Sekelumit Tentang Analisis Penggunaan Butir SKP 2020

Oleh Hj. R. Eris Garini, S.Pd.,M.I.Kom.

(Kepala SMK Negeri Campaka)

Menurut Permen PAN dan RB No.13 Tahun 2019, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Jadi pengisian SKP ini bisa diibaratkan seperti hajatan taunan para PNS yang wajib dilaksanakan tanpa kecuali.

Satu minggu terakhir di bulan Januari ini para PNS guru sedikit direpotkan dengan pengerjaan SKP, karena menggunakan aplikasi baru yang terintegrasi dengan TRK, Siap Jabar serta K-MOB. Sesuatu yang baru, maka perlu untuk dikenali lagi agar menjadi akrab dan familiar kembali bagaimana memfungsikan dan mengisi setiap bagian dengan tepat.

Begitupun dengan saya yang saat ini baru mengalami harus mengisi SKP dengan status sebagai seorang kepala sekolah. Jujur….saya mengalami sedikit panik. Apalagi sejak pertengahan Januari sudah ada pengumuman mengenai penutupan SKP 2020 di grup cabang dinas.

Sebagai orang baru yang berkecimpung di dunia “perkepala sekolahan” saya pun memberanikan diri untuk mulai bertanya kepada para senior, mengenai apa yang harus saya isi pada SKP taun ini. Akan tetapi jawaban yang saya cari tidak saya temukan.

Setelah banyak bertanya kanan kiri dan utak atik aplikasi, akhirnya secara mandiri mencoba untuk membuat target tahunan SKP. Pertama. Kita harus memilih sumber terlebih dahulu apakah dari tupoksi atau IKI. Tentunya sebagai bagian dari jabatan fungsional guru, sumber yang dipilih adalah tupoksi.

Setelah itu kita diminta untuk memilih salah satu butir dari 17 (tujuh belas) butir yang disajikan, untuk setiap SKP yang akan kita masukkan dalam aplikasi. Dan saya tertarik untuk sedikit melakukan analisis ke tujuh belah butir ini berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Sebenarnya jika dilihat secara kasat mata pun butir-butir tersebut banyak kemiripan satu dengan yang lainnya. Dan jika kita selesai menganalisinya sesungguhnya kita bisa melihat bahwa 5 (lima) butir pun sudah cukup mewakili untuk memasukan SKP baik dari unsur utama maupun penunjang.

Butir ke-1 tentang meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Butir ini sesuai dengan bab III pasal 6 tentang kewajiban guru bagian b. Dimana butir ini dipilih ketika kita akan memasukan SKP saat kita baru saja selesai mengikuti pendidikan formal baik itu sesuai dengan tugas yang diampu atau tidak, dan telah mendapatkan Ijazah. Juga dipilih saat kita akan memasukan SKP berupa hasil pelatihan prajabatan dengan bukti STTPP, atau saat kita berhasil memperoleh penghargaan. Butir ini juga hampir sama dengan butir yang ke-11.

Butir ke-2 tentang merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan pembelajaran/bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan. Butir ini sesuai dengan kewajiban guru bagian a. Butir ini dipilih saat kita akan memasukan SKP mengenai perencanaan, proses dan hasil kegiatan mengajar/membimbing selama satu tahun dengan alat bukti berupa laporan PKG yang telah disahkan.

Butir ke-3 hingga 10 dan butir ke-13 hingga 15 sudah masuk dalam kegiatan PKG ini. Bagi Anda para kepala sekolah yang rutin menjadi penilai PKG pasti sangat paham akan hal ini, karena semua butir tersebut dilaksanakan pada saat kegiatan sebelum, selama dan setelah pengamatan juga pemantauan dalam kegiatan PKG (Penilaian Kinerja Guru).

Butir ke-12 tentang melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Butir ini mengacu pada Bab V Pasal 11 bagian b point 3 mengenai sub unsur melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Butir ke-12 ini dipilih jika kita mendapatkan tugas tambahan seperti wakasek, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, kepala bengkel, laboran, wali kelas dan pembimbing ekskul dengan angka kredit menggunakan prosentase dari nilai PKG.

Butir ke-16 tentang melaksanakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Butir ini masih mengacu pada bab V pasal 11 bagian c mengenai mengembangan keprofesian berkelanjutan. Butir ini dipilih saat kita akan memasukkan SKP mengenai 1) pengembangan diri melalui diklat fungsional, MGMP dan kegiatan ilmiah lainnya; 2) Publikasi ilmiah melalui pembuatan PTK/PTS, Best Practice, modul/diktat, buku, karya terjemahan, buku pedoman guru/kepsek dan artikel ilmiah, serta saat menjadi nara sumber pada kegiatan ilmiah; serta 3) Karya inovatif melalui penemuan teknologi tepat guna atau karya seni, membuat alat pelajaran/peraga/praktikum, juga penyusunan standar/pedoman soal dan sejenisnya.

Butir ke-17 tentang melaksanakan tugas kedinasan di bidang Pendidikan. Butir ini juga mengacu pada bab V pasal 11 bagian d point 3 mengenai sub unsur melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Butir ini dipilih saat kita akan memasukan SKP seperti saat menjadi pembimbing  siswa prakerin, menjadi angggota profesi atau kepramukaan, tim penilai angka kredit, menjadi tutor/pelatih/instruktur, dan menjadi pengawas ujian tingkat sekolah/nasional.

Dan butir ke-17 ini juga dapat digunakan untuk para kepala sekolah saat akan memasukan SKP mengenai salah satu kompetensi nya. Misalkan salah satu kompetensi wajib kepala sekolah yang akan kita ajukan adalah supervisi. Khususnya supervisi akademik yang dilakukan selama bulan Januari hingga Desember para para guru. Maka dengan bukti fisik berupa program dan laporan supermik, kepala sekolah bisa mengajukan kegiatan ini dalam SKP nya. Dengan angka kredit minimal baik atau sesuai hasil PPKKS.

Mungkin ada pertanyaan mengapa kita tidak menggunakan butir ke-12 untuk memasukan SKP bagi tugas utama kepala sekolah ini. Karena kita mengacu pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 bab I pasal 1 bagian 1, yang menyatakan bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Jadi kepala sekolah bukan lagi sebagai tugas tambahan bagi guru seperti dalam aturan sebelumnya yaitu Permendikbud nomor 28 tahun 2010 bab I pasal 1 bagian 1.

Dan pada akhirnya jika kita telah memahami tentang penggunaan butir ini serta paham bagaimana menghubungkannya dengan Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, maka kita tidak akan lagi kesulitan dalam mengisi SKP berikutnya. Semoga. Insya Alloh.