Penulis: Ikhwan Jamil

Ikhwan Jamil
Oleh Ikhwan Jamil
Mahasiswa Pascasarjana Kelas Reg.II-B UIN Sunan
Gunung Djati Bandung
Fenomena
pengawasan biaya pendidikan menunjukkan bahwa efektivitas anggaran tidak lagi
ditentukan oleh besar kecilnya dana, tetapi oleh sejauh mana dana tersebut
mampu dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks MAN 2
Garut, pengelolaan biaya pendidikan telah dilakukan melalui RKAM, standar
biaya, serta sistem digital seperti SAKTI, e-RKAM, dan SIPLAH. Namun demikian,
dalam praktiknya pengawasan masih cenderung menekankan aspek administratif dan
pelaporan, bukan sepenuhnya pada evaluasi kinerja penggunaan anggaran.
Asumsinya, apabila pengawasan biaya pendidikan dilakukan sejak tahap
perencanaan melalui mekanisme kontrol yang terstruktur seperti pre-audit, maka
setiap alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan mampu
meningkatkan mutu layanan pendidikan. RKAM, unit cost berbasis PMK 32 Tahun
2025, serta sistem perencanaan berbasis kebutuhan madrasah menjadi fondasi
penting dalam membangun sistem pengawasan yang lebih preventif.Namun demikian,
terdapat gap yang nyata antara konsep ideal pengawasan dengan praktik di
lapangan. Secara konsep, pengawasan seharusnya mencakup penetapan standar,
evaluasi realisasi, hingga tindakan korektif yang berkelanjutan. Akan tetapi,
pada praktiknya pengawasan masih banyak berfokus pada kelengkapan dokumen
seperti proposal dan laporan pertanggungjawaban, sementara analisis efektivitas
anggaran terhadap mutu pendidikan belum sepenuhnya menjadi perhatian utama.
Tujuan
penulisan ini adalah untuk menganalisis sistem pengawasan biaya pendidikan di
MAN 2 Garut berdasarkan teori Robert J. Mockler, khususnya pada aspek penetapan
standar, evaluasi anggaran, dan tindakan korektif sebagai bagian dari siklus
pengendalian manajemen pendidikan. Mari kita lihat poin-poin terkait
implementasi pengawasan biaya pendidikan di MAN 2 Garut.
Pertama,
penetapan standar dilakukan melalui RKAM tahunan yang menjadi acuan utama
perencanaan anggaran. Standar ini diperkuat dengan penggunaan unit cost
berdasarkan PMK 32 Tahun 2025 serta penentuan prioritas anggaran pada kegiatan
pembelajaran, operasional, dan sarana prasarana. Kombinasi ini membentuk dasar
kontrol sejak tahap perencanaan.
Kedua,
evaluasi anggaran dilakukan melalui perbandingan antara RKAM dengan realisasi
penggunaan dana. Instrumen yang digunakan meliputi proposal kegiatan, LPJ,
laporan realisasi, bukti transaksi, serta aplikasi digital seperti SAKTI,
e-RKAM, dan SIPLAH. Mekanisme ini membuat proses pengawasan lebih transparan
dan dapat ditelusuri, meskipun masih dominan pada aspek administratif.
Ketiga,
tindakan korektif dilakukan melalui revisi anggaran setiap enam bulan,
perbaikan laporan, klarifikasi ketidaksesuaian, serta penguatan sistem
pengelolaan keuangan melalui SK pengelola BOS dan digitalisasi administrasi.
Tindakan ini berfungsi menjaga konsistensi antara rencana dan pelaksanaan
anggaran agar tetap sesuai standar yang telah ditetapkan.
Pada
akhirnya, pengawasan biaya pendidikan di MAN 2 Garut telah berjalan cukup
sistematis dengan dukungan standar perencanaan, sistem evaluasi, dan tindakan
korektif. Namun, agar lebih optimal, pengawasan perlu diperkuat dari sekadar
administratif menuju evaluatif berbasis kinerja, sehingga anggaran pendidikan
benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan secara nyata.
*) Tulisan ini secara khusus didedikasikan kepada para mahasiswa MPI
S2 Kelas II/B pada mata kuliah Studi Pembiayaan Pendidikan.
Naskah ini sekaligus menjadi contoh penerapan templet esai argumentatif yang
digunakan dalam perkuliahan Semester Genap 2025/2026.
Ikhwan Jamil lahir di Banda Aceh dan merupakan anak pertama dari tiga
bersaudara. Saat ini ia tinggal di Bandung. Email: [email protected].
Pendidikan: Menyelesaikan pendidikan dasar di MIN Model Banda Aceh (lulus tahun
2012), pendidikan menengah pertama di MTsN Meuraxa Banda Aceh (lulus tahun
2015), dan pendidikan menengah atas di MAN Model Banda Aceh (lulus tahun 2018).
Beliau memperoleh gelar sarjana dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh, jurusan
Manajemen Dakwah, dan saat ini sedang menempuh gelar Magister Manajemen
Pendidikan Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Motivasi untuk mendaftar
program MPI di UIN SGD: untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan
memperkaya pengetahuan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, khususnya sekolah,
melalui landasan akademik yang kuat. Motivasi ini juga didukung oleh pengalaman
sebelumnya sebagai Wakil Kepala Sekolah Tahfidz, di mana beliau mengelola
program, kurikulum, dan sumber daya manusia terkait hafalan Al-Qur'an di SD
Islam Qur'ani Banda Aceh.
Tulisan ini disarikan dari modul ajar Mata Kuliah Studi Pembiayaan
Pendidikan Dosen pengampu Prof. Dr. A. Rusdiana, M.M.