Pentingnya Pelaksanaan Program Vokasi di Perguruan Tinggi

Oleh Rubadi

Pendidikan vokasi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memainkan peran yang sangat strategis bagi terwujudnya tenaga kerja yang terampil. Dari berbagai kajian bahwa peluang untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dari suatu negara akan semakin besar jika didukung oleh SDM yang memiliki: (1) pengetahuan dan kemampuan dasar untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan dinamika perkembangan yang tengah berlangsung; (2) jenjang pendidikan yang semakin tinggi; (3) keterampilan keahlian yang berlatar belakang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); dan (4) kemampuan untuk menghasilkan produk-produk baik dari kualitas maupun harga, mampu bersaing dengan produk-produk lainnya di pasar global.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2020. Dari 131,03 juta total pekerja di Indonesia, 38,9 persen di antaranya adalah lulusan sekolah dasar (SD). Selanjutnya, lulusan sekolah menengah pertama (SMP) 17,93 persen, lalu disusul sekolah menengah atas (SMA) 18,34 persen dan sekolah menengah kejuruan (SMK) 11,82 persen. Pekerja dengan pendidikan tinggi hanya 13,02 persen. Rinciannya, pendidikan universitas sebesar 10,23 persen dan vokasi (D1-D3) hanya 2,79 persen.

Semakin banyak pekerja berpendidikan rendah, artinya semakin banyak pula pekerja dengan kemampuan terbatas. Padahal, industri terus berkembang dan kebutuhan tenaga terampil (skilled) di Indonesia kian meningkat tiap tahun. McKinsey Global Institute (MGI) mengolah data BPS 2016 dan menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh dunia pada 2030. Karenanya, negara ini membutuhkan suplai tenaga kerja terampil sebanyak 113 juta orang. Sementara, pekerja terampil yang tersedia saat itu hanya berjumlah sekitar 57 juta orang. Artinya, Indonesia masih membutuhkan banyak tenaga terampil dalam 10 tahun ke depan.

Pengarusutamaan pendidikan vokasi Untuk menghilangkan gap tersebut, pemerintahan Joko Widodo di periode kedua mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk menciptakan SDM unggul. Salah satunya adalah pengarusutamaan pendidikan vokasi. Harapannya, pendidikan vokasi yang berfokus pada keterampilan di bidang tertentu dapat mencetak angkatan kerja terampil dan cocok dengan kebutuhan industri. Hal itu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020-2024 untuk membentuk SDM berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Langkah serius pemerintah tersebut diwujudkan dengan pembentukan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Vokasi) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2019. Ditjen ini bertugas untuk mentransformasi pendidikan vokasi di Indonesia. Dijelaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto saat diwawancara Kompas.com, Jumat (18/9/2020), program tersebut antara lain, link and match, Rumah Vokasi, center of excellence (CoE), mahasiswa berwirausaha, dan pelibatan industri dalam menyusun kurikulum. Link and match menjadi salah satu yang dijelaskan Wikan hari itu. Ia memaparkan bahwa program ini merupakan langkah untuk menjembatani lulusan sekolah atau kampus vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Di sini, keterlibatan industri sangat dibutuhkan. “Beberapa strategi dasar yang dilakukan bersama oleh satuan pendidikan vokasi dengan industri mencakup tujuh paket link and match.

Di antaranya sinkronisasi kurikulum serta menghadirkan guru atau dosen dari kalangan industri minimal 50 jam per program studi (prodi) per semester,” jelas Wikan Dalam kurikulum tersebut, Wikan menyebutkan, harus ada project base learning agar terbentuk soft skill yang lebih kuat. Adapun soft skill yang dimaksud yaitu kemampuan komunikasi, kepemimpinan, manajerial, kerja tim, kemampuan menerima perbedaan, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Kelanjutan paket link and match berikutnya adalah program magang industri minimal satu semester. Baca juga: Pemenuhan Asupan Gizi Seimbang Jadi Kunci Cegah Stunting “Magang adalah pembelajaran untuk mendapatkan soft skill-nya. Sekarang minimal satu semester. Bahkan, boleh magang selama dua atau tiga semester,” jelas Wikan. Setelah magang, paket link and match yang lebih serius antara pendidikan vokasi dan industri dilanjutkan dengan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi bagi seluruh lulusan vokasi dan guru atau dosen vokasi. “Nah, itu yang membedakan antara pendidikan vokasi dan akademik. Setelah magang, peserta didik sekolah vokasi disertifikasi kompetensinya. Jadi, ada uji kompetensi yang diakui industri,” imbuhnya

Berpedoman pada Visi Indonesia 2045 dan RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai IPTEK, sehingga dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh maju dan berkelanjutan, pembangunan semakin merata dan inklusif, serta Indonesia dapat menjadi negara yang semakin demokratis, kuat, dan bersih. Visi Indonesia 2045 menjadi pedoman penting mengenai arah pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas, yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka, dilakukan dengan empat pilar utama yang salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu Kementerian yang mengemban amanah tersebut. Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.