“SELAMAT HARI DISABILITAS INTERNASIONAL”

Oleh Dedy Kustawan, M.Pd.

(Komunitas Cinta Indonesia/KACI)

Sebuah ucapan yang syarat makna tentang komitmen kita dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. Sebuah kerinduan yang dalam apabila semua pihak melayani dan semua anak terlayani. Penyandang Disabilitas adalah berada di dalamnya tanpa harus ada lagi yang bertanya-tanya tentang keberadaannya namun semua sepakat untuk memberikan layana yang terbaik untuk memenuhi hak semua warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Di saat, menjelang, atau sesudah hari disabilitas internasional disambut meriah oleh berbagai pihak dengan menuliskan atau membuat ucapan “Selamat Hari Disabilitas Internasional.” Semua media social marak dengan berita berbagai ucapan dan informasi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak.  Sungguh sebuah respon positif dan luar biasa dibandingkan dengan yang diam saja dan tidak berbuat apa-apa karena tidak tahu makna yang tersirat di balik Hari Disabilitas Internasional. Di samping ucapan selamat terpampang foto diri yang mengucapkan selamat ditambah dengan identitas lembaga/unit kerjanya. Ucapan selamat dibuat sedemikian rupa agar menarik dalam bentuk gambar, poster atau video agar banyak yang melirik dan tertarik. Mengucapkan hari disabilitas internasional tentunya ditujukan kepada para penyandang disabilitas. Ucapan selamat adalah sebagai bukti apresiasi, empati, dan motivasi kepada para penyandang disabilitas bahwa mereka pun sama mempunyai hak yang sama untuk maju dan berkembang di dunia ini.

Di kesempatan tersebut ada yang bertanya: "Pak, berapa Angka Partisipasi Kasar penyandang disabilitas di Indonesia?" Terkesima dengan pertanyaan tersebut. Mencari di Google tak juga ditemui data yang pasti. Ada juga yang mengemukakan bahwa diperkirakan APK penyandang disabilitas adalah 16%. Menarik memang untuk diketahui sebab ini terkait dengan komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelengarakan pendidikan khusus secara inklusif atau melalui satuan pendidikan khusus/Sekolah Khusus/Sekolah Luar Biasa.  Seperti kita ketahui bahwa turunan dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 salah satunya adalah PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Berdasar PP No 2 Tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Permendikbud No 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pada Permenikbud No 32 Tahun 2018 dijelaskan bahwa penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan Khusus merupakan peserta didik penyandang disabilitas berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.  Berapa Angka Partisipasi Kasar (APK) Penyandang Disabilitas dalam memperoleh pendidikan? Apakah anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas mulai usia 4 (empat) tahun sudah menerima layanan pendidikan khusus seperti dijelaskan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018?

APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu satuan pendidikan, jenis pendidikan, dan jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan satuan, jenis, dan jenjang pendidikan tersebut. APK penyandang disabilitas akan diketahui apabila sudah ada data jumlah penduduk usia sekolah bagi peserta didik penyandang disabilitas di setiap kabupaten/kota, provinsi, dan seluruh Indonesia. Berikutnya diketahui atau ada data penyandang disabilitas yang sudah bersekolah pada satuan pendidikan khusus TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB (SLB) serta jumlah peserta didik penyandang disabilitas yang bersekolah secara inklusif pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK maka baru APK penyandang disabilitas akan terjawab dengan jelas, artinya bukan hanya diduga-duga atau diperkirakan. Yang jadi pertanyaan sudah adakah datanya secara lengkap? Kalau belum siapakah yang bertanggung jawab atau yang mau tanggung jawab untuk memiliki data tersebut? Hal lainnya adalah mengapa data-data tersebut belum dimiliki secara lengkap?

Keseriusan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Khusus untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disamping Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional , Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, diperkuat pula dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Sebelum PP No 13 Tahun 2020, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Dtsabilitas

Menurut Penjelasan Pasal 15 UU No 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 17 Tahun 2010, pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kelainan atau Penyandang Disabilitas diselenggarakan secara inklusif atau melalui satuan pendidikan khusus. Untuk penyelenggaraan pendidikan khusus secara inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas sudah diatur dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dan PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pemerintah pun telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Dijelaskan pada PP No 60 Tahun 2020 tersebut Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan. ULD Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga pendamping.

Semoga ucapan selamat Hari Disabilitas Internasional diikuti dengan komitmen Pemerintah/Pemerintah Daerah dan semua masyarakat yang tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan yang mengakomodasi semua anak termasuk penyandang disabilitas di Indonesia. Semoga semua birokrasi tidak melaksankan regulasi setengah hati namun dilakanakan dengan teliti dan hati-hati sehingga hasilnya mampu berkenan di hati. Semoga.

Bandung, 4 Desember 2020