Penulis: Juli Wahyu Pari Dunda

Hasbulloh Fudail
Oleh Juli Wahyu Pari Dunda
(Komunitas Cinta Indonesia)
Menteri Hukum
dan HAM Yasonna H Laoly menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Forum Pelajar
Sadar Hukum dan HAM yang cukup aktif membuat kegiatankegiatan. Apresiasi
tersebut disampaikan dalam bentuk video rekaman.
Mewakili Menkum-HAM, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi membuka kegiatan Webinar bertajuk "Pencanangan Gerakan Nasional Partisipasi Pelajar Dalam Membangun Karakter dan Kesadaran Hukum dan HAM", berpusat di Tikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kamis (17/12/2020).

Hasbulloh Fudail
Direktur
Jenderal HAM menyambut baik inisiatif yang dilakukan Forum Pelajar Sadar Hukum
dan HAM (FPSHHAM). "Harapan saya bahwa program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan ini akan dapat menjadi role model untuk para pelajar di seluruh
kabupaten/kota di Indonesia," pungkas Mualimin.
Sementara
Kementerian Pendidikan diwakili oleh Polaris Siregar, S.H., M.H. (Perancang
Perarturan Perundang-undangan Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
RI).
Polaris Siregar menegaskan
forum ini sangat baik. Semoga segala tujuan dan kegiatannya dapat dipahami oleh
seluruh lingkup masyarakat baik di SD, SMP, maupun SMA. Menurutnya jika
kebiasaan baik atau kelakuan baik dilakukan secara konsisten, maka akan nyata
kemanfaatannya, walau kelihatan sepele tapi hasilnya luar biasa.
Dalam acara
Webinar kali ini, panitia juga menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya
Kakanwil KemenkumHAM Jawa Barat, Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Jawa Barat,
dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Webinar Nasional
ini merupakan acara puncak yang dilakukan oleh FPSHG-HAM untuk memperingati Hari
HAM Sedunia untuk tahun ketiga dengan melakukan berbagai kegiatan (Lomba Filem
Pendek, Poster, Ngopi Penuh Ilmu, Berbagi Sesama, Week And We Us) selama
sepekan mulai 10-17 Desember 2020 yang dikenal dengan nama HRWF (Human Right
Week Festival).
Jumlah peserta
yang mengikuti lewat Youtube ± 4.000 orang dan jumlah participant melalui Cesco Webex sebanyak 351 (mencakup Bagian
Hukum/Dinas Pendidikan bersama Pengurus FPSH-HAM Kabupaten/Kota se Jawa Barat
dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan peserta dari 23 Provinsi).