. Kejelasan standar tersebut memberikan arah yang pasti bagi pengelolaan keuangan sehingga penggunaan anggaran dapat dilakukan secara lebih terukur, transparan, dan akuntabel.

Kedua, sistem umpan balik informasi dan perbandingan kinerja memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan di MAN 1 Tasikmalaya dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), pemantauan realisasi anggaran, serta penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan yang didukung pemeriksaan manual. Sistem ini memungkinkan pihak madrasah memperoleh informasi yang akurat mengenai penggunaan dana dan membandingkannya dengan RKAM sebagai standar kinerja. Keberadaan umpan balik yang berkelanjutan membantu madrasah mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini serta menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran organisasi dalam memperbaiki tata kelola pembiayaan pendidikan.

Ketiga, tindakan perbaikan menjadi tahap akhir yang menentukan efektivitas pengawasan biaya pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MAN 1 Tasikmalaya menerapkan berbagai langkah perbaikan melalui evaluasi, koreksi, pembinaan pengelola keuangan, serta revisi anggaran apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Pembinaan yang diberikan oleh Kementerian Agama maupun pihak terkait turut memperkuat kapasitas pengelola keuangan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, rekomendasi hasil pengawasan dijadikan dasar untuk menyempurnakan pengelolaan anggaran pada periode berikutnya. Tindakan perbaikan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan bukan sekadar menemukan kesalahan, melainkan memastikan terjadinya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.

Penelitian ini membuktikan bahwa pengawasan biaya pendidikan di MAN 1 Tasikmalaya telah dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis sesuai dengan teori Robert J. Mockler. Penetapan standar kinerja melalui RKAM, pelaksanaan sistem umpan balik informasi yang didukung pelaporan dan monitoring anggaran, serta tindakan perbaikan yang berorientasi pada evaluasi dan pembinaan telah mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengawasan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap dana pendidikan digunakan secara tepat guna untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan madrasah. (Rangkuman)

Dian Permana, S.Sos., CHS Lahir di Ciamis, tanggal 10 Agustus 2000. Merupakan anak terkhir  dari empat bersaudara pasangan Bapak Nanang Sunandar dan Ibu Rosita.  Alamat tempat Tinggal: Kp. Kertasari RT 03 RW 03 Ds. Pasirtamiang Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis, Jawa Barat 46262. Tlp/hp 0821-2963-9621 Email: [email protected]

Pendidikan: Sekolah Dasar di SDN 4 Pasirtamiang, tahun lulus 2013. SMP Islam Rajapolah,  tahun lulus 2016.  MAN 1 Tasikmalaya, tahun lulus 2019. S1 Prodi Manajemen Dakwah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun lulus 2023. Sekarang melajutkan pendidikan Pascasarjana di Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kemudian bekerja di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Bandung sebagai leader program pendistribusian dan pendayagunaan serta leader Relawan Kemandirian Bandung.