INSPIRASI LITERASI DUTA HUKUM HAM KARAWANG DALAM DISEMINASI RANHAM DI KARAWANG

Jumat 16  Juni 2023 telah dilaksanakan kegiatan Diseminasi/Sosialisasi Rencana Aksib Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) bagi Pelajar Tahun 2023 dengan tema “Penerapan Nilai-Nilai Budaya Taat Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pelajar” yang bertempat di Hotel Akshaya Telukjambe Timur, Karawang. Acara ini dihadiri oleh Bapak Hasbullah Fudail dari Kemenkumham Jabar selaku Pembina FPSH HAM Jawa Barat, Ibu Hetty SH. MH Kabag Hukum Kabupaten Karawang dan Bapak Rudi Iskonjaya SH.MH Kasi Intelijen Kejari Karawang sebagai narasumber.

Turut mengundang perwakilan dari 24 sekolah yang berada di Karawang. Selain itu turut hadir Granindya, Sekar Ayu, dan Firda Zahrah Purna Ketua FPSH HAM Karawang 2021-2022  memperkenalkan karyanya yang kedua yaitu "Pada akhirnya kita akan sendiri dan berhenti" sangat menginspirasi bisa berkegiatan lliterasi bagi Duta Hukum dan HAM dalam DISEMINASI RANHAM. Selain dapat menyalurkan hobi menulisnya memberikan feedback positif baik untuk pribadi khususnya dan rekan yang lain pada umumnya. Semoga bisa menularkan virus positif untuk rekan-rekan yang hadir pada acara tersebut.

Dalam acara ini, para pelajar diberi pemahaman mendalam tentang hukum dan hak asasi manusia. Di mana kita diperkenalkan dengan dasar hukum yang mencakup UUD 1945, UU No 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Presiden (perpres) tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2023.

HAM adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, penting bagi semua pihak untuk selalu melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan (P5). Pemerintah sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk mengeluarkan produk hukum terus berupaya untuk melaksanakan P5 HAM. Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah adalah dengan melanjutkan peraturan terkait Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Tahun 2015-2019 telah diperbaharui dengan menerbitkan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021 – 2025 sebagai lanjutan dari RANHAM sebelumnya (pemerintah telah menerbitkan 4 (empat) RANHAM, yaitu generasi ke-1 diluncurkan tahun 1998, generasi ke-2 tahun 2005, generasi ke-3 tahun 2011, dan generasi ke-4 pada tahun 2015). RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan P5 HAM di Indonesia.

RANHAM dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksana pemerintahan dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM. RANHAM juga merupakan simbol komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan program dan kebijakan pemerintah di bidang hak asasi manusia ke dalam agenda pembangunan nasional, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sebagai suatu mekanisme nasional, RANHAM menjadi program yang sangat strategis untuk menjadi acuan semua pihak untuk pengejawantahan nilai HAM pada level yang paling praktis dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan pekerjaan. Selain itu, eksistensi RANHAM merupakan bentuk kepatuhan Indonesia terhadap instrumen dan rekomendasi internasional HAM yang telah disepakati dan diratifikasi, baik di bawah mekanisme Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Badan Traktat PBB (United Nations Treaty Bodies).