Pengumuman Kelulusan (Tidak) Ditunggu Siswa

Oleh SULEHA

(Kepala SMA Negeri 1 Subang, Kabupaten Kuningan/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#))

Sering nonton sinetron? Pasti apalagi emak-emak. Sinetron sudah menjadi teman setia mengiringi kegiatan keseharian. Tidak jarang masakan gosong karena keasikan nonton sinetron. Di antara tema sinetron yang disiarkan di Televisi Nasional tidak jauh dari percintaan dan perselingkuhan, yang  endingnya mudah ditebak. Atau sinetron azab yang pasti tokoh yang memerankan karakter jahat pasti cerita akhirnya akan mati dengan kehinaan. Tokoh Karun yang semasa hidupnya suka berbohong dan menjadi pengemis gadungan, saat meninggal kuburan Karun tiba-tiba meledak. Begitulah sejak awal alur ceritanya bisa ditebak, walau demikian tetap saja merupakan acara pavorit terutama di kalangan emak-emak.

Coba bandingkan dengan film holywood, Murder on the Orient Express (2017) film yang menceritakan seorang pria bernama Herculo Poirot yang terjebak kasus pembunuhan yang terjadi dalam kereta Orient Express. Berencana berlibur malah ia justru dihadapkan pada kasus pembunuhan, seru hampir sampai akhir alur ceritanya sulit ditebak. Atau film Taking Lives (2004) yang dibintangi Angelina Jolie, yang bercerita tentang agen FBI bernama Illena Scott yang ditugaskan menangkap pembunuh berdarah dingin, tapi tak disangka terungkap kejahatan lain yang lebih seram, mengejutkan dan sulit ditebak.

Menjelang pengumuman kelulusan siswa kelas XII yang dijadwalkan serentak tanggal 2 Mei 2020, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Ada hal mendasar yang semestinya kita pikirkan bersama, para pakar dan praktisi pendidikan terutama terkait sistem penilaian pendidikan yang kita terapkan saat ini. Jika kita bernostalgia tahun delapan puluhan, mungkin kita pernah merasakan bagaimana dagdigdug bercampur waswas menjelang pengumuman kenaikan kelas apalagi menghadapi pengumuman kelulusan. Sebab saat itu sekolah betul-betul menerapkan dengan ketat tentang kriteria kelulusan siswa. Pada saat itu hal yang biasa jika di suatu sekolah ada sekian siswa yang tidak naik kelas atau tidak lulus ujian. Orang tua siswa dan masyarakat seolah pasrah dan menerima apapun keputusan sekolah terkait nilai rapot dan kelulusan anaknya. Ujian saat itu menjadi sakral, karena akan menentukan nasib siswa selanjutnya. Sehingga wajar dan kita (mestinya) mafhum ketika mereka saat itu merayakan kelulusannya dengan berhura-hura di jalanan. Hal ini tidak lain melepaskan ketegangan dan rasa cemas menanti pengumuman kelulusan ujian. Pengumuman kelulusan sesuatu yang ditunggu dengan harap-harap cemas baik oleh siswa maupun orangtunya.

Dalam penerapan disiplin, ketaatan melaksanakan aturan tata tertib sekolah, hormat dan taat pada guru, toleransi pada teman, pada saat itu rasanya masih dominan dilaksanakan siswa, paling tidak di lingkungan sekolahnya. Pada saat itu guru masih terlihat wibawa dan marwahnya di hadapan murid bahkan orang tuanya. Guru kala itu masih memiliki senjata yang cukup ampuh untuk memveto siswanya tidak lulus dalam sidang pleno kenaikan kelas atau kelulusan dengan capaian prestasi siswa baik segi kognitif, afektif maupun psikomotornya.

Seiring perubahan serta perkembangan budaya masyarakat, maka kurikulum pendidikan pun turut berubah. Perubahan kurikulum pendidikan adalah suatu keniscayaan, akan tetapi tentu perubahan tersebut harus mengarah kepada peningkatan mutu lulusan pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Sebut saja kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia setelah Orde Baru, kita mengenal Kurikulum 1968, 1975, 1984, 2006 dan sekarang Kurikulum 2013. Tentu masing-masing kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai dengan ruang dan waktu penerapannya.

Penerapan kurikulum dipengaruhi dinamika budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Sejak masuk Era Reformasi, di mana berkembangnya nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan masyarakat. Bahkan sepertinya sudah mengarah kepada euporia, sebagai wujud pembebasan diri dari masyarakat karena selama kurang lebih 32 tahun terkungkung dalam rezim pemerintahan yang mengarah pada otoritarianisme. Maka ketika lahir reformasi, masyarakat seolah kuda leupas tina gedogan, menuntut kebebasan yang mengarah pada sikap individualisme. HAM seolah menjadi senjata dan tameng untuk mencapai kepentingan diri sendiri maupun kelompoknya. Celakanya penerapan HAM hanya berlaku jika merugikan kepentingannya, sedangkan jika merugikan orang lain HAM seolah tidak berlaku, standar ganda.

Lahirnya berbagai Undang-Undang yang menyangkut HAM, tentu akan berdampak pada berbagai bidang kehidupan termasuk dalam pendidikan. Sebut saja lahirnya Undang-Undang No23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak, yang kemudian dijadikan dasar hukum lahirnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 20 Oktober Tahun 2002. Tentu Undang-undangnya tidak salah, tapi kadang penerapannya yang terkesan salah kaprah, misleading. Serta bertabrakan dengan aturan lainnya. Dalam dunia pendidikan dampak yang paling terasa adalah secara psikologis guru di sekolah merasa dilematis ketika akan menegakkan nilai-nilai disiplin dalam menegakkan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Bahkan ketika guru menegur siswa yang tidak disiplin dan tidak mematuhi tata tertib sekolah, tidak sedikit diadukan oleh orang tuanya ke polisi, dengan dalih pelanggaran HAM.

Keadaan ini seolah menjadi pembenaran bagi oknum siswa untuk melawan guru dan aturan sekolahnya. Toh kalau ditegur dan dihukum gurunya ada yang membela serta guru bisa dilaporkan kepolisi. Sehingga dalam beberapa kasus banyak guru yang pasrah dan tidak berdaya dengan perlakuan yang tidak patut dari siswanya. Sebab ketika menghukum siswa guru seolah akan berhadapan dengan pengaduan orang tua, para penggiat HAM dan lembaga negara seperti KPAI. Sebaliknya ketika guru yang dilecehkan bahkan terjadi pemukulan oleh oknum siswanya, pembela HAM dan KPAI seolah bisu diam seribu basa. Oleh karena itu guru tidak mau mengambil risiko, ketika rapat kenaikan kelas atau rapat kelulusan, semua kompak satu suara semua siswa naik kelas dan lulus 100 persen. Sebab dalam situasi sekarang jika sekolah tidak meluluskan siswa, maka yang bersangkutan dan orang tuanya tidak akan terima dan lagi-lagi ujungnya akan menyalahkan guru, bahkan guru dianggap melanggar HAM.

Jika kelulusan siswa endingnya sudah bisa ditebak sebelumnya, seperti cerita sinetron, lalu apakah pengumuman kelulusan itu sesuatu yang  masih ditunggu-tunggu oleh siswa? Rasanya saat ini tidak lagi. Tidak ada lagi ada rasa cemas dan ketegangan menunggu pengumuman kelulusan, apa lagi di tengah pandemi covid 19, lengkap sudah semuanya harus mengerti dan mahfum tentang kelulusan siswa 100 persen. Ke depan mestinya ada perubahan yang mendasar, tentang sistem penilaian termasuk tentang kelulusan siswa.

Mungkinkah?