IJIN PIRT (PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA) MENUJU HALAL

Penulis: Yayu Mustika Abdurohim, S.T.

Dibaca: 95 kali

Yayu Mustika Abdurohim, S.T.

Oleh Yayu Mustika Abdurohim, S.T.

(SMAN 1 Cikalongkulon)

 

SMKN 1 Cikalongkulon adalah Sekolah Menegah Kejuruan yang berada di wilayah Cikalongkulon Cianjur Jawa Barat. SMK ini memeliki beberapa kompetensi keahlian salah satunya Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP). Jurusan APHP telah memproduksi beberapa makanan di antaranya aneka bakery, aneka molen, aneka keripik, dan olahan hewani seperti bakso dan sosis. Berawal dari keinginan pengakuan akan produk aman yang dapat diterima oleh masyarakat, produk-produk yang diproduksi oleh jurursan APHP SMKN 1 Cikalongkulon telah memiliki izin edar seperti PIRT.

Apa itu PIRT? Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dijelaskan bahwa PIRT adalah sertifikat Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diberikan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan. Sertifikat ini mengacu bahwa pangan hasil produksi yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan. Ijin PIRT saat ini permintaannya sedang meningkat dikarenakan saat ini bisnis rumahan sedang sangat menjamur di masyarakat Indonesia, khususnya industri pangan. Bisnis dengan skala kecil atau yang bisasa dikatagorikan dengan Usaha Kecil Menegah (UMK) sedang berkembang dengan pesat, dan berubah menjadi penopang utama roda perekonomian Indonesia saat ini.

Dalam mendapatkan izin PIRT ini Jurusan APHP harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

Dalam memperoleh ijin PIRT ada tahapan yang harus dipersiapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

•           Telah mengikuti dan memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan

•           Lolos uji pemeriksaan sarana uji produk pangan

•           memenuhi peraturan perundang-undangan label pangan

1.         FC pemilik usaha, (dikarenakan produk yang diproduksi oleh APHP merupakan lembaga maka atas izin pimpinan SMKN 1 Cikalongkulon ditunjuk perwakilan dari APHP untuk mendaftarkan ijin PIRT tersebut) sehingga FC yang digunakan yaitu dari perwakilan APHP, syarat berikutnya yaitu

2.         pasfoto 3 x 4 sebanyak 3 lembar

3.         Surat keterangan domisili usaha (dari kantor camat)

4.         Denah lokasi bangunan

5.         Surat keterangan sehat dari Puskesmas

6.         Data produk makanan atau minuman yang diproduksi

7.         Sampel hasil produksi makanan dan minuman

8.         Label produk makanan dan minuman yang diproduksi

Setelah semua persyaratan dilengkapi kemudian mengajukan pendaftaran ke dinas kesehatan untuk melakukan pengecekan dan konsultasi mengenai pangan yang akan disertifikasi. Ada beberapa produk yang didaftarkan antara lain roti, pastry, donat, kue kering dan beberapa produk lainnya dengan merek Chicallo yang merupakan brand SMKN 1 Cikalongkulon. Pada saat pendaftaran diberikan penjelasan bahwa tahap berikutnya adalah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan mengikuti test mengenai penyuluhan keamanan pangan tersebut. Akan ada dua kemungkinan dalam tahap ini, apabila lolos akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu dengan adanya kunjungan ke tempat produksi pangan oleh tim dari dinas kesehatan dan memperoleh sertifikat penyuluhan keamanan pangan, apabila tidak lolos maka akan diarahkan ke BPOM. Dalam survei kunjugan ada beberapa aspek yang akan dilihat oleh tim dari dinas kesehatan seperti pemeriksaan sarana lingkungan, dan hasil sampel pangan.

Dalam kegitan survei ada beberapa saran yang disampaikan oleh tim dari dinas kesehatan misalnya untuk menyimpan produk tepung dengan pembelian skala karung sebaiknya karung tidak dibuang agar kita mengetahui kadaluarsa dari tepung tersebut. Penggunaan kuas untuk produksi pun menjadi perhatian dari dinas kesehatan, karena sekarang ini banyak beredar kuas yang berasal dari bulu babi. Alhamdulillah kuas yang digunakan di APHP telah memenuhi syarat.

Setelah melakukan peeriksaan dan memberikan saran-saran serta masukannya lalu melihat label yang tercantum dalam produk, karena label itu harus memiliki beberapa informasi menurut UU RI No 7 Tahun 1996 bahwa informasi yang wajib tercantum dalam label adalah:

Tidak semua produk dapat memperoleh ijin PIRT, ada beberapa pengecualian terhadap olahan pangan yang tidak bisa dibuat ijin PIRT-nya, jenis ini antara lain adalah susu beserta hasil olahannya, daging, ikan, unggas, dan hasil olahannya, minuman beralkohol, AMDK ( air minum dalam kemasan ), Makanan bayi, makanan kaleng, makanan / minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNI dan makanan/ minuman yang ditetapkan oleh Badan POM.Apabila semua telah memenuhi persyaratan dan lolos, maka izin PIRT akan diterbitkan oleh dinas Kesehatan.

1.         Merk dagang

2.         Nama Produk

3.         Daftar bahan yang digunakan/komposisi

4.         Berat bersih/isi

5.         Ijin edar (PIRT)

6.         Keterangan halal (jika sudah memiliki)

7.         Nama dan alamat yang memproduksi

8.         Tanggal, bulan dan tahun kedaluarsa


Sertifikat PIRT yang diterbitkan yaitu sesuai dengan produk yang kita daftarkan, jadi tiap-tiap produk akan memiliki PIRT masing-masing. Jika menggunakan kemasan yang berbeda misalnya satu produk menggunakan dua jenis kemasan baik kertas maupun plastik maka PIRT-nya akan keluar masing-masing.

Untuk biaya yang diperlukan untuk pembuatan izin PIRT akan bervariasi yang akan ditanggung oleh pemohon, dan masa berlaku izin PIRT akan berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan perpanjagan dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku telah habis. PIRT APHP SMKN 1 Cikalongkulon telah melakukan perpanjagan yang pertama. Semoga produk APHP SMKN 1 Cikalongkulon akan selalu menjaga kualitas dan menjaga tetap baik produknya sehingga selalu dapat diterima masyarakat dan selanjutnya dapat selanjutnya memiliki izin halal yang dikeluarkan oleh BPOM.

Tag:
Nalar Lainnya
...
Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya
...
ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

...
Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

...
Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

...
...
...