17 TAHUN ASOSIASI KEPALA SEKOLAH INDONESIA (AKSI)

Latar belakang lahirnya Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) didasari oleh keprihatinan atas mutu pendidikan Indonesia. Melihat kondisi keseharian secara empiris tentang mutu pendidikan dan adanya dikotomi kepala sekolah negeri/swasta, maka digagaslah untuk membentuk AKSI.

Sebagai inisiatornya adalah Juli Wahyu Pari Dunda, S.Pd., M.Si. (Kepala SMA Swasta 11 Maret Kota Bandung) dan Drs. H. Dwi Markoniandi, M.Pd. (Kepala SMPN 37 Kota Bandung).

AKSI didirikan di Bandung, tanggal 9 Oktober 2003. Tujuannya untuk menghilangkan dikotomi dan kasta antara kepala sekolah negeri dan kepala sekolah swasta, agar memiliki derajat  yang sama di berbagai jenjang (TK, SD, SMP, SMA, SMK, MA dan SLB), termasuk kepala sekolah yang diangkat oleh Kemenag.

Semenjak berdiri, Kongres AKSI baru dilaksanakan tiga kali. Kongres pertama dilaksanakan tahun 2006 di Lembang Jawa Barat. Dewan Pimpinan Pusat AKSI terpilih: Ketua Umum: Drs. H. Dwi Markoniandi, M.Pd. Sekjen: Juli Wahyu Pari Dunda, SPd., M.Si.

Pada kongres pertama ini menghasilkan "PIAGAM LEMBANG", sebagai komitmen kepala sekolah Indonesia dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Kongres ke-2 dilaksanakan di Solo Jawa Tengah pada 2011. Dewan Pimpinan Pusat  AKSI terpilih: Ketua umum  AKSI: Juli Wahyu Pari Dunda, S.Pd., M.Si. Sekjen: DR. Zulkarnaen Sinaga, MM.Pd.

Namun dalam perjalannanya Juli Wahyu Pari Dunda harus mundur dari jabatannya karena diangkat menjadi pengawas SMA. Berdasarkan AD/ART dinyatakan keanggotaan AKSI hilang bila kepala sekolah meninggal dunia, pensiun dan beralih tugas bukan sebagai kepala sekolah.

Maka, melalui  musyawarah luar biasa AKSI disepakati sebagai ketua Umum DPP AKSI Adalah Drs. H. Cucu Saputra, MM.Pd.

Kongres ke-3 dilaksanakan pada 2017 di kota Bandung Jawa Barat. Dewan Pimpinan Pusat AKSI terpilih Ketua Umum: DR. Asep Tapip, M.Pd. Sekjen: DR. Zulkarnaen Sinaga, MM. Pd.

Hampir kurun waktu 17 tahun, AKSI telah dipimpin oleh 4 orang ketua umum. Sedangkan jabatan sekjen baru dijabat oleh dua orang.

Pengurus dan anggota AKSI wajib meningkatkan mutu pendidikan, membantu, mengajak dan sebagai mitra kepala sekolah untuk bersama-sama meningkatkan MUTU PENDIDIKAN.

AKSI sudah berbadan Hukum, yang dikeluarkan oleh notaris Hj. Imas M.H., serta telah terdaftar di Kemenkumham.

AKSI telah terbentuk di 34 provinsi se-Indonesia. Asosiasi Kepala Sekolah Indonedia telah menjalin kerja sama dengan 11 negara (ASEAN) Asia Tenggara.

AKSI merupakan penggagas terbentuknya Forum Kepala Sekolah ASEAN. Dan, AKSI telah menjadi ANGGOTA FORUM KEPALA SEKOLAH DUNIA. ***