Sekolah Tanpa Pilihan: Ketika Madrasah Bertahan di Tengah Ketergantungan Dana

Oleh Muhamad Iqbal Firdaus

Mahasiswa Pascasarjana Kelas Reg.IIB UIN Sunan Gunung Djati Bandung

 

Di tengah gencarnya narasi bahwa pendidikan adalah investasi masa depan, realitas di lapangan justru menunjukkan kondisi yang jauh dari ideal. Banyak satuan pendidikan, khususnya madrasah, masih bertahan dalam keterbatasan pembiayaan yang struktural. Mini riset di MIN II Sumedang memperlihatkan satu fakta penting: sekolah tidak selalu memiliki pilihan dalam mengelola keuangannya. Secara teoretis, pembiayaan pendidikan dalam perspektif human capital menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Setiap rupiah yang dikeluarkan seharusnya menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya, investasi ini sering kali bergantung pada satu sumber utama: negara. Di MIN II Sumedang, hampir seluruh pembiayaan operasional bertumpu pada dana BOS dan DIPA dari pemerintah.

 

Ketergantungan ini menciptakan dilema. Di satu sisi, negara hadir sebagai penjamin akses pendidikan. Namun di sisi lain, ketergantungan penuh membuat madrasah kehilangan fleksibilitas dalam mengembangkan program. Tidak adanya sumber pendanaan alternatif—baik dari masyarakat maupun kemitraan—menjadikan ruang inovasi semakin sempit. Kondisi sosial ekonomi wali murid yang mayoritas menengah ke bawah juga membuat partisipasi finansial masyarakat menjadi sangat terbatas. Menariknya, keterbatasan ini tidak serta-merta menghentikan roda pendidikan. MIN II Sumedang justru menunjukkan strategi adaptif melalui pengelolaan anggaran berbasis prioritas. Perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui Rencana Kerja Madrasah (RKM), dengan fokus utama pada pengembangan kompetensi guru dan pemeliharaan sarana prasarana.

 

Dalam perspektif human capital, keputusan ini sangat logis. Guru merupakan aktor utama dalam proses pendidikan, sehingga peningkatan kapasitasnya menjadi investasi paling strategis. Sementara itu, sarana prasarana menjadi fondasi dasar agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Dengan kata lain, meskipun dana terbatas, arah kebijakan tetap berorientasi pada kualitas. Selain itu, aspek pemerataan juga menjadi perhatian penting. Madrasah tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP), tetapi juga melakukan intervensi internal. Bantuan alat tulis, seragam, hingga kuota internet untuk ujian menjadi bentuk nyata komitmen terhadap keadilan akses pendidikan. Ini menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu bergantung pada kebijakan makro, tetapi juga pada keberanian kebijakan di tingkat mikro.

 

Dalam hal efisiensi, strategi yang digunakan sederhana namun efektif: mendahulukan yang paling mendesak. Pendekatan ini mencerminkan prinsip cost-effectiveness, di mana setiap pengeluaran harus memberikan dampak maksimal terhadap layanan pendidikan. Efisiensi di sini bukan sekadar penghematan, tetapi kemampuan memilih prioritas secara tepat. Aspek akuntabilitas juga mengalami perkembangan signifikan. Sistem pelaporan keuangan berbasis digital menjadikan transparansi sebagai bagian dari sistem, bukan sekadar formalitas. Pelaporan bahkan menjadi syarat pencairan dana berikutnya, sehingga mendorong disiplin pengelolaan keuangan di tingkat madrasah.

 

Namun demikian, persoalan utama tetap belum terpecahkan: minimnya diversifikasi sumber pendanaan. Tanpa upaya membuka kemitraan dengan dunia usaha, filantropi, atau masyarakat luas, madrasah akan terus berada dalam posisi bergantung. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat inovasi dan pengembangan mutu pendidikan. Dari sini kita belajar bahwa persoalan pembiayaan pendidikan bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, tetapi tentang bagaimana anggaran itu dikelola dalam keterbatasan. MIN II Sumedang telah menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, keterbatasan bukan penghalang untuk tetap berorientasi pada kualitas.

 

Pertanyaannya, sampai kapan madrasah harus bertahan tanpa pilihan?

*) Tulisan ini secara khusus didedikasikan kepada para mahasiswa MPI S1 Kelas VI/C-D pada Mata Kuliah Manajemen Pendidikan Islam Internasional serta mahasiswa MPI S2 Kelas II/A-B pada matakuliah Studi

Pembiayaan Pendidikan. Naskah ini sekaligus menjadi contoh penerapan templet esai argumentatif yang digunakan dalam perkuliahan Semester Genap 2025/2026

Tulisan ini disarikan dari modul  ajar Mata Kuliah Studi Pembiayaan Pendidikan Dosen pengampu Prof.Dr.A.Rusdiana,M.M.

(Link Digilib : https://digilib.uinsgd.ac.id/128399/)

CURICULUM VITAE

Muhamad Iqbal Firdaus Lahir di Sumedang, tanggal 10 Oktober 1992. Merupakan anak pertama  dari tujuh bersaudara pasangan Bapak Cecep Suja’i dengan Ibu Ade Dedeh Rosidah.  Alamat tempat Tinggal: Jl Pangosr Dusun Bunter RT/RW 003/003 No 04 ,Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45364.

Tlp/hp : 085871747585

Email   : [email protected].

Pendidikan: Sekolah Dasar di SDN Bunter 1 , tahun lulus 2005. MTs Yasta Bunter Cimanggung,  tahun lulus 2008.  MAN Cipasung Tasikmalaya, tahun lulus 2011, STAI Al-Falah Cicalengka, tahun lulus 2016, dan sekarang kuliah Magister di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Motivasi masuk ke UIN SGD Jurusan MPI: ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi namun juga mempunyai basic islam karena zaman sekarang pendidikan yang berbasic islam juga sangat penting untuk masa depan dan juga supaya bisa menjadi seorang pengelola pendidikan yang baik dan tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman.

Motto: Tradisi dalam Hati, Teknologi dalam Aksi: Memajukan Pendidikan Islam di Era Digital.