WANITA DAN HAKNYA

Penulis: ADINDA SYIFA MUTIARA

Dibaca: 207 kali

ADINDA SYIFA MUTIARA

OLEH ADINDA SYIFA MUTIARA

(Kelas XII IPA 1 SMA NEGERI 2 TELUKJAMBE TIMUR KABUPATEN KARAWANG)

 

Belakangan ini, seringkali kita dengar ataupun kita temui kasus kekerasan/pelecehan seksual di Indonesia. Mirisnya, banyak korban pelecehan seksual yang masih di bawah umur. Pelecehan seksual adalah sikap tidak terpuji yang sangat menyinggung dan memalukan. Pelecehan dapat berupa tulisan, perkataan, hingga verbal baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Seseorang dapat dikatakan melakukan pelecehan seksual apabila ia menyentuh dan meraba tanpa izin, bertanya dan berkomentar yang mengarah ke dalam konteks seksual, menunjukkan sesuatu yang menyinggung sehingga orang lain bisa melihatnya, pemerkosaan, bersiul, bahkan menatap dengan nuansa seksual.

Salah satu kasus contoh kasus kekerasan seksual yang sempat ramai diperbincangkan adalah kasus pemerkosaan 13 santriwati oleh pemilik pesantren berusia 37 tahun dengan inisial HW. Kasus pemerkosaan 13 santriwati merupakan bagian dari fenomena yang sangat disorot oleh media dan menimbulkan kemarahan publik. Kasus pemerkosaan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 2016 dan baru terungkap pada 2021 ketika ada orang tua yang mencurigai bahwa anaknya tengah hamil. Kemudian, satu per satu korban mulai melaporkan kasus ini. Dari kasus tersebut, sembilan bayi lahir dari para korban yang mirisnya masih berusia belia.

Sejak kasus-kasusnya terungkap, publik menuntut hukuman mati untuk pelaku HW, publik berharap pagar pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Komnas Perempuan mencatat beberapa kemungkinan yang menyebabkan santriwati menjadi korban kekerasan seksual. Yang pertama, pelaku selaku pemilik pesantren dan juga guru pesantren memiliki pengaruh dan memanfaatkan pengaruhnya dengan santriwati. Kedua, ketakutan korban dan keluarganya baik berupa adanya ancaman maupun posisi terhormat pelaku. Ketiga, korban di iming-imingi akan dibiayai kuliah dan bayinya akan diurus oleh pelaku.

Terkait putusan pidana mati, Komnas Perempuan menyampaikan pandangannya melalui media massa atas dasar norma hak asasi manusia (HAM) di ranah internasional dan perundang-undangan nasional. Namun, menolak hukuman mati bukan berarti tidak mendukung para korban. Karena setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu (UU No. 39/1999 tentang HAM).

Pasal 9 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Pasal 33 ayat (1) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” Pemerkosaan merupakan salah satu kekerasan seksual yang sering kita jumpai. Di tahun 2022 ini, sudah tercatat ribuan kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Kebanyakan pelaku kekerasan seksual adalah pria dewasa dengan rentang umur 40-60 tahun. Dan kebanyakan dari kobannya masih berusia 13-18 tahun.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual adalah pelaku tidak mampu mengontrol dirinya, adanya sikap impulsif, rendahnya kemampuan berpikir secara rasional, balas dendam pada masa lalu, hingga adanya kuasa dan kesempatan. Kasus kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut membuat banyak orang tua, terutama wanita yang khawatir dan merasa tidak aman. Bahkan sekarang, sudah banyak pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung, malah menjadi predator bagi korbannya.

Pelaku kekerasan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Dalam Pasal 289 KUHP menyebutkan yaitu Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Adapun, akhir akhir ini istilah kebiri menjadi pembicaraan di mana-mana sehubungan dengan rencana pemerintah membuat regulasi hukuman kebiri bagi pelaku-pelaku kekerasan seksual, penjatuhan hukuman kebiri menjadi momok yang menakutkan bagi pelaku-pelaku pemerkosaan terhadap anak, namun yang menjadi pertanyaan apakah hukuman kebiri bukanlah pelanggaran HAM? Hal tersebut masih menjadi bahan perdebatan yang panjang. Pelecehan atau kekerasan seksual merupakan hal yang dapat membuat korbannya trauma seumur hidup. Kekerasan seksual berdampak sangat besar bagi para korban. Korban akan menjadi tidak percaya diri, menganggap dirinya kotor, mudah marah, merasa tidak aman, mengalami gangguan tidur hingga gangguan jiwa.

Mirisnya, banyak masyarakat sekitar yang masih memiliki stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual seringkali dikucilan masyarakat. Cap negatif selalu disematkan pada dirinya. Kata ‘nakal’ atau ‘pembangkang’ seringkali terucap dari mulut ke mulut. Padahal, dengan stigma tersebut, korban jadi memiliki lebih banyak rasa takut. Korban jadi merasakan beban yang lebih. Sebagai masyarakat yang bijak, kita harus menghilangkan stigma negatif tersebut. Korban harus didukung, dengan itu kita bisa menyelamatkan hidupnya. Karena korban kekerasan seksual mempunyai hak untuk hidup normal seperti sedia kala. Masyarakat harus mengubah pola pikirnya. Adapun kewajiban kita sebagai sesama wanita harus mendukung keputusannya, terutama keputusan untuk speak up atau angkat bicara. Kebanyakan korban memiliki rasa takut yang besar untuk speak up. Mereka takut di olok-olok, padahal, dengan speak up, mereka dapat memberi dukungan untuk korban lainnya untuk angkat bicara. Sehingga predator yang masih berkeliaran bisa tertangkap.

Wanita memiliki hak penuh akan dirinya, wanita memiliki hak untuk melawan, hak untuk hidup aman, hak untuk tidak dianggap lemah, dan hak untuk berbicara. Dengan bersatu, wanita bisa mengalahkan para predator diluar sana. Wanita bisa melindungi dirinya, wanita sudah di ajarkan untuk bertahan dari bejatnya dunia luar. Pria lah yang harus didik pola pikirnya mengenai kekerasan seksual. Semoga dengan sanksi yang berlaku, pelaku pelecehan atau kekerasan seksual dapat berkurang. Dan berharap agar lebih banyak lagi korban yang angkat bicara mengenai pelecehan seksual agar terciptanya lingkungan hidup yang aman dan nyaman bagi siapapun terutama wanita.

Tag:
Nalar Lainnya
...
Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya
...
ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

...
Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

...
Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

...
...
...