Penumpukan Sampah di Rancaekek Kencana akibat Jadwal Pengangkutan yang Tidak Teratur

Oleh Amelia Diani Putri, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Bayangkan sampah rumah tangga yang seharusnya diangkut seminggu sekali, baru terangkut tiga minggu kemudian, bahkan pernah lebih dari sebulan. Itulah yang dialami warga Perumahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Ketika pengangkutan terlambat, sampah tidak berhenti di tempatnya. Tumpukan itu terus bertambah dan menjadi persoalan bagi warga yang setiap hari tinggal di sekitarnya.

Menurut Ketua RW 16, nota kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MOU) antara RW dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengatur pengangkutan sampah seminggu sekali. Namun, jadwal tersebut kini tidak lagi teratur. Pengangkutan bisa berlangsung dua minggu sekali, tiga minggu sekali, hingga lebih dari sebulan. Ketua RW menjelaskan bahwa kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti, yang penuh dan penerapan sistem kuota ikut memengaruhi keadaan tersebut.

Masalah di tingkat lingkungan ini berkaitan dengan persoalan pengelolaan sampah yang lebih luas. Dalam laporan detikJabar pada 7 Oktober 2026, TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat disebut berpotensi penuh lebih cepat dari perkiraan, bahkan pada Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan Sarimukti dapat bertahan hingga Desember 2029, sementara fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi pada 2030. Selama masa peralihan ini, warga di kawasan seperti Rancaekek Kencana ikut merasakan dampak keterbatasan pengelolaan sampah.

Dampaknya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Tumpukan sampah membuat lingkungan tidak nyaman dan menimbulkan bau yang mengganggu. Ketika sampah dibiarkan terlalu lama, warga juga khawatir terhadap kebersihan lingkungan dan risiko kesehatan. Pengurus RW ikut menerima keluhan warga, meskipun persoalan pengangkutan tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan mereka.

Warga dan pengurus RW telah berusaha mencari jalan keluar. Salah satu pilihan yang tersedia adalah mengikuti bank sampah dengan membayar biaya tertentu. Sampah dipilah menjadi organik, anorganik, dan residu. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, sedangkan jenis sampah lain dikelola sesuai fasilitas yang tersedia. Namun, layanan berbayar tidak selalu dapat dijangkau semua warga. Dalam kondisi pilihan yang terbatas, sampah juga pernah dibakar di lokasi yang jauh dari permukiman. Cara ini bukan solusi ideal karena asap pembakaran tetap berisiko bagi kesehatan dan lingkungan.

Upaya warga patut dihargai, tetapi pengelolaan sampah tidak seharusnya bergantung pada kemampuan masing-masing lingkungan untuk mencari solusi sendiri. Menurut keterangan Ketua RW, masalah ini pernah disampaikan kepada pihak desa atau kelurahan, kemudian diteruskan kepada dinas terkait, termasuk DLH. Hal tersebut menunjukkan bahwa warga telah berusaha menyampaikan persoalan, sehingga diperlukan tindak lanjut dan koordinasi dari pihak yang memiliki kewenangan.

Pada saat yang sama, pengurangan sampah dari sumbernya tetap penting. Dalam laporan detikJabar tanggal 7 Oktober 2026, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menekankan bahwa sampah tidak bisa ditangani hanya di hilir. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga merencanakan pelibatan 25.000 mahasiswa mulai Oktober 2026 untuk membantu edukasi pengurangan sampah. Uji coba di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dilaporkan mampu menekan sampah rumah tangga hingga 20 persen. Rencana ini menunjukkan bahwa edukasi dan pemilahan di tingkat rumah tangga dapat menjadi bagian dari upaya yang lebih luas.

Ketua RW 16 berharap pemerintah melalui dinas terkait dapat memberikan instruksi secara langsung kepada setiap RW untuk menjalankan pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Dengan adanya instruksi tersebut, setiap RW dapat meneruskannya kepada RT dan seluruh warga agar semua ikut bertanggung jawab dalam memilah dan mengolah sampah dari rumah. Upaya ini penting agar pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada warga yang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Dengan begitu, jumlah sampah yang dibuang ke TPA dapat dikurangi karena sampah yang masih bisa diolah atau dimanfaatkan kembali tidak harus langsung dibuang.

Menurut saya, penanganan masalah sampah tidak cukup hanya dengan mengimbau masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah dari rumah. Tidak semua warga memiliki waktu, tempat, fasilitas, maupun pengetahuan yang memadai untuk melakukannya. Oleh karena itu, pemerintah dan dinas terkait perlu memberikan edukasi yang mudah dipahami serta menyediakan sistem pengelolaan sampah yang dapat dijangkau oleh seluruh warga. Pengurus RT dan RW juga dapat membantu melalui kegiatan bersama, seperti sosialisasi pemilahan sampah dan pengumpulan sampah yang masih dapat didaur ulang. Dengan adanya arahan dan dukungan yang jelas, masyarakat tidak hanya diminta untuk bertanggung jawab atas sampahnya, tetapi juga diberi kesempatan dan kemudahan untuk melakukannya. Menurut saya, tanggung jawab mengatasi penumpukan sampah harus dibagi secara adil antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah berjalan dengan baik, sedangkan warga dapat berpartisipasi sesuai kemampuan dan fasilitas yang tersedia. Melalui kerja sama tersebut, penumpukan sampah di Rancaekek Kencana diharapkan dapat dikurangi dan lingkungan menjadi lebih bersih serta nyaman.

Sumber

Wawancara dengan Ketua RW 16 Perumahan Rancaekek Kencana, 30 September 2026.

detikJabar. “Sarimukti Terancam Overload, Jabar Sasar Sampah dari Hulu hingga Hilir.” 7 Oktober 2026. https://www.detik.com/jabar/berita/d-8696213/sarimukti-terancam-overload-jabar-sasar-sampah-dari-hulu-hingga-hilir