Penulis: Drs. Agus Mulyawan, M.Si

Drs. Agus Mulyawan, M.Si
Oleh Drs. AGUS MULYAWAN, M.Si
1.
Pengawas
SLB Disdik Jabar
2.
Ketua
Umum IGPKhI
3.
Penasihat
AP2KBKI Pusat
4.
Pengurus
APPKhI Pusat
5. Komuntas Cinta Indonesia/KACI#PASTIBISA#
Yang dimaksud dengan SLB adalah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dari jenjang PAUD, dasar sampai menengah (satuan Pendidikan SDLB, SMPLB, maupun SMALB). Sedangkan sekolah umum adalah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang PAUD, dasar dan menengah (terdiri dari satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA atau sederajat).
Pendidikan inklusif adalah sistem
layanan pendidikan yang mengatur agar penyandang
disabilitas dapat dilayani di sekolah-sekolah terdekat/di kelas regular bersama-sama
dengan teman seusianya tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua
siswa tanpa kecuali disabilitas, tanpa membeda-bedakan.
Sekolah-sekolah regular dapat
menyelenggarakan, menampung dan melayani semua anak tanpa kecuali anak-anak
usia sekolah disabilitas. ***
|
No |
UNSUR |
GURU SLB (SDLB, SMPLB, SMALB) |
GURU UMUM (SD, SMP, SMA) |
|
1. |
Guru |
S1/S2
Pensus (Guru kelas) Permendikbud No 32 Tahun 2008
tentang Kualifikasi Guru Pendidikan Khusus |
S1, S2,
S3 (Guru Mapel & Guru kelas) PP No 74 Tahun 2008 tentang Kualifikasi
Guru Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi
& Akademik dan kompetensi Guru. |
|
2. |
Lembaga |
Dominan
dikelola oleh unsur masyarakat (yayasan) |
Dominan
sekolah yang dikelola oleh pemerintah |
|
SLB merupakan unit sekolah terdiri dari TKLB, SDLB, SMPLB & SMALB Standar
pengelolaan permendikbud 19/2007 |
Umumnya
SD, SMP dan SMA merupakan satuan pendidikan yang
masing-masing terpisah
Standar
pengelolaan permendikbud 19/ 2007 permendikbud
34/ 2013 SN pendidikan SMK/MA |
||
|
3. |
Siswa |
ABK (A, B, C, D, E, F, G, H) UU Sidiknas Pasal 5 dan 32 UU Nomer 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendidikan bagi
Penyandang Disabilitas |
Siswa
pada umumnya UU Sidikna No 20 Tahun 2003 |
|
4. |
Kurikulum |
K13 PK Permendikbud Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus
|
K13 Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014
Tentang Kurikulum
SMA/MA sebagai mana perubahan di No 36 Tahun 2018 |
|
5. |
Metode |
Individual
(5-8 siswa) |
Klasikal
(40-50 siswa) |
|
6. |
Alat /
Sarpras |
Umum
dan Khusus (sesuai jenis hambatan) |
Umum |
|
7. |
Asesmen |
Asesmen
|
Tidak
Asesmen |
|
8. |
Mata
Pelajaran |
Umum dan Progsus (sesuai
jenis hambatan) |
Umum |
|
9. |
Tempat
/ Sekolah |
Pada umumnya masih di SLB
itu juga yang melayani SDLB, SMPLB dan SMALB |
Pindah
dari satuan Pendidikan SD ke SMP yang diinginkan, dan lulusan SMP pindah ke
SMA sederjat yang diinginkan |
|
10. |
Pembiayaan
|
Instrument penerimaan pembiayaan sekolah Umumnya SLB dari BOS, penyelenggaraan
Pendidikan sepenuhnya ditanggung Sekolah/yayasan kecil (penyelenggara kurang
profesional, dan umumnya sulit pembiayaan) BOS disamakan antara SLB
dengan sekolah umum berdasarkan jumlah siswa |
Sekolah
gratis namun jumlah siswanya banyak jadi BOS dan di jenjang
pendidikan menegah diberi keleluasaan untuk peran serta masyarakat dalam
pembiayaan tambahan yang distujui oleh komite sekolah (SPP),
pembiayaan biasanya pada umumnya sangat memadai |
|
11. |
Jumlah
siswa |
Rata-rata 50 siswa / SLB |
300 sd
1.500 siswa bahkan lebih/sekolah |
|
12. |
Tujuan |
Mandiri : Merawat diri sendiri dan Bekerja / mencari nafkah |
Melanjutkan
dan bekerja/mencari nafkah |
|
13. |
Pendekatan
|
Dominan pendekatan
psikologis edukatif |
Dominan
akademik |
|
14. |
Sisanya
semua anak bangsa Indonesia yang memiliki hak
dan kesempatan yang sama dan harus diikutsertakan dalam pembangunan yang
menjunjung tinggi peradaban dan HAM |
||