DENMARK NEGARA YANG SELALU BERADA DI URUTAN PERTAMA PADA INDEK PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Oleh Putri Destianti Nazir

(Kelas: 12.7)

Denmark adalah negara Nordik yang paling kecil dan paling utara dengan luas wilayah 42.933 km². Denmark terletak di sebelah barat daya dari Swedia dan selatan dari Norwegia. Negara ini terletak di Skandinavia, Eropa Utara sehingga termasuk Uni Eropa namun tidak berada di Semenanjung Skandinavia. Negara ini menganut monarki konstitusional dan sistem pemerintahan parlementer. Denmark memiliki satu pemerintah pusat dan 98 munisipalitas sebagai pemerintah daerah. Denmark telah menjadi anggota Uni Eropa sejak 1973, tetapi sampai sekarang masih belum bergabung dalam Eurozone. Denmark adalah salah satu pendiri NATO dan OECD. Denmark juga merupakan anggota dari OSCE. Denmark, yang menganut konsep ekonomi kapitalis pasar campuran sekaligus kesejahteraan sosial, adalah negara yang memiliki pendapatan tertinggi di dunia. Berdasarkan majalah Forbes, Denmark adalah negara yang memiliki iklim bisnis terbaik. Dari tahun 2006 sampai 2008, survei mengatakan bahwa Denmark adalah "tempat yang paling menyenangkan di dunia", dipandang dari standar kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Survei Global Peace Index tahun 2009 mengatakan bahwa Denmark menduduki posisi negara paling damai kedua di dunia setelah Selandia Baru. Pada tahun 2009, Denmark adalah salah satu dari negara yang paling tidak korup di dunia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi, posisi kedua setelah Selandia Baru.

Denmark ialah monarki tertua di benua Eropa. Pada 1849, menjadi monarki konstitusional dengan pengadopsian konstitusi baru. Penguasanya secara resmi merupakan kepala negara, peran yang bersifat seremonial, sejak kekuasaan eksekutif, yang dilaksanakan oleh raja atau ratu, dilaksanakan melalui kabinet menteri, dengan PM yang memberlakukan prinsip primus inter pares). Kekuasaan legislatif diberikan kepada monarki, dan parlemen Denmark, dikenal sebagai Folketing, yang terdiri atas (tak lebih dari) 179 anggota. Kekuasaan yudisial ada di tangan pengadilan. Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif di Denmark berdiri sendiri-sendiri dan bersifat independen satu sama lain. Parlemen Nasional Denmark yang disebut Folketingetbertugas mengeluarkan peraturan. Pemerintah dibantu oleh administrasi negara bertugas memastikan pelaksanaan peraturan yang telah dibuat oleh parlemen sedangkan institusi peradilan seperti pengadilan daerah, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung bertugas memberikan penilaian dan keputusan hukum.

Denmark merupakan penganut ekonomi kapitalis pasar campuran dengan Gross Domestic Product (GDP) sebesar $57.998 per kapita pada tahun 2013. Menurut situs Forbes.com, Denmark menduduki peringkat 4 Best Countries for Business tahun 2014 serta merupakan “The Happiest Nation In The World” dalam kegiatan United Nation Conference on Happiness, yang diselenggarakan pada bulan April 2012.Denmark terkenal dengan keseimbangan sosial, persamaan hak, tingkat korupsi yang rendah, transparansi, dan kesejahteraan sosial universal, seperti, pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, upah minimum tenaga kerja yang tinggi, dan jaminan atas pengangguran. Denmark merupakan salah satu negara di Eropa Utara dengan sistem kesejahteraan negaranya (Welfare State) yang ditopang oleh dua pilar utama, yaitu pajak dan jaminan sosial. Tarifpajak usaha di Denmark mencapai 25%, dan merupakan tarif pajak tertinggi di dunia. Anggaran pendapatan dan belanja pemerintahanya merupakan komposisi dan proporsi pengelolaan pajak yang disalurkan kembali ke masyarakat dengan menyelenggarakan kesejahteraan sosial, fasilitas publik, kesehatan yang baik, dana pensiun, dan pendidikan.

Indeks Persepsi Korupsi

Menurut tabel diatas, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2018 Denmark kembali di puncak tertinggi walaupun pada tahun 2017 Denmark sempat disalip oleh Selandia Baru. Dari tahun 2018 hingga 2022 pada data Indeks Persepsi Korupsi selalu berada di urutan pertama dengan skor 90 pada tahun 2022. Transparency International juga menempatkan Denmark sebagai negara dengan pemerintahan yang paling transparan. Denmark memang tidak bebas korupsi sama sekali. Transparency International menyatakan bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan di Denmark seperti isupendanaan kampanye, juga termasuk isu anggota parlemen melakukan perjalanan dan makan malam yang dibiayai pihak swasta.

Faktor yang mendukung Denmark bersih dari korupsi

1.  Keterbukaan Politik

TI melihat, ada upaya yang kuat dari pemerintahan Denmark yang bersistem parlementer ini untuk meningkatkan tranparansi. Tahun 2009, parlemen mengenalkan Skema Keterbukaan yang bertujuan meningkatkan transparansi pengeluaran dan aktivitas anggota parlemen.

Setiap anggota parlemen harus mengumumkan pengeluaran bulanan, aktivitas hiburan, biaya perjalanan, hadiah yang diperoleh, dan pertemuan resmi mereka setiap bulan. Pemerintah Denmark juga berperan dalam Kemitraan Pemerintah Terbuka atau Open Government yang bertujuan membentuk tata kelola pemerintah yang baik dan memperkuat demokrasi. Pemerintah berkomitmen memodernisasi sektor publik dan manajemen sumber daya publik melalui peningkatan transparansi dalam pengambilan kebijakan, mekanisme akuntabel dan antikorupsi, partisipasi warga dan dialog dengan civil society.

2.     Fleksibilitas Tenaga Kerja

Negeri yang memiliki gross domestic product US$309 miliar di tahun 2010 ini mengenalkan sistem pasar tenaga kerja yang disebut "flexicurity" atau kombinasi dari flexibility (fleksibilitas) dan security (keamanan). Fleksibilitas dan keamanan ini kemudian membentuk "segitiga" dengan kebijakan pasar tenaga kerja aktif yang belakangan diadopsi Uni Eropa. Sisi pertama dari segitiga ini adalah aturan untuk merekrut dan memecat yang memudahkan pengusaha untuk memberhentikan pegawai saat ekonomi turun dan memudahkan merekrut saat ekonomi tumbuh. Sekitar 25 persen pekerja sektor swasta Denmark berubah setiap tahun.

Sisi kedua, keamanan pengangguran yang memberikan santunan pengangguran yang bisa mencapai 90 persen upah buruh minimum yang dipatok tinggi. Kemudian sisi ketiga, kebijakan pasar tenaga kerja aktif di mana ada sistem menawarkan bantuan, panduan, pendidikan pada semua pengangguran. 1,5 Persen GDP Denmark dihabiskan untuk ini. Sistem ini membuat Denmark berhasil mengamankan pertumbuhan ekonomi berimbang dengan daya serap tenaga kerja. Dan berikutnya tentu menjaga kesejahteraan warganya.

3.     Kesehatan dan Pendidikan Gratis

Flexicurity ini kemudian diperkuat sistem perlindungan kesehatan universal dalam bentuk layanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis. Semuanya kemudian membuat keseimbangan sosial, kesejahteraan sosial dan kesetaraan antarwarganegara terjadi, sehingga menekan angka korupsi.

Pendidikan dasar adalah wajib di Denmark. Di sekolah menengah, mereka disiapkan untuk pendidikan tinggi, namun juga ada yang masuk pendidikan vokasional atau pelatihan kerja untuk langsung bekerja di perdagangan atau industri. Namun, lebih dari 50 persen setiap tahunnya, mereka masuk perguruan tinggi. Nyaris seluruh pendidikan tinggi juga diatur dan dibiayai negara kerajaan ini. Sistem pendidikan pun disiapkan untuk berhubungan langsung dengan dunia kerja.

4.     Adanya lembaga ombudsman yang independen dan penegakan hukum yang adil serta tidak diskriminatif

Lembaga Ombudsman Denmark atau disebut Folketingets Ombudsmand atau Danish Parliamentary Ombudsman didirikan pada tahun 1955 dan merupakan lembaga ombudsman ketiga yang dibentuk di dunia setelah Swedia (1809) dan Finlandia (1919). Folketingets Ombudsmand bersama dengan Ombudsman Selandia Baru (1962) memberikan pengaruh yang besar terkait kedudukan lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan suatu negara dan ikut menyebarkan konsep lembaga ombudsman di dunia. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyebaran konsep ombudsman dari Denmark dan Selandia Baru, yang berbeda dari ombudsman yang ada lebih dulu di Swedia, adalah sifatnya yang fleksibel dan pergeseran dalam tujuan dasar dari lembaga ini. Profesor Stephan Hurwitz (anggota Ombudsman Denmark saat itu) banyak mempublikasikan konsep ombudsman dalam bentuk seminar dan menyebarkan konsep bahwa ombudsman dapat diterapkan dengan fleksibilitas yang tinggi dan diadaptasi secara berbeda pada setiap negara sesuai dengan lingkungan pilitik dan administrasinya. Tujuan dasar pada awal adopsi sistem ombudsman ini adalah sebagai lembaga yang melayani pengaduan individu warga negara akibat keputusan administratif pemerintah dan akan memperoleh perbaikannya. Secara bertahap, lembaga ombudsman menjadi sebuah lembaga hukum ombudsman untuk pemerintah, melakukan perbaikan administrasi dan mencegah terjadinya kembali pelanggaran administrasi, tidak hanya menyediakan proteksi secara langsung akan tetapi juga menyediakan proteksi secara tidak langsung menentang keputusan asministratif. Ombudsman Denmark merupakan lembaga independen yang ditunjuk pemerintah dan parlemen yang berpihak pada kepentingan publik dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan. Lembaga ini bertanggung jawab mengkaji setiap aspek pelayanan publik tanpa terkecuali dengan berperan sebagai pengawas dan whistleblower serta menginvetigasi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Ombudsman bersama dengan auditor nasional bekerja sama memberantas korupsi oleh aparatur negara termasuk oleh perdana menterinya sendiri. Ombudsman tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya penegakan hukum yang baik. Hukum di Denmark ditegakkan untuk semua pelaku korupsi dan perusahaan atau individu pemberi suap. Penegakan hukum benar-benar tidak diskriminatif dan tidak tumpul ke atas juga tidak tumpul ke bawah. Denmark sadar betul bahwa sistem negara dan hukumnya harus ditegakkan untuk membasmi korupsi. Namun, penegakan hukum di Denmark tidak selalu terpaku pada beratnya hukuman yang dijatuhkan. Hukuman mati di Denmark sudah ditiadakan sejak 1994. Eksekusi terhadap hukuman mati pun sudah lama tidak ada. Hukuman mati terakhir di Denmark dilakukan pada tahun 1950.

5.     Masyarakat Denmark adalah masyarakat yang homogen

Homogenitas masyarakat Denmark terdapat dalam beberapa hal diantaranya:

^?           Kesenjangan sosial rendah dan kesejahteraan hampir merata, hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah yang berkelanjutan danjaminan sosial untuk seluruh penduduk.

^?           Pendidikan diperhatikan dengan baik dengan tingkat melek baca 100%

?    Masyarakat Denmark merupakan masyarakat yang peduli, misalnya kepedulian mengenai isu hak asasi manusia seperti kesamaan gender dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat

Masyarakat Denmark juga memiliki pemahaman yang mendalam atas bagaimana lembaga-lembaga negara bekerja ataupun bagaimana seharusnya berjalan. Sehingga, mereka menjadi memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah bahwa pemerintahnya benar-benar bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya, serta membawa negara Denmark mencapai tujuan negara.

Referensi:

•       https://www.viva.co.id/berita/dunia/464006-mengapa-denmark-paling-rendah-korupsinya

•       https://www.berdikarionline.com/inilah-negara-terbersih-dan-terkorup-di-dunia/

•       https://www.academia.edu/7568992/Pemberantasan_Korupsi_di_Denmark

•       https://id.wikipedia.org/wiki/Denmark