Program MBG dan Dinamika Pembiayaan Pendidikan: Antara Investasi Gizi dan Prioritas Anggaran

Oleh Aulia Silmi, S.Pd.

Mahasiswi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Program MBG yang dilaksanakan di era pemerintahan Presiden Prabowo telah menyerap anggaran yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 223 triliun atau hampir 30% dari total anggaran biaya pendidikan tahun 2026. Pemerintah memandang penggunaan anggaran Pendidikan untuk program MBG sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Program ini dirancang untuk pemenuhan gizi masyarakat, khususnya siswa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa dalam menunjang pembelajaran, sehingga diharapkan memiliki dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Program ini juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas SDM di masa depan.

Namun demikian, sejak diluncurkannya program MBG terdapat perdebatan publik terkait manfaat dari program ini. Pasalnya dalam pelaksanaan program ini, masyarakat  menilai terdapat banyak celah korupsi dan nepotisme. Hal ini dikuatkan oleh fakta di lapangan yang terungkap. Salah satunya yaitu berita tentang anak seorang wakil DPRD di Sulawesi Selatan mengelola sebanyak 41 SPPG. Hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat terkait efektivitas dan manfaat program MBG. Selain itu, fakta lain di lapangan menunjukkan kesenjangan kualitas makanan MBG di berbagai daerah. Hal ini menimbulkan rasa kesal dan kecemburuan diantara masyarakat. Banyak masyarakat yang kecewa dengan menu yang kurang layak dan kurang berkualitas sehingga memilih untuk tidak menerima MBG. Diantara masyarakat, banyak orangtua yang mengeluh karena harus membuang makanan MBG yang sudah basi dan tidak layak makan. Banyak orangtua siswa menilai bahwa lebih baik program MBG diuangkan, sehingga orangtua bisa memilih menu masakannya yang sehat dan disukai anak agar lebih bermanfaat dan tidak mubazir.

Perdebatan ini menunjukkan masalah utama pembiayaan pendidikan yaitu terkait prioritas dan pengelolaan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan harus dikelola berdasarkan tingkat kebutuhan di masyarakat terkait pendidikan. Hal ini karena besarnya anggaran pendidikan tidak otomatis mampu meningkatkan kualitas pendidikan jika pengelolaan anggaran pendidikan tidak dikelola secara tepat. Untuk itu, akuntabilitas, transparansi dan pengawasan masyarakat terhadap anggaran pendidikan sangatlah penting agar dana pendidikan digunakan dengan tepat agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

Dengan demikian, pemerintah harus memandang pembiayaan Pendidikan sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, pemerintah jangan anti kritik. Hal ini karena kritik, masukan dan saran dari masyarakat juga penting dalam upaya mengawasi pengelolaan anggaran pendidikan agar tepat sasaran dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, adil dan berkelanjutan.