Pernikahan Anak di Kabupaten Cirebon: Tren Dispensasi Nikah, Dampak Sosial, dan Strategi Pencegahan

Oleh Siti Meilina

Pernikahan anak sering dipandang sebagai urusan pribadi keluarga. Padahal, ketika seorang anak menikah sebelum memiliki kesiapan usia, pendidikan, kesehatan, psikologis, dan ekonomi, dampaknya tidak berhenti pada dua keluarga. Masalah ini memengaruhi pada kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, angka putus sekolah, kesehatan ibu dan anak, hingga masa depan pembangunan daerah.

Fenomena ini penting untuk terus diperhatikan di Kabupaten Cirebon. Di wilayah perdesaan maupun perkotaan, tekanan ekonomi, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, kehamilan yang tidak direncanakan, serta anggapan bahwa menikah adalah solusi tercepat masih dapat mendorong terjadinya perkawinan dini. Padahal, pernikahan anak justru berpotensi menimbulkan persoalan baru yang lebih panjang dan lebih berat.

Kabupaten Cirebon juga memiliki data yang menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dianggap selesai. Hingga Agustus 2023, Pengadilan Agama Sumber mencatat 236 perkara dispensasi kawin. Angka itu merupakan bagian dari 2.838 perkara dispensasi kawin di Jawa Barat, atau sekitar 11 persen dari total perkara di provinsi tersebut.

Dispensasi Nikah: Cermin Persoalan yang Belum Selesai

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Sejak itu, pasangan yang belum berusia 19 tahun dan tetap ingin menikah harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Namun, perubahan hukum belum otomatis mengubah kenyataan sosial. Penelitian terdahulu menemukan bahwa permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cirebon meningkat signifikan sebanyak 148 kasus dalam kurun waktu 2017–2021. Sebagian besar permohonan dipicu oleh kehamilan di luar nikah, sehingga hakim harus menimbang aspek yuridis, nilai hukum Islam, dan kepentingan terbaik anak.

Data yang lebih baru menunjukkan persoalan ini masih berlangsung. Kabupaten Cirebon mencatat 331 perkara dispensasi nikah pada 2024, kemudian menurun menjadi 322 perkara pada 2025, atau turun sekitar 16,77 persen. Pada periode awal 2026, Pengadilan Agama Sumber mencatat 153 perkara dispensasi kawin, lebih rendah dibandingkan 178 perkara pada periode yang sama tahun 2025.

Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa dispensasi nikah bukan persoalan yang jarang di Kabupaten Cirebon. Di balik setiap permohonan, ada persoalan struktural: kemiskinan, akses pendidikan yang belum merata, terbatasnya layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja, norma sosial yang menganggap menikah muda sebagai jalan keluar, serta kurangnya ruang aman bagi anak untuk merancang masa depannya sendiri.

Risiko Kesehatan yang Tidak Boleh Diabaikan

Kehamilan pada usia remaja bukan sekadar soal kemampuan biologis untuk melahirkan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa ibu berusia 10–19 tahun menghadapi risiko lebih tinggi mengalami eklampsia, infeksi pascapersalinan, dan infeksi sistemik dibandingkan perempuan berusia 20–24 tahun. Bayi dari ibu remaja juga berisiko lebih tinggi mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan gangguan kesehatan pada masa neonatal.

Dalam konteks keluarga miskin di Kabupaten Cirebon, risiko itu dapat meningkat ketika kehamilan terjadi bersamaan dengan anemia, kurang gizi, jarak menuju layanan kesehatan yang jauh, keterbatasan biaya transportasi, atau rendahnya akses pemeriksaan kehamilan yang berkualitas. Anak perempuan yang masih berada dalam fase pertumbuhan dipaksa menanggung beban kehamilan, persalinan, dan pengasuhan sebelum mereka benar-benar siap.

Dampaknya tidak berhenti pada ibu. UNICEF Indonesia mencatat bahwa bayi dari ibu berusia di bawah 20 tahun diperkirakan memiliki peluang meninggal sebelum usia 28 hari sekitar 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan bayi dari ibu berusia 20–30 tahun. Karena itu, pencegahan pernikahan anak juga merupakan investasi kesehatan publik: daerah yang melindungi anak dari perkawinan terlalu dini sedang menekan risiko kehamilan berisiko, kematian neonatal, kelahiran prematur, dan persoalan gizi pada generasi berikutnya.

Putus Sekolah dan Kemiskinan yang Berulang

Pernikahan anak sering dianggap sebagai jalan keluar dari masalah ekonomi. Kenyataannya, pernikahan yang terlalu dini justru dapat memperkuat lingkaran kemiskinan. Anak yang menikah cenderung menghentikan pendidikan, kehilangan kesempatan mengembangkan keterampilan, dan memasuki kehidupan rumah tangga tanpa bekal ekonomi yang memadai.

UNICEF Indonesia menunjukkan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki peluang empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan menengah atau sederajat. Ketika pendidikan terhenti, peluang memperoleh pekerjaan layak juga menyempit. Keluarga muda kemudian lebih mudah bergantung pada pekerjaan informal dengan upah rendah, bantuan keluarga, atau utang.

Kerentanan ini juga relevan bagi Kabupaten Cirebon, khususnya pada wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan, peluang kerja, dan layanan perlindungan anak. Anak perempuan di wilayah perdesaan memiliki peluang sekitar tiga kali lebih besar mengalami perkawinan anak dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Artinya, Kabupaten Cirebon perlu memastikan upaya pencegahan tidak hanya berfokus di kota, tetapi juga menjangkau desa-desa yang paling rentan.

Pendidikan bukan sekadar ijazah. Pendidikan membantu seseorang mengambil keputusan, memperoleh penghasilan, membangun keluarga yang sehat, dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Mempertahankan anak di sekolah jauh lebih baik daripada mendorongnya menikah sebelum siap.

Beban Psikologis dan Relasi yang Timpang

Anak yang memasuki pernikahan harus segera menjalankan peran sebagai pasangan, menantu, calon ibu atau ayah, pencari nafkah, maupun pengelola rumah tangga. Perubahan besar itu terjadi ketika proses perkembangan emosi, identitas diri, kemampuan mengambil keputusan, dan kemandirian ekonomi belum selesai.

Tidak semua pasangan muda mengalami masalah yang sama. Namun, perkawinan pada usia anak dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap tekanan emosional, isolasi sosial, ketergantungan ekonomi, konflik rumah tangga, dan kekerasan dalam hubungan. WHO menyatakan perempuan yang hamil sebelum usia 18 tahun lebih mungkin mengalami kekerasan dalam perkawinan atau hubungan dibandingkan kelompok usia yang lebih dewasa.

Dalam banyak kasus, anak perempuan yang menikah muda kehilangan jaringan sosialnya. Ia berhenti sekolah, berjarak dari teman sebaya, dan lebih bergantung pada suami atau keluarga pasangan. Ketika hubungan rumah tangga tidak sehat, anak sering tidak memiliki cukup pengetahuan, sumber daya, maupun dukungan sosial untuk mencari pertolongan.

Dispensasi Nikah Bukan Jalan Pintas

Permohonan dispensasi nikah sering diajukan dengan alasan kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran terhadap pergaulan. Namun, dispensasi nikah seharusnya tidak dipahami sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan sosial keluarga. Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab memeriksa apakah terdapat alasan sangat mendesak yang disertai bukti pendukung yang memadai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menegaskan bahwa setiap permohonan harus diawali dengan penilaian menyeluruh terhadap kondisi anak. Penilaian tersebut mencakup aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk identifikasi adanya unsur paksaan atau kerentanan. Penilaian dapat dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Dari sudut pandang keagamaan, pernikahan merupakan lembaga mulia yang bertujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, kemuliaan pernikahan tidak boleh dipisahkan dari prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang paling rentan, yaitu anak.

Dalam kerangka maqashid syariah, pencegahan pernikahan anak dapat dipahami sebagai upaya menjaga jiwa (hifzh an-nafs), menjaga akal dan kelanjutan pendidikan (hifzh al-‘aql), serta menjaga keturunan (hifzh an-nasl). Kaidah fikih dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih—mencegah kemudaratan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan—memberikan landasan etik yang kuat.

Mencegah pernikahan anak bukan berarti menolak pernikahan. Yang perlu dicegah adalah pernikahan yang terjadi ketika anak belum cukup umur secara hukum, belum matang secara psikologis, belum menyelesaikan pendidikan, serta belum memiliki kesiapan sosial dan ekonomi untuk membangun keluarga.

Kabupaten Cirebon Harus Menjadi Benteng Perlindungan Anak

Penanganan pernikahan anak tidak cukup dengan imbauan moral atau ceramah sesaat. Kabupaten Cirebon membutuhkan pendekatan yang memahami akar masalah, terutama karena dispensasi nikah masih tercatat dalam angka ratusan perkara per tahun.

Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) menempatkan pencegahan perkawinan anak sebagai kerja bersama lintas sektor. Lima strategi utamanya adalah peningkatan kapasitas anak, penciptaan lingkungan yang mendukung, perluasan akses layanan, penguatan aturan dan kelembagaan, serta penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Di tingkat Kabupaten Cirebon, strategi tersebut dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata:

·         Membentuk dan memperkuat forum remaja serta pendidik sebaya di sekolah, desa, dan kecamatan untuk memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, pendidikan, perencanaan masa depan, dan hak anak.

·         Menguatkan peran sekolah, guru BK, kader Posyandu Remaja, Puskesmas, dan tenaga kesehatan agar remaja memiliki tempat konsultasi yang aman dan tidak menghakimi.

·         Menguatkan pendataan, konseling, perlindungan, dan rujukan bagi anak yang menghadapi ancaman pernikahan anak, kekerasan, atau kehamilan tidak direncanakan.

·         Memperkuat peran PUSPAGA, UPTD PPA, dinas terkait, Pengadilan Agama, dan pemerintah desa dalam asesmen serta pendampingan permohonan dispensasi kawin.

Langkah-langkah tersebut menegaskan bahwa pencegahan pernikahan anak harus dilakukan secara terpadu oleh keluarga, sekolah, komunitas, tokoh agama, layanan kesehatan, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan lembaga perlindungan anak.

Masa Depan Tidak Boleh Berhenti di Pelaminan

Data dispensasi nikah di Kabupaten Cirebon mencatat 236 perkara hingga Agustus 2023, 331 perkara pada 2024, dan 322 perkara pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan anak masih menjadi isu yang nyata dan membutuhkan perhatian terus-menerus. Penurunan angka pada awal 2026 adalah kabar baik, tapi itu belum cukup untuk dianggap sebagai akhir dari masalah ini.

Menghentikan pernikahan anak di Kabupaten Cirebon tidak berarti menyalahkan keluarga atau menghakimi tradisi. Ini adalah upaya untuk memberi anak-anak kesempatan yang lebih baik: kesempatan untuk tumbuh sehat, mendapatkan pendidikan, merasa aman, mampu mandiri, dan siap membentuk keluarga pada waktunya.

Melindungi anak di Kabupaten Cirebon berarti memastikan tidak ada anak yang dipaksa menjadi dewasa lebih cepat dari waktunya. Ketika kabupaten melindungi anak hari ini, Kabupaten Cirebon sedang membangun keluarga yang lebih kuat, masyarakat yang lebih sejahtera, dan masa depan yang lebih bermartabat.