Penulis: Drs. KAMAJAYA, M.Pd

Drs. KAMAJAYA, M.Pd
Oleh Drs. KAMAJAYA, M.Pd
(Kabid. Pengembangan dan
Inovasi Kurikulum Industri PP IGVI)
Maraknya program
Link and Match yang digaungkan oleh
Direktorat Jenderal Vokasi, agar pendidikan vokasi melakukan banyak kerja sama
dengan pihak IDUKA yang saling menguntungkan kedua belah pihak secara harmonis
di segala bidang, utamanya bagi keperluan lulusan vokasi agar sesuai/match dengan kebutuhan IDUKA.
Hubungan kerja sama
yang sebelumnya diawali dengan kontak komunikasi antara kedua belah pihak yang
disepakati bersama dituangkan dalam bentuk Memorandum
of Understanding (MoU). Dalam melakukan hubungan kerja sama antarlembaga biasanya
dilakukan oleh para pimpinan lembaga/Instansi/Perusahaan/Negara, namun dalam
implementasinya dilakukan oleh tenaga teknis pelaksana yang ditugasi untuk
menindaklanjuti MoU tersebut.
Mengenai masalah
adanya MoU yang tidak bisa terimplementasi di lapangan, menimbulkan suatu yang
aneh. Artinya dokumen MoU hanya merupakan sebuah kertas biasa tanpa makna yang
berarti, mungkin hanya bagus sebagai hiasan dinding dalam mempercantik
institusi pendidikan.
Seharusnya MoU yang
telah disepakati bersama yang didasarkan atas keinginan melakukan kerja sama yang
saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam pasal-pasal
dapat diimplementasikan. Jadi kalau ada institusi pendidikan vokasi yang
memiliki MoU kemudian mengeluh bahwa MoU yang dilakukannya tidak bisa
diimplementasikan, maka hal tersebut menimbulkan sesuatu yang aneh.
MoU adalah dokumen hukum di mana isinya menjelaskan
perjanjian awal antara kedua pihak dan merupakan dasar untuk mempersiapkan
kontrak di masa depan.
Secara umum, MoU
dibuat sebagai langkah pertama dalam membuat kontrak kerja sama yang lebih
mengikat atau perjanjian antara kedua pihak. Namun, isi MoU lebih tentang
penawaran, pertimbangan, penerimaan, dan niat untuk terikat secara hukum.
MoU adalah
perjanjian awal, dalam arti akan diikuti dan dielaborasi dalam perjanjian lain
yang mengaturnya secara rinci. Oleh karena itu, nota kesepahaman hanya berisi
hal-hal dasar. Aspek-aspek lain dari Nota Kesepahaman relatif sama dengan
perjanjian lainnya.
Dari penjelasan
di atas, dapat disimpulkan bahwa MoU bukan kontrak dan masih pra-kontrak.
Karena itu, MoU biasanya dimasukkan dalam ”niat untuk menciptakan hubungan
hukum” oleh kedua belah pihak.
Kita dapat
mengenali nota kesepahaman dengan melihat karakteristiknya. Mengacu pada makna
MoU di atas, karakteristik MoU adalah sebagai berikut:
• Secara umum isi MoU dibuat secara
ringkas, seringkali bahkan hanya satu halaman.
• Isi MoU hanya hal-hal dasar atau
umum.
• MoU ini bersifat sementara, yang akan
diikuti oleh perjanjian lain yang berisi lebih detail.
• Istilah MoU memiliki periode waktu
yang cukup singkat, misalnya satu hingga dua tahun. Jika tidak ada tindak
lanjut dengan kesepakatan yang lebih tinggi dari kedua belah pihak, maka nota
kesepakatan dibatalkan.
• MoU digunakan sebagai dasar untuk
membuat perjanjian untuk kepentingan banyak pihak, seperti investor, kreditor,
pemegang saham, pemerintah, dan lainnya.
Jadi pihak
pendidikan vokasi yang memiliki MoU dengan pihak IDUKA bila dalam hal ini pihak
vokasi sendiri lebih memerlukan kehadiran pihak IDUKA maka pihak pendidikan
vokasi harus lebih proaktif dalam usaha
untuk mengimplementasikan pasal pasal yang terdapat dalam dokumen MoU. Sebaliknya
bila pihak IDUKA yang lebih memerlukan pihak institusi pendidikan vokasi, maka
biasanya pihak IDUKA yang akan lebih proaktif untuk menindaklanjuti MoU
tersebut.