Perpustakaan di Era Digital: Mengapa Akses Buku Belum Tentu Membentuk Kebiasaan Membaca?

Oleh Mutiara Meilia Sani

https://pengadaan.penerbitdeepublish.com/perpustakaan/ciri-fasilitas-perpustakaan-yang-baik/

Di zaman sekarang, hampir segala sesuatu sudah bisa diakses secara digital. Akses bacaan di Indonesia pun jauh lebih mudah dibanding satu dekade lalu, seperti buku kini bisa dibaca lewat ponsel, perpustakaan di sejumlah desa sudah tersedia, dan gerakan literasi hadir di hampir setiap sekolah.

Data Indeks menunjukkan adanya kemajuan. Menurut kajian Perpusnas dan Indekstat yang dipublikasikan Desember 2024, Tingkat Gemar Membaca (TGM) naik dari 66,70 menjadi 72,44, dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) naik dari 69,42 menjadi 73,52. Namun TGM masih berada dalam kategori sedang, dan indeks ini mengukur frekuensi dan durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, serta akses internet, bukan seberapa dalam seseorang memahami bacaan. Pada 2025, metode penilaian di DKI Jakarta bergeser ke tahap pra-membaca, saat-membaca, dan pasca-membaca yang menitikberatkan kualitas proses, sehingga angka 2025 tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan tahun sebelumnya.

Namun, kemudahan akses tidak otomatis membuat orang menjadi pembaca yang aktif. Banyak perpustakaan sepi, dan banyak siswa yang membaca tetapi sulit memahami isi bacaannya. Data kajian IPLM 2023 mendukung hal ini: tingkat kunjungan perpustakaan baru mencapai 45,20 persen dari standar, dan rasio koleksi bacaan baru 32,03 persen dari standar satu penduduk berbanding dua buku.

Di sinilah letak masalah pertamanya. Kita terlalu terbiasa menilai kemajuan literasi dari hal yang mudah dihitung, seperti jumlah buku, jumlah ruangan, dan skor indeks. Angka yang naik memang menyenangkan untuk dilaporkan, tetapi bisa menciptakan kesan seolah-olah persoalan sudah teratasi. Padahal, literasi bukan soal seberapa sering orang membuka buku, melainkan apakah ia mengerti, mampu menilai isi bacaan, dan mau kembali membaca tanpa disuruh. Selama yang dikejar adalah angka, program literasi berisiko berhenti pada acara seremonial dan pengadaan buku.

Soal pemahaman sendiri gambarannya jauh lebih muram. Pada PISA 2022, skor membaca siswa Indonesia hanya 359, jauh di bawah rata-rata OECD 476, dan sekitar 25 persen siswa mencapai level kemampuan minimum, dibanding 74 persen di negara OECD. Hasil PISA 2025 menunjukkan perbaikan kecil, yaitu 365, sementara rata-rata OECD turun menjadi 463. Dua rangkaian data ini memang berasal dari alat ukur yang berbeda, tetapi keduanya memberi petunjuk yang sama: orang bisa merasa rajin membaca tanpa benar-benar terlatih memahami teks.

Selama ini kita melihat bahwa jarak antara rajin membaca dan paham membaca ini sebagai persoalan cara belajar. Di banyak kelas, membaca masih diperlakukan sebagai tugas, misalnya membaca lalu meringkas atau menjawab soal, bukan sebagai kegiatan yang dinikmati. Dimana siswa jarang diajak berdiskusi, berbeda pendapat, atau mempertanyakan isi bacaan, padahal di situlah kemampuan memahami dilatih. Jika membaca selalu berujung pada nilai, wajar bila siswa hanya membaca seperlunya dan berhenti setelah tugas selesai. Kenaikan skor PISA 2025 patut disyukuri, tetapi dengan selisih yang masih sangat jauh dari rata-rata OECD, kita belum punya alasan untuk berpuas diri.

Fasilitasnya yang belum merata. Dari lebih dari 155 ribu perpustakaan sekolah dan madrasah, baru sekitar 2,44 persen yang memenuhi standar nasional. Evaluasi terhadap peserta bimbingan teknis perpustakaan sekolah menemukan bahwa hanya sekitar 17 persen yang memenuhi standar, dengan inovasi dan kreativitas sebagai komponen terlemah (rata-rata 36,05), disusul pelayanan (43,06) dan tenaga perpustakaan (44,15). Dengan catatan bahwa, sampel evaluasi itu bukan sampel acak sehingga tidak mewakili seluruh sekolah. Polanya tetap terbaca: aspek administratif lebih mudah dipenuhi daripada kemampuan menarik orang untuk membaca.

Menurut pendapat saya, perpustakaan sekolah sering diperlakukan sebagai kewajiban administratif belaka saja, bukan sebagai jantung kegiatan belajar. Ruangannya ada, rak dan bukunya ada, tetapi tidak ada yang bertugas menghidupkannya: merekomendasikan buku, mengadakan kegiatan, atau mengaitkan koleksi dengan pelajaran. Rendahnya skor pelayanan dan tenaga perpustakaan memperkuat dugaan ini. Akibatnya, perpustakaan menjadi tempat menyimpan buku, bukan tempat tumbuhnya kebiasaan membaca. Kesenjangan antardaerah juga mengkhawatirkan, sebab anak yang kebetulan bersekolah di daerah dengan dukungan kuat akan punya kesempatan membaca yang jauh lebih baik daripada anak di daerah yang tertinggal.

Era digital menambah tantangan lain. Menurut OECD, dalam satu dekade sampai 2018 semakin banyak siswa menganggap membaca sebagai pemborosan waktu, dan semakin sedikit yang membaca untuk kesenangan. Banyak siswa Indonesia juga membaca buku lewat layar, yaitu lebih dari 40 persen menurut data PISA 2018. Padahal, keunggulan skor pembaca buku digital hanya sekitar 15 poin dibanding yang jarang membaca, jauh lebih kecil dibanding pembaca buku cetak. Artinya, punya akses belum sama dengan membaca secara mendalam. Lingkungan juga berpengaruh, karena siswa yang melihat orang tuanya membaca cenderung lebih menikmati membaca.

Persoalan digital ini tidak bisa diselesaikan dengan menyalahkan ponsel. Layar menawarkan hiburan yang cepat, berwarna, dan terus berganti, sementara membaca menuntut fokus dan kesabaran. Perpustakaan tidak akan menang jika bersaing dengan media sosial pada medan yang sama. Yang bisa dilakukan adalah menyediakan pengalaman yang tidak ditawarkan layar: ruang tenang, buku yang dipilih sesuai minat, teman berdiskusi, dan orang dewasa yang menjadi teladan. Orang tua dan guru juga perlu bercermin, karena anak lebih mudah meniru daripada menurut. Sulit mengharapkan anak gemar membaca jika di rumah dan di ruang guru ponsellah yang paling sering dipegang.

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, ada beberapa saran yang perlu diprioritaskan. Pertama, bagi pemerintah dan Perpusnas, pengukuran literasi sebaiknya terus bergeser dari kuantitas ke kualitas, misalnya dengan melanjutkan penilaian yang menekankan proses memahami dan merefleksikan bacaan, bukan hanya jumlah buku dan durasi. Anggaran juga perlu dibagi lebih seimbang: selain membangun ruang dan membeli buku, dana perlu dialokasikan untuk menggaji dan melatih pustakawan, karena tanpa pengelola yang terampil koleksi tidak akan hidup. Pembinaan perlu diarahkan lebih kuat ke daerah yang skornya rendah, dengan belajar dari praktik baik di daerah yang lebih maju.

Kedua, bagi sekolah dan pustakawan, membaca perlu dijadikan kebiasaan yang terjadwal, misalnya waktu membaca mandiri secara rutin tanpa tugas dan tanpa penilaian. Siswa sebaiknya diberi kebebasan memilih buku sesuai minatnya, termasuk komik, novel, atau bacaan populer, karena kebiasaan lebih mudah tumbuh dari bacaan yang disukai. Kegiatan seperti klub baca, diskusi buku, dan pojok baca kreatif lebih efektif daripada tugas meringkas, sebab siswa dilatih memahami dan berpendapat, bukan sekadar menyalin. Guru dari semua mata pelajaran juga perlu terlibat, bukan hanya guru bahasa, dengan menjadi teladan yang terlihat membaca dan membicarakan bukunya.

Ketiga, bagi keluarga, menyediakan waktu membaca bersama dan menjadikan membaca bagian dari rutinitas rumah akan lebih berpengaruh daripada sekadar membelikan buku. Pembatasan waktu layar akan lebih efektif jika disertai alternatif yang menarik dan diterapkan juga oleh orang dewasa. Keempat, bagi pengelola perpustakaan digital dan penerbit, aplikasi baca sebaiknya tidak hanya menyediakan akses, tetapi juga mendorong keterlibatan, misalnya dengan fitur diskusi, rekomendasi sesuai minat, dan bacaan berbahasa Indonesia serta bahasa daerah yang dekat dengan kehidupan anak. Buku cetak juga tidak perlu ditinggalkan, karena data menunjukkan pembaca buku cetak memiliki keunggulan skor yang lebih besar dibanding pembaca buku digital.

Pada akhirnya, kebiasaan membaca tidak lahir dari akses semata, tetapi dari pengalaman membaca yang menyenangkan, bermakna, dan didukung lingkungan sekitar. Akses adalah syarat awal, bukan tujuan akhir. Tugas kita bersama, baik pemerintah, sekolah, keluarga, maupun masyarakat, adalah memastikan bahwa buku yang sudah tersedia benar-benar dibaca, dipahami, dan dicintai.

Sumber: kajian Perpusnas dan Indekstat 2024 (via Republika/GoodStats), kajian IPLM dan TGM 2023 (via Warta Ekonomi), detikEdu (2025) tentang TKM 2025, Widanarta & Tarigan (2025) di Media Informasi, OECD PISA 2018, laporan PISA 2022 dan 2025 (via Gebrak.id dan Kompas.com), Hechinger Report, dan Emerging Europe.