Penulis: Dudung Nurullah Koswara

Onprof
Oleh Dudung Nurullah Koswara
(Ketua Pengurus Besar PGRI)
Apresiasi pada
Disdik Jawa Barat yang melakukan “lompatan” rekrutmen BCKS. Para guru dan
publik dibuat puas terkait seleksi dan rekrutmen BCKS tahun 2020, walau lebih
ribet dan tampil beda. Ungkapan “Tidak ada gedung yang tak retak” nampaknya
bisa ditemui dalam banyak hal. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan kita
karena sempurna hanya milik Tuhan.
Begitu pun dalam
seleksi BCKS. Saat ini lagi hangat terkait vote para BCKS di luar wilayah
tinggal dan wilayah kerjanya. Orang yang paling mengenal BCKS tentu adalah
kepala sekolah, rekan sejawat, anak didik, komite sekolah dan pengawas
sekolah. Namun walau pun demikian publik
terkait diluar tempat kerja Si BCKS
memang punya “nalar” penilaian sendiri.
Dari video,
profile dan tampilan sesaat para BCKS memang
kita pun dapat melihat kualitasnya. Walau pun tentu hanya sesaat dan
cenderung subjektif dan penilaiannya “PJJ” penilaian jarak jauh. Beda dengan orang-orang yang ada di sekitar
BCKS, tentu lebih tahu karakter kinerja dan prestasinya. Walau pun kata Prof. Dr. H. Mohamad Surya
tidak sedikit orang-orang hebat potensial
“dinistakan” di tempat kerjanya.
Bisa jadi pula
orang-orang hebat yang punya dukungan di
tempat kerja adalah orang lama, orang yang sudah menjadi “pemilik” sekolah.
Bisa juga para wakasek atau guru senior yang “itu-itu saja”. Bisa terjadi dan kejadian ada sejumlah
wakasek menjabat “seumur hidup” tapi tak
mau mencalonkan diri sebagai BCKS. Bisa jadi ini “menghalangi” karir para guru
muda potensial untuk jadi wakasek.
Selalu ada
dinamika positif, negatif dan dinamika darurat di sebuah organisasi atau
lembaga tempat kita bekerja. Ini sebuah
realitas di dunia kehidupan sebuah organisasi, terutama organisasi yang tidak disruptif dan meritsistem. Kembali ke BCKS yang mengumpulkan vote dari
eksternal sekolahan di wilayah Jawa Barat.
Masih ada pro kontra dan kritik dalam hal "voteisasi" para
BCKS.
Ada satu
alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh
Disdik Jawa Barat dalam rekrutmen BCKS tahun selanjutnya. Apa itu? Manfaatkan
onprof atau organisasi oprofesi guru untuk memberi vote atau rekomendasi pada
para BCKS. Faktanya tidak sedikit BCKS yang “melanggar” undang-undang. Apa bentuk pelanggaran undang-undang yang
dilakukan para BCKS? Tiada lain adalah “tidak terlibat” dalam mengurus
organisasi profesi dirinya (guru).
Dalam UURI No 14
tahun 2005 pasal 41, jelas “diwajibkan” setiap guru---terutama PNS/BCKS---menjadi
anggota dan pengurus organisasi profesi guru.
Faktanya para BCKS tidak aktif dan tidak menjadi pengurus organisasi
profesi guru padahal wajib dan amanah undang-undang.
Bisa dipastikan
setiap BCKS banyak yang asing dan tidak tahu menahu dan apatis pada
organisasi profesi guru. Ini adalah para
BCKS pelanggar undang-undang. Setiap
kewajiban yang tidak dijalankan adalah pelanggaran. Tuntutlah hak---karier---setelah
kewajiban dari negara melalui UURI No 14 tahun 2005 ditunaikan.
Lebih
“melanggar” lagi bila Sang BCKS hanya aktif dan dedikatif pada kepala sekolah
saja sebagai atasan karena ada jabatan
dan honor tambahan. Namun abai pada beberapa hal penting yang dedikatif tanpa
upah, misal: 1) asosiasi terkait
profesi, 2) MGMP terkait mata pelajaran, 3) forum-forum terkait profesi, 4)
organisasi profesi guru (PGRI) dan lain-lainnya yang terkait pengembangan diri
dan dedikasi diri.
Memilih BCKS
terbaik tentu harus sosok yang kafah, multidedikatif dan multitalented agar
menjadi “penular” prestasi pada iklim sekolah. Kepemimpinan pemelajaran adalah
kepemimpinan yang “memelajarkan” banyak potensi pada anak didik dan para guru
sehingga proses pemelajaran jauh lebih kondusif, dinamis dan prestatif.
Menjadi kepala
sekolah tidak hanya membutuhkan prestasi manajerial, kepemimpinan dan prestasi akademik di internal sekolahan
saja. Dibutuhkan prestasi lainnya termasuk prestasi diorganisasi profesinya dan
"berelasi" secara aktif di dunia luar sekolahan. Tentu terkait
kepentiingan sangat strategis bagi
kemajuan sinergitas dan kolaborasi bagi satuan pendidikan.