Penulis: Hasbullah Fudail

Hasbullah Fudail
Kepala Bidang HAM
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Hasbullah
Fudail melakukan wawancara langsung secara online Pelayanan Komunikasi
Masyarakat (Yankomas) atas pengaduan dari masyarakat. Pengaduan tersebut juga disaksikan
langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Langi Taletting.
Aflikasi
Konsultasi Online Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) Bidang HAM Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat merupakan inovasi dari Bidang HAM untuk
lebih memudahkan penanganan laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran HAM.
Andi melakukan uji
petik layanan Pengaduan Masyarakat secara online (melalui suara dan video) yang
disampaikan oleh pelapor atas dugaan pelanggaran HAM, mengakibatkan kesempatan
untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusian dilanggar oleh
perusahaan Asuransi. Aflikasi berbasis
online ini dibuat untuk menjawab berbagai persoalan pengaduan masyarakat menyangkut dugaan
pelanggaran HAM yang semakin banyak dan
beragam.
Pelapor
menyampaikan kronologi permasalahan yang dialaminya, bahwa beberapa bulan yang
lalu pelapor bekerja bermitra dengan perusahaan Asuransi X. Pelapor baru
bekerja bermitra selama sebulan tetapi
karena satu dan lain hal terjadi ketidakcocokkan antarpimpinan Asuransi
tersebut dengan pelapor. Oleh Pimpinan, pelapor diharapkan berhenti secara
sepihak. Pelapor tidak mau karena ada konsekuensi berupa denda Rp10 juta jika
berhenti sebelum masa kerja 1 (satu) tahun. Oleh pimpinan asuransi, pelapor
diberhentikan secara sepihak tanpa bukti administrasi dan diharuskan membayar
uang finalti sebanyak Rp 10 juta karena dianggap mengundurkan diri. Selain itu aflikasi
Asuransi Jiwa ditahan/tidak diaktifkan oleh pihak Asuransi selama belum membayar
uang denda.
Atas permasalahan
tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Langi Taletting mengusulkan agar Hani segera membuat pelaporan
sesuai kejadian yang dialami, selanjutnya Bidang HAM akan memediasi untuk
menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
Atas terobosan aflikasi ini, sebagai pelapor dugaan pelanggaran HAM sangat merasa terbantu karena tidak perlu datang ke Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis yang selama ini menyediakan layanan kunjungan Yankomas, demikian Hani.

Scan QR untuk Pendaftaran Konsultasi Online Pelayanan Komunikasi Masyarakat Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat