Polisi Telusuri Operasional Bandara Ilegal di Kawasan Industri Morowali, Diduga Berjalan Seperti “Negara dalam Negara”

Oleh Kristiani Veronika Br Tarigan - NIM. 2210211220074

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Morowali, — Dugaan adanya bandara ilegal yang beroperasi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) memicu perhatian publik setelah laporan sejumlah lembaga masyarakat menyebut fasilitas itu berjalan tanpa izin resmi. Aparat penegak hukum kini mulai menelusuri dugaan pelanggaran pidana terkait pengelolaan bandara yang disebut-sebut beroperasi secara tertutup layaknya “negara dalam negara”.

Morowali, Sulawesi Tengah — Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) memastikan tengah mendalami informasi mengenai aktivitas penerbangan dan fasilitas bandara yang diduga beroperasi tanpa izin di kawasan PT IMIP. Fasilitas tersebut sebelumnya disebut hanya sebagai helipad, namun sejumlah rekaman warga menunjukkan adanya pesawat kategori kecil yang melakukan kegiatan lepas landas dan mendarat.

Juru Bicara Polda Sulteng, AKBP I Made Wirata, mengatakan bahwa kepolisian telah membentuk tim untuk melakukan verifikasi dokumen dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. “Jika ada kegiatan penerbangan yang dilakukan tanpa izin resmi, tentu itu masuk ranah pidana sesuai UU Penerbangan,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Rabu (10/12).

Lembaga pemerhati kebijakan publik, Center for Regulatory Transparency, menyebut keberadaan bandara ilegal tersebut berpotensi mengancam keamanan penerbangan. Selain itu, fasilitas penerbangan tertutup dinilai rawan disalahgunakan karena tidak berada dalam pengawasan negara. “Bandara adalah objek vital. Ketika dikelola tanpa izin, tanpa pengawasan, dan berada di wilayah industri tertutup, itu sangat berbahaya,” kata Direktur Eksekutifnya, Rahmat Nugroho.

Sejumlah aktivis menilai kasus ini memperkuat anggapan bahwa kawasan industri tersebut memiliki kekuasaan yang terlalu besar tanpa pengawasan yang memadai. Istilah “negara dalam negara” kembali mencuat karena sejumlah aktivitas di area itu dinilai berjalan tanpa kontrol publik. Pemerhati hukum pidana, Ahmad Syahran, menjelaskan bahwa keberadaan fasilitas transportasi udara ilegal dapat dipidana karena melanggar Pasal 210 dan 421 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

“Ini bukan sekadar persoalan izin administratif, tetapi juga soal potensi tindak pidana yang menyinggung keamanan negara,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait status perizinan bandara tersebut. Namun, sumber internal di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara menyebut bahwa hingga saat ini tidak terdapat izin operasi bandara atas nama perusahaan ataupun pengelola IMIP.

Dari hasil penelusuran sementara, beberapa pihak menilai bahwa negara perlu hadir secara nyata melalui penempatan petugas pengawasan, baik dari unsur Kemenhub maupun aparat keamanan. “Objek vital seperti ini tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Kehadiran negara bukan untuk menghambat investasi, tetapi memastikan semua aktivitas berada dalam koridor hukum,” tambah Syahran.

Hingga berita ini diturunkan, proses penyelidikan masih berlangsung. Polda Sulteng meminta masyarakat yang memiliki bukti atau informasi terkait aktivitas penerbangan di kawasan tersebut untuk melaporkannya. Kasus ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu besar dalam evaluasi tata kelola industri ekstraktif dan hubungan negara dengan korporasi di Indonesia.