Peran Santri Dalam Pendidikan Indonesia: Permasalahan dann Solusinya

Oleh Salwa Apriyani

Santri MA Pesantren Persis 84 Ciganitri

Peran santri dalam sistem pendidikan sejak masa pra-kemerdekaan, santri dan pesantren telah menjadi fondasi penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa penjajahan, pesantren menjadi benteng pertahanan pendidikan pribumi yang mandiri dan berani menolak aturan kolonial Belanda yang membatasi pengajaran agama. Di era modern, peran ini diteruskan oleh madrasah dan pesantren yang fokus menjadi wadah pencetak kader pemimpin bangsa.

Sistem pendidikan santri sangat unggul karena tidak pernah memisahkan antara kecerdasan akademik dan pendidikan karakter (akhlak). Bahkan, institusi pesantren kini terus berinovasi. Contohnya menerapkan moving class agar suasana belajar lebih dinamis dan santri lebih aktif. Berkat keseimbangan ilmu umum dan agama ini, banyak santri yang sukses menjuarai olimpiade sains nasional dan berhasil menembus berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama.

Permasalahan yang dihadapi

Meskipun perannya sangat besar, pendidikan santri saat ini dihadapkan pada dua permasalahan utama:

Hambatan Birokrasi dan penyetaraan, pemerintah sebenarnya telah mengesahkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Aturan ini secara hukum menyetarakan lulusan pesantren (program muadalah) agar berhak mengikuti jalur masuk PTN seperti SNBP dan SNBT. Sayangnya, pelaksanaan Undang-Undang ini di berbagai daerah belum maksimal karena banyak pemerintah daerah yang belum membuat Peraturan Daerah (Perda) turunannya, sehingga dukungan terhadap administrasi pesantren masih jalan di tempat.

Kesenjangan Teknologi (Digital Divide), di era digital, pesantren menghadapi dilema yang berat. Di satu sisi, santri sangat dibatasi atau bahkan dilarang menggunakan gadget di asrama demi menjaga moral dan fokus belajar agama. Namun di sisi lain, pembatasan ini membuat santri rentan tertinggal oleh kemajuan teknologi informasi.

Solusi Yang Dapat Diterapkan

Untuk menyelesaikan masalah birokrasi, pemerintah pusat dan daerah harus segera bersinergi. Pemerintah daerah wajib segera mengesahkan perda turunan dan UU Pesantren agar status madrasah dan santri benar-benar diakui dan mendapatkan dukungan fasilitas yang setara dengan sekolah umum.

Sementara itu, untuk mengatasi masalah teknologi, pelarangan gadget secara total bukanlah solusi jangka panjang. Pesantren perlu memasukkan materi “Literasi Digital” ke dalam kurikulumnya. Santri harus dididik agar mampu menggunakan internet secara etis, memilah informasi yang benar, dan berpikir kritis. Kementerian Agama saat ini juga sangat mendukung digitalisasi pesantren, dengan satu syarat utama: teknologi tidak boleh menggerus pendidikan akhlak. Mengutip prinsip imam Al-Ghazali, substansi pendidikan sejatinya adalah 90 persen transfer karakter dan 10 persen pengetahuan.

Melalui dukungan pemerintah dan pengajaran literasi digital yang baik, santri tidak hanya akan lulus sebagai generasi yang kuat secara agama, tetapi juga cerdas secara teknologi untuk memajukan bangsa.