REVENGE PORN: KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE SUSEPTIBEL TERHADAP VICTIM BLAMMING DAN SLUT-SHAMING

Oleh Alifa Nazlarahma

(Kelas XI-IPS-3 | SMAN 2 Tasikmalaya)

Ketika ada cara untuk melakukan kekerasan gender, maka selalu ada celah untuk menyalahkan korban. Di era 4.0 menuju society 5.0 perkembangan teknologi bertumbuh pesat setiap harinya serta pemakaian media sosial maupun internet yang sudah menjadi kebutuhan dasar hidup membuat kekerasan seksual mengalami ‘revolusi’ dengan masuknya ke ranah media daring yang disebut kekerasan seksual siber. Di antaranya seperti peretasan siber, penguntitan siber, pelecehan siber, dan lain-lain.

Menurut data Komas Perempuan, 33% dari kasus KGBO adalah revenge porn. Pornografi sendiri merupakan sebuah tulisan, gambar, hasil karya seni lainnya, maupun suatu barang yang memuat atau mencerminkan sesuatu yang dapat menyinggung rasa susila dari seorang yang membaca atau melihatnya (Prodjodikoro, 2012). Pemerkosaan tak terjadi karena si pelaku “kehilangan kontrol” atau “terlalu asyik berhubungan seks”. Perkosaan terjadi justru karena si pelaku merasa berkuasa atas tubuh korbannya. Pelaku pemerkosaan dimotivasi oleh hasrat berkuasa, kebencian akan perempuan, dan kebutuhan untuk mengukuhkan stereotip gender yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki (Samantha, 2016). Sedangkan revenge porn atau pornografi balas dendam menurut Citron & Frank sebagai “the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent” atau konten seksual milik pribadi yang disebarkan ke internet tanpa persetujuan si pemilik konten (Citron & Frank. 2014). Dari pemaparan-pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa revenge porn adalah penyebaran konten intim secara non-konsensual. Fenomena ini telah menjadi fenomena global yang semakin sering terjadi dan mengancam hak privasi kita.

Seperti yang kita ketahui dalam penggunaan media sosial dan internet betapa mudahnya sebuah konten tersebar ke seluruh penjuru dunia hanya dalam hitungan detik. Khususnya pada konten pornografi yang konsumsinya terus meningkat serta begitu mudah untuk ditemukan. Di Twitter contohnya, konten-konten yang memuat pornografi selalu trending dan banyak dicari. Meskipun tidak semua pengguna Twitter menggunakannya untuk mencari konten pornografi, hal ini bukan berarti penyebaran video-video tersebut terhenti karena yang terjadi justru sebaliknya.

Beberapa waktu lalu kita semua dihebohkan dengan beberapa kasus video syur yang tersebar luas meskipun si pemilik konten tersebut tidak memberikan izin untuk videonya disebarkan. Pada media sosial seperti Tiktok sempat ramai mengenai google form untuk mengedit wajah perempuan menjadi telanjang atau memakai pakaian minim dengan menggunakan artificial intelligent meskipun foto asli perempuan tersebut memakai busana yang sopan. Fenomena ini sangat merugikan korban karena jejak digital sangat sulit untuk benar-benar dihapuskan. Perempuan sangat rentan menjadi korban dan memang rata-rata korban revenge porn adalah perempuan. Tidak sedikit perempuan yang kehilangan masa depan mereka karena fenomena ini dan tidak sedikit pula dari korban yang dikucilkan dan mendapat perundungan setelah mengalami revenge porn.

Pemahaman bahwa revenge porn dilakukan oleh seorang lelaki untuk balas dendam dengan cara mempermalukan mantan kekasihnya, penting pula untuk menunjukkan bahwa tidak semua tindakan pelaku didorong motif balas dendam. Beberapa individu memiliki motif ekonomi, sedangkan yang lain termotivasi oleh ketenaran atau hiburan (Frank, 2015). Revenge porn tidak hanya dilatarbelakangi balas dendam atau hiburan, korban dapat pula diancam agar mengirimkan sejumlah uang untuk mencegah video seksual mereka tersebar luas. Beberapa korban bahkan dipaksa, dimanipulasi untuk merekam atau direkam tanpa persetujuan mereka. Apapun alasannya, kita tidak sepatutnya menjustifikasikan kekerasan gender berbasis online.

Pada akhirnya, korban dari revenge porn akan menerima stigma-stigma negatif (slut-shaming) juga kerap kali berakhir disalahkan (victim blaming). Kebanyakan orang akan menilai para korban tidak berhati-hati atau sembrono, sebagian akan menilai bahwa korban tidak memiliki moral karena telah merekam konten seksual. Perlu digaris bawahi bahwa victim blaming tidak akan menyelesaikan inti dari masalah tersebut. Seharusnya kita mempermasalahkan wewenang korban yang telah direnggut. Menurut Rebekah Wells dalam tulisannya di The New York Times mengenai pengalaman pribadinya ia menjelaskan bahwa revenge porn bukan hanya soal penyebaran gambar intim. Kontrol perempuan terhadap tubuh mereka direnggut dan mereka dipaksa untuk hidup sebagai properti komunal. Selain itu, kebanyakan pelaku berasal dari orang yang dipercaya oleh korban seperti pasangan, teman, bahkan keluarga korban sendiri. Adapula yang direkam secara diam-diam, dipaksa, atau diretas. Kita tidak dapat menyalahkan korban atas apa yang telah mereka alami, terlebih pula mempermalukannya.

Di Indonesia sendiri melakukan hubungan intim diluar pernikahan dianggap sudah melewati normal dan moral. Maka tak heran apabila ketika ada video tak senonoh yang tersebar masyarakat akan otomatis memberikan stigma negatif atau slut-shaming kepada orang tersebut. Walaupun begitu, perlu diketahui bahwa tidak semua konten pornografi mendapatkan konsen dari kedua belah pihak, bahkan banyak konten-konten tersebut merupakan revenge porn. Terlebih yang paling banyak mendapatkan stigma-stigma negatif tersebut paling banyak adalah pihak perempuan, pihak yang paling sering menjadi korban dalam revenge porn. Orang-orang jarang sekali memberikan stigma-stigma negatif tersebut kepada pihak laki-laki maupun pelaku.

Victim blamming dan slut-shaming ini harus dihentikan, korban seharusnya diberi dukungan dan perlindungan bukan pandangan-pandangan mengerikan. Bagi pelaku, mereka seharusnya diberikan hukuman yang setimpal atas kejahatan mereka bukan diabaikan dan dibiarkan.

Kerentanan korban untuk mendapatkan victim blaming dan slut-shaming seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk mempercayai korban terlebih dahulu dan memberikan dukungan agar mereka dapat keluar dari masalah ini. Landasan hukum yang melindungi korban revenge porn ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 14 UU TPKS yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Pelaku dapat dipidana penjara selama 4 tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000. Tidak hanya merenggut wewenang korban, tetapi juga masa depan dan rasa harga diri korban. Jejak digital yang sulit untuk dihapuskan dapat menjadi rasa malu yang berkelanjutan dan aib bagi korban yang belum pulih. Akibatnya, korban mengalami kejadian traumatik dengan rasa trauma yang akan membekas. Kesehatan baik mental maupun fisik korban akan terganggu sehingga berujung dengan menurunnya produktifitas dalam kehidupan korban.

Referensi

Bates, S. (2017). Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors. Feminist Criminology, 12(1), 22–42.

https://doi.org/10.1177/1557085116654565.

Franks, M. A. 2015. “Drafting an Effective ‘Revenge Porn’ Law: A Guide for Legislators. Social Science Research Network” Dapat diakses pada SSRN https://ssrn.com/abstract=2468823.

Prodjodikoro, P. D. 2012. Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Sari, P. A. Z. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)”. Jurnal Magister Hukum Argumentum Vol. 8 No.1.

Wells, R. 2019. “The Trauma of Revenge Porn”. Dapat diakses pada The New York Times https://www.nytimes.com/2019/08/04/opinion/revenge-porn-privacy.html.