Penulis: Hasbullah Fudail

Menemui Dirjen HAM Kemenkumham Mualimin Abdi .Senin 1906
Setelah terpilih menjadi role model Layanan Publik Berbasis HAM untuk Terminal dan mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM atas Pelayanan Publik Berbasis HAM pada puncak hari HAM 10 Desember 2021, kini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata bersama Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, kembali menggagas Pariwisata Berbasis HAM yang dilatarbelakangi 1. bahwa Jawa Barat sebagai salah satu tujuan Destinasi Wisata Favorit, 2. Pariwisata sebagai salah satu sarana membangkitkan perekonomian di daerah dan 3. Perlunya standar Fasilitas pada Destinasi Wisata Ramah HAM.
Bersama Direktur Penguatan Ham Sri Pane
Adapun payung
hukum yang digunakan adalah Universal Decoration of Human Rights pasal 27 ayat
1 Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat
dengan bebas, untuk menikmati kesenian dan untuk mengecap kemajuan dan manfaat
ilmu pengetahuan.
Sementara
berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 5 berbunyi a. menjunjung tinggi HAM, Keragaman Budaya
dan kearifan lokal, b. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan,
kesetaraan dan proposionalitas.
Untuk acara itu,
Kabid HAM Hasbullah Fudail melakukan koordinasi dengan Dirjen HAM DR. Mualimin
Abdi dan Direktur Penguatan HAM Sri Kurniati H. Pane untuk menyampaikan ide
dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta mengharapkan kehadirannya sebagai
pembicara dalam Seminar KONSEP HAM DALAM SEKTOR PARIWISATA sekaligus menjadikan
Jawa Barat Role Model Pariwisata Berbasis HAM pada tanggal 5 Juli 2022 di
Bandung.
Dalam momentum
tersebut, Mualimin Abdi juga akan melakukan Pencanangan Pelayanan Publik
Berbasis HAM Jawa Barat dan Pengukuran Gugus Tugas Bisnis dan HAM Provinsi Jawa
Barat.