Penulis: Pitria Pebriani

Pitria Pebriani
Oleh Pitria Pebriani
(Mahasiswa Pasca Sarjana UIN
Sunan Gunung Djati)
Dalam konteks pembangunan pendidikan nasional, fenomena yang
muncul adalah ketidakcocokan antara kebutuhan lembaga dengan ketersediaan
pendidik serta tenaga kependidikan berkualitas. Asumsi yang berkembang
menegaskan bahwa mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber
daya manusia pendidikan. Namun demikian, terdapat gap signifikan berupa
lemahnya perencanaan, distribusi, dan pengembangan tenaga kependidikan.
Latar belakang
Tulisan ini disusun sebagai salah
satu disusun
untuk memenuhi tugas mata kuliah yang bersumber dari CK dan modul. Fokus
pembahasan diarahkan pada Pendidikan yang merupakan pilar utama
pembangunan bangsa, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan
pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Saat ini, tantangan yang
dihadapi adalah ketidakseimbangan jumlah, kualitas, dan distribusi tenaga
kependidikan di berbagai daerah. Kondisi ini sering menimbulkan kesenjangan
mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang,
terarah, dan berbasis kebutuhan nyata agar lembaga pendidikan mampu berfungsi
optimal serta menghasilkan lulusan yang kompetitif di tengah tuntutan global.
Pertama Realitas pendidikan di Indonesia
menunjukkan adanya ketimpangan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan.
Sebagian lembaga mengalami kelebihan guru mata pelajaran tertentu, sementara di
sisi lain kekurangan pada bidang strategis, misalnya sains dan teknologi.
Distribusi yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil
semakin memperlebar kesenjangan mutu layanan pendidikan. Kondisi ini berdampak
pada terbatasnya akses siswa terhadap pembelajaran berkualitas. Fenomena
tersebut menandakan perlunya perencanaan tenaga kependidikan berbasis data dan
kebutuhan institusional yang akurat.
Kedua kualitas pendidikan ditentukan oleh
kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Guru yang profesional diyakini mampu
melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, sementara tenaga kependidikan
yang kompeten menjamin tata kelola lembaga berjalan efisien. Asumsi ini
menekankan pentingnya investasi dalam peningkatan kapasitas, kompetensi, serta
kesejahteraan tenaga kependidikan. Tanpa dukungan tenaga profesional, berbagai
kebijakan pendidikan cenderung berhenti pada tataran normatif, tanpa
menghasilkan perubahan signifikan terhadap mutu dan keberlangsungan lembaga
pendidikan.
Ketiga Sistem perencanaan seringkali tidak
berbasis analisis kebutuhan, rekrutmen dilakukan tanpa seleksi kompetensi yang
ketat, serta program pengembangan profesional berkelanjutan masih terbatas. Di
beberapa daerah, guru ditempatkan tidak sesuai bidang keahliannya, sementara
tenaga kependidikan sering dianggap hanya pelengkap. Gap ini menimbulkan
masalah struktural yang menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh
sebab itu, diperlukan reformulasi kebijakan perencanaan yang lebih sistematis,
transparan, dan berbasis mutu.
Natizah : Perencanaan pendidikan dan
ketersediaan tenaga kependidikan berkualitas merupakan pilar utama pembangunan
pendidikan. Fenomena ketidakseimbangan distribusi, asumsi tentang peran vital
sumber daya manusia pendidikan, Solusi yang ditawarkan meliputi pemetaan
kebutuhan berbasis data, seleksi tenaga kependidikan sesuai kompetensi,
pelatihan berkelanjutan, serta pemerataan distribusi di seluruh wilayah. Dengan
demikian, lembaga pendidikan dapat berkembang secara berkesinambungan dan mampu
melahirkan generasi unggul yang adaptif terhadap tantangan global.
Tulisan ini disarikan
dari modul ajar Mata Kuliah MSDM part 1 Dosen pengampu Prof. Dr. H. A. Rusdiana
MM.
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2020). Kebijakan
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kemdikbud.
Tilaar, H.A.R. (2002). Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung: Remaja Rosda Karya.
