"PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN"
Penulis: Aqila Inyeop
Aqila Inyeop
Oleh Aqila Inyeop
Indonesia adalah negara hukum yang
menjamin hak-hak setiap warga negaranya, sekaligus menetapkan kewajiban yang
harus dipenuhi. Kehidupan berbangsa yang ideal menuntut keseimbangan antara
kedua hal ini. Namun, dalam realitas sosial, kita masih sering menyaksikan ketimpangan
berupa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ketimpangan ini menjadi
tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pelanggaran hak terjadi ketika warga
negara tidak dapat menikmati atau memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka
dapatkan sesuai dengan jaminan undang-undang. Di Indonesia, hak warga negara
diatur secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 27 hingga Pasal 34. Beberapa contoh
nyata pelanggaran hak yang sering diangkat dalam artikel meliputi: Kemiskinan
dan Pengangguran:
1. Belum sepenuhnya hak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2) terpenuhi.
2.
Kekerasan
dan Diskriminasi: Pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan (Pasal 28G ayat 1).
3.
Anak
Putus Sekolah: Belum meratanya hak mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat 1),
terutama di daerah pelosok.
Di sisi lain, pengingkaran
kewajiban adalah tindakan warga negara yang secara sengaja atau tidak sengaja
menghindari tanggung jawab yang telah dibebankan oleh negara dan hukum.Bentuk
pengingkaran kewajiban yang marak terjadi di sekitar kita antara lain:
1. Edisi Pajak: Melakukan manipulasi
atau menolak membayar pajak, padahal pajak adalah sumber utama pembangunan
nasional (Pasal 23A).
2.
Pelanggaran
Lalu Lintas: Tidak mematuhi rambu-rambu, tidak membawa surat kendaraan, atau
berkendara secara ugal-ugalan yang membahayakan orang lain.
3.
Merusak
Fasilitas Umum: Tindakan vandalisme atau merusak fasilitas transportasi publik
dan taman kota.
4.
Golput
Secara Pasif: Tidak berpartisipasi dalam pembelaan negara atau mengabaikan
ketertiban umum.
5.
Faktor
Penyebab: UtamaTerjadinya pelanggaran dan pengingkaran ini umumnya dipicu oleh
beberapa faktor krusial:
6.
Sikap
Egois: Individu hanya menuntut haknya dipenuhi tanpa mau menjalankan
kewajibannya.
7.
Rendahnya
Kesadaran Hukum: Banyak warga negara yang belum paham atau acuh terhadap
pentingnya mematuhi aturan demi kepentingan bersama.
8.
Sikap
Tidak Toleran: Kurangnya rasa saling menghargai antarsesama warga negara memicu
konflik dan perampasan hak orang lain.
9.
Aparat
Penegak Hukum yang Kurang Tegas: Sanksi yang tidak konsisten membuat pelaku
tidak jera.
Solusi dan Upaya: Pencegahan untuk
mengatasi masalah ini, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat
melalui langkah nyata:
1. Supremasi Hukum: Penegakan hukum
harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak pandang bulu.
2.
Edukasi
Sejak Dini: Menanamkan kesadaran berwarganegara yang baik melalui pendidikan
karakter dan Pancasila di sekolah.
3.
Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik: Pemerintah harus memastikan hak-hak dasar warga
negara (kesehatan, pendidikan, keamanan) terpenuhi dengan mudah.
4.
Meningkatkan
Pengawasan Masyarakat: Membuka kanal pengaduan yang efektif agar masyarakat
bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum.
Referensi
Penerbit CMedia:
https://penerbitcmedia.com/download1/BSE/SMA/Kelas-XII/Umum/Pendidikan-Pancasila-BS-KLS-XII.pdf
ejournal.lapad.id :
