DISEMINASI BNSP TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK (KSWP)

Oleh Parida, S.P.

(Bidang Administrasi LSP SMKN 1 Cikalongkulon)

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan PP No 10 Tahun 2018 Pasal 23. Seiring dengan adanya isu-isu strategis di antaranya adalah mengenai bonus demografi, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Era Revolusi 4.0 dan Pandemi Covid 19 yang belum kunjung usai menuntut akan adanya kualitas sumber daya unggul yang memiliki kompetensi pada bidang tertentu. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki produktivitas tenaga kerja masih rendah 21% dari Amerika Serikat dan laju pertumbuhan produktivitasnya paling lambat bila dibandingkan dengan negara Asean lainnya (Sumber: Asean Productivity Organizationa Base 2018).

Berdasarkan hal tersebut maka sertifikasi kompetensi kerja menjadi sangat penting bagi para calon tenaga kerja mengingat adanya persaingan pasar kerja, dan persaingan industri terutama jika sudah diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mengharuskan tenaga kerja Indonesia bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri yang memiliki pengakuan kompetensi dan ber-SDM unggul.

Apalagi di Asean sendiri akan diberlakukan Sistem Registrasi Tenaga Kerja Asean misalnya pada bidang pariwisata setiap pekerja harus memilki legalitas profesi atau pengakuan kompetensi sehingga sertifikasi kompetensi menjadi sangat penting bagi tenaga kerja Indonesia supaya bisa bersaing dengan tenaga kerja asing lainnya. Pada tahun-tahun mendatang tidak akan ditanyakan lagi sekolah atau kuliah di mana? Tetapi kompetensi apa yang dimiliki, perekrutan tenaga kerja bukan lagi berbasis pada pertimbangan ijazah tapi pada pertimbangan kompetensi sehingga lulusan SMK atau perguruan tinggi diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi di samping ijazah.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam PP No 10 Tahun 2018 merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah mendapat lisensi dari BNSP. Ada tiga jenis Lembaga Sertifikasi Profesi LSP P1, LSP P2 dan LSP P3. LSP Pihak ke satu (LSP-P1) merupakan lembaga sertifikasi yang didirikan oleh lembaga pelatihan atau lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi, LSP Pihak ke 2 (LSP-P2) adalah lembaga sertifikasi yang didirikan oleh lembaga industri dan LSP Pihak ke tiga (LSP-P3) merupakan lembaga sertifikasi yang didirikan oleh asosiasi yang berbadan hukum. Dalam kegiatan terkait sertifikasi kompetensi tentunya LSP seringkali mengeluarkan pembiayaan yang cukup besar apakah itu pembiayaan yang sumbernya dari BNSP atau pemerintah yang harus dikeluarkan pajaknya misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam pemberian layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. Dan telah diatur dalam Peraturan BNSP RI Nomor 01 Tahun 2020, dimana pada Pasal 1 disebutkan bahwa wajib pajak adalah LSP atau lembaga pendiri LSP yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan. KSWP dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi BNSP yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. KSWP wajib dilakukan oleh LSP karena berkaitan dengan layanan publik diantaranya berupa perpanjangan Lisensi LSP (PBNSP RI No1 tahun 2020 pasal 2).

Bagaimana cara melakukan KSWP? KSWP dapat dilakukan dengan tiga cara yang pertama secara manual jika sistem informasi belum tersedia, yang kedua dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral pajak (Portal EX-1) dan yang ketiga melalui sistem informasi di Instansi pemerintah yag terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jendral Pajak (Web-Service). Saat ini wajib pajak dapat melakukan pengecekan validitas status secara mandiri melalui aplikasi iKSWP pada akun pajaknya dengan mengakses (https://djponline.pajak.go.id atau https://infokswp.go.id sebelum melakukan perizinan tertentu ke Instansi Pemerintah.

Alur Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Jika hasil KSWP valid artinya nama wajib pajak sudah sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Dirjen Pajak dan Wajib pajak telah menyampaikan surat pembertahuan tahunan pajak penghasilan untuk dua tahun terakhir. Bagaimana jika hasil KSWP nya tidak valid? Kita bisa menghubungi KPP tempat NPWP terdaftar atau hubungi Call Center Kring Pajak 150020. KSWP sangat penting dalam  rangka mendukung strategi nasional dalam pencegahan  korupsi, dalam pemberian layanan publik.

#Ayo peduli pajak#orang bijak taat pajak#