Oleh Shalha Nurul Afifah

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Fenomena pengelolaan pembiayaan pendidikan saat ini menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Besarnya dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat menuntut setiap satuan pendidikan untuk menerapkan sistem pengawasan yang efektif. Transparansi dan akuntabilitas tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan agar penggunaan anggaran benar-benar mendukung peningkatan mutu pendidikan. Asumsinya, semakin baik sistem pengawasan pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran. Pengawasan yang baik memungkinkan setiap dana yang tersedia digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas pendidikan. Namun demikian, terdapat masalah atau gap. Dalam praktiknya, pengawasan pembiayaan pendidikan sering kali masih berorientasi pada pemenuhan administrasi semata. Selain itu, keterbatasan dana, kompleksitas pelaporan, dan perbedaan interpretasi terhadap regulasi berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan yang dilakukan. Tujuan penulisan ini adalah menguraikan bagaimana pengawasan pembiayaan pendidikan dapat mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas berdasarkan hasil penelitian di MAN Purwakarta.

Mari kita lihat tiga aspek utama dalam pengawasan pembiayaan pendidikan yang ditemukan dalam penelitian ini.

Pertama, penetapan standar pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MAN Purwakarta menetapkan standar pengawasan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang didasarkan pada Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga kebutuhan madrasah dapat dipetakan secara lebih objektif dan terukur.

Kedua, sistem umpan balik informasi dan evaluasi anggaran. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap perencanaan, tetapi juga melalui proses monitoring dan evaluasi. MAN Purwakarta memanfaatkan aplikasi digital seperti SAKTI dan MyInterest untuk mendukung pencatatan, pelaporan, dan pemantauan realisasi anggaran. Sistem ini membantu madrasah membandingkan antara rencana dan realisasi penggunaan dana secara berkala.

Ketiga, tindakan korektif terhadap penyimpangan atau ketidaksesuaian anggaran. Penelitian menunjukkan bahwa madrasah melakukan revisi anggaran, evaluasi administrasi keuangan, konsultasi regulasi, serta audit internal dan eksternal sebagai bentuk tindakan korektif. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana tetap sesuai dengan aturan dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Pengawasan pembiayaan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pengendalian keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Hasil penelitian di MAN Purwakarta menunjukkan bahwa penetapan standar yang jelas, sistem evaluasi yang terstruktur, dan tindakan korektif yang berkelanjutan mampu mendukung pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan pembiayaan perlu terus dilakukan agar setiap anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi peningkatan mutu pendidikan. (Rangkuman)

*Tulisan ini disarikan dari Mini Riset Individu dengan topik Pengawasan Biaya Pendidikan di MAN Purwakarta