KONSEP DAN REGULASI PENDIDIKAN KHUSUS SERTA PENYELENGGARAANNYA

Oleh Drs. Dedy Kustawan, M.Pd.

Ketua Umum Lintang Samudra Edukasi Yayasan MDP Indonesia

Bidang Regulasi Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (APPKhI)

Ketua I APPKhI Jawa Barat.

Ketua Bidang Regulasi Pengurus IKA PKh UPI

Komunitas Cinta Indonesia/KACI#PASTI BISA#

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus atau Sekolah Luar Biasa menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berbeda dengan penyelenggaraan jenjang Pendidikan Menengah (SMA dan SMK). SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang mulai pada tahun 2017, sedangkan penyelenggaraan Pendidikan Khusus atau SLB mulai pada tahun 2000.  Melihat kurun waktu penyelengaraan SLB yang sudah lama dikelola oleh Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sejak menjadi kewenangannya yaitu 20 (duapuluh) tahun, maka seyogyanya penyelenggaraan Pendidikan Khusus atau SLB harus sudah berkembang secara optimal dan semua pihak sudah memahami mengenai Pendidikan Khusus atau SLB.

Mulainya penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui satuan pendidikan khusus (TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB) atau Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonom.  Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 menjelaskan bahwa “Kewenngan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut: angka 10. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan huruf e. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru.”  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ini sebagai turunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Kewenangan pemerintah provinsi adalah penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dalam hal: (1) Manajemen Pendidikan (Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pengelolaan Pendidikan Khusus); (2) Kurikulum (Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.); (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.); (4) Perizinan Pendidikan (Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat) ; dan (5) Bahasa dan sastra (Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal telah terbit sebagai Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada Pasal 5 menunjuk perlunya dibuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah dan SPM Pendidikan Khusus.  Mengenai SPM Pendidikan dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, sebagai berikut: “Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. Dengan adanya kebijakan mengenai SPM Pendidikan Khusus akan memacu dan memicu pendidikan khusus untuk diselenggarakan secara lebih baik lagi di Provinsi Jawa Barat.  Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 menjelaskan secara tegas bahwa: “Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.” Untuk mengatur lebih teknis mengenai SPM Pendidikan Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Amanat penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Provinsi dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah penyelenggaraan Pendidikan Khusus secara inklusif atau melalui satuan pendidikan khusus (Sekolah Luar Biasa). Ditegaskan pula pentingnya akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan adanya lembaga pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.  Mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 41 ayat (1) sebagai berikut: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.”  Agar pelaksanaan pendidikan inklusif dapat terlaksana dengan baik maka perlu adanya sistem dukungan atau komponen pendukung antara lain seperti dijelaskan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut: “Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.” Berikutnya pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, sebagai berikut:

(1)        Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggararnya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2)        Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif rnaupun khusus.

Sesuai dengan kewenangannya maka Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan menyelenggarakan Jenjang Pendidikan Menengah (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan) dan Jenis Pendidikan Khusus (Pendidikan Khusus melalui Satuan Pendidikan Khusus Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa atau Sekolah Luar Biasa serta Pendidikan Khusus yang diselenggarakan secara inklusif pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan). Sudah barang tentu penyelenggaraan pendidikan khusus secara inklusif pada Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) dan Jenjang Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) adalah diselengarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan ini yang tidak diatur secara tegas pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetapi telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeenggaraan Pendidikan.

Pengertian Pendidikan Khusus diatur Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, adalah: “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”

Fungsi Pendidikan Khusus dijelaskan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagai berikut: “Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan  berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

Tujuan Pendidikan Khusus dijelaskan pada Pasal 129 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa: “Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.”

Mengenai penyelenggaraan Pendidikan Khusus dijelaskan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai berikut: “Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.”  Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan satuan pendidikan keagamaan diatur pada Praturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Mmeiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur khusus layanan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dan dipertegas dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan (kekhususan) dan jenjang pendidikan (jenjang pendidikan dasar dan menengah) sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dari penjelasan tersebut maka seyogyanya di setiap provinsi ada sekolah model yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yaitu Sekolah Model untuk Peserta Didik Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Autis.

Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus secara inklusif pada satuan pendidikan umum  (SD dan SMP) dan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana secara inklusif dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum (SD dan SMP) dan 1 (satu) satuan PAUD jalur formal yang memberikan pendidikan khusus secara inklusif.

Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pemerintah kabupaten/kota menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan. Pemerintah provinsi membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.

Pemerintah membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan pada pendidikan khusus pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menjelaskan bahw: “Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.”

Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menjelaskan bahwa: “Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.  Pasal 133 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menjelaskan bahwa: “Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas: a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

Pasal 133 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menjelaskan bahwa: “Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.”

 Pasal 133 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menjelaskan bahwa: “Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.”

Selain melalui jalur formal, pendidikan khusus bisa diselenggarakan pada jalur nonformal seperti diatur pada Pasal 133 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa: “Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.’

Mengenai pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dijelaskan pada Pasal 134 Pasal (1) dan Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagai berikut.

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain

Lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diatur pada Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut.

(1)     Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat. 

(2)     Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:

a. program percepatan; dan/atau

b. program pengayaan. 

Kesimpulannya bahwa pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, mental, emosi, sosial, dan perilaku atau penyandang disabilitas diselenggarakan secara inklusif pada satuan pendidikan umum/kejuruan/keagamaan (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK) atau melalui satuan pendidikan khusus (TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB) atau Sekolah Luar Biasa. Layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diselenggarakan secara inklusif dengan sistem Satuan Kredit Semester (SKS).

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus. Pengertian Sekolah Luar Biasa dijelaskan pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Jenjang Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagai berikut: “Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.”

Bentuk Satuan Pendidikan Khusus di SLB

a.      Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB)

TKLB adalah jalur pendidikan formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD, merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

b.     Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)

Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.

SDLB mempunyai tugas mengelola pendidikan khusus melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas: Kelas 1 (satu), Kelas 2 (dua), Kelas 3 (tiga), Kelas 4 (empat, Kelas 5 (lima); dan Kelas 6 (enam)

c.      Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan khusus bagi peserta didik sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat.

SMPLB mempunyai tugas mengelola pendidikan khusus melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:1) kelas 7 (tujuh); 2) kelas 8 (delapan); dan 3) kelas 9 (sembilan). 

d.     Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan khusus bagi peserta didik yang telah lulus dari SMPLB atau bentuk lain yang sederajat. SMALB mempunyai tugas mengelola pendidikan khusus melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas: 1) kelas 10 (sepuluh); 2) kelas 11 (sebelas); dan 3) kelas 12 (dua belas). 

Pemerintah seyogyanya mensinkronkan berbagai peraturan perundang-undangan termasuk nomenklatur atau peristilahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika menyebutkan jenis pendidikan khusus dalam menetapkan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota harus lebih diperinci menyesuaikan dengan ketentuan lainnya, sebab penyelenggaraan pendidikan khusus tersebut diselenggarakan melalui satuan pendidikan khusus atau secara inklusif.

Pengertian pendidikan khusus dan pendidikan inklusif itu tidak sama. Pendidikan khusus adalah jenis pendidikan seperti dijelaskan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai berikut: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sedangkan pendidikan inklusif adalah falsafah pendidikan atau sistem penyelenggaraan pendidikan.

Dalam upaya menyiapkan acuan atau pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah provinsi dalam menyelenggarakan pendidikan khusus melalui satuan pendidikan khusus dan secara inklusif serta bagi pemerintah daerah kabupaten kota dalam menyelenggarakan pendidikan khusus secara inklusif maka seyogyanya disusun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui Satuan Pendidikan Khusus atau Sekolah Khusus dan Secara Inklusif pada Satuan Pendidikan Umum dan Kejuruan. Perlunya Peraturan tersebut sebagai realisasi amanah Pasal 138 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai berikut: “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 137 diatur dengan Peraturan Menteri.” Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sudah berusia 10 (sepuluh) tahun, waktu yang cukup lama, namun ternyata amanah Pasal 138 belum terlaksana. Begitu pula dengan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 sebaiknya dijelaskan penyelenggaraan pendidikan khusus melalui satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus dan pendidikan khsus yang diselenggarakan secara inklusif.

Perlu juga mendapat perhatian yang lebih seksama bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan khusus tersebut bukan hanya bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, namun bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Untuk itu maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Peraturan Menteri Pendidikan Nasonal Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014  tentang Penyelenggaraan Ssitem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Mennegah, dan Pedoman Penyelenggaraan SKS di SMA harus betul-betul direncanakan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan untuk memberikan ruang yang luas dan mengakomodasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.