THR

Oleh Dadan Supardan

(Komunitas Cinta Indonesia)

Kabar baik itu terbetik dari Kementerian Keuangan empat tahun silam. Mulai tahun 2016, para pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Nilainya sebesar gaji pokok. Dokumen Nota Keuangan 2016 menyebutkan, THR rutin diberikan pemerintah setahun sekali di luar gaji ke-13. Jadi bisa diibaratkan sebagai gaji ke-14.

Pemberian THR menurut Menteri Keuangan saat itu Bambang Brodjonegoro untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Dengan demikian akan memacu produktivitas dan meningkatkan pelayanan publik.

Bagi rakyat awam naga-naganya tak akan keberatan. Bahkan jika PNS harus mendapatkan gaji ke-15 hingga ke-16 sekalipun. Jangankan keberatan, terpikirkan juga tidak. Asalkan dua kata kunci: produktivitas dan kualitas pelayanan publik benar-benar dapat dirasakan.

Contoh kecil saja, pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Bandung masih dirasa belum optimal. Terkait dengan pemenuhan kartu tanda penduduk (KTP) misalnya. Karena dalam keadaan pandemi Covid-19, untuk pembuatan KTP yang hilang harus diproses secara daring melalui WhatsApp. Segala persyaratan administratif dikirim fotonya via WA kepada nomor yang sudah ditentukan. Petugas yang menangani akan berkabar setelah KTP usai diproses.

Sampai di sini terasa sangat simpel, tidak bertele-tele, dan modern. Namun cerita selanjutnya menjemukan dan membuat jengah. Kabar baik tentang selesainya pembuatan kembali KTP yang hilang tak kunjung datang. Satu minggu, dua minggu, tiga minggu hingga menembus hitungan bulan tak ada kejelasan.

Saat ditanya melalui nomor WA kapan KTP selesai atau barangkali ada kekurangan persyaratan, tak pernah ada balasan. Sepertinya sengaja komunikasi dibikin satu arah. Begitulah sedikit cerita buruk pelayanan publik. Tidak paralel antara tunjangan dan pelayanan. Walaupun boleh jadi sangat kasuistis sifatnya. Toh masih banyak contoh pelayanan publik yang membanggakan.

Apalagi bagi ASN di Provinsi Jawa Barat, sangat sulit untuk berkinerja buruk. Sebab, berdasarkan Pergub Jabar No 119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi PNS dan Calon PNS, sejak 2010 Pemprov Jabar memberlakukan kebijakan pemberian tunjangan remunerasi berbasis kinerja. Sebuah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS Jawa Barat.

Ditambah lagi dengan penerimaan “gaji ke-14”, makin profesionalah sikap PNS Pemprov Jabar. Tak akan pernah terpikirkan sedikit pun buat neko-neko. Lantaran dengan jaminan kesejahteraan, mereka akan mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara prima. ASN Pemprov Jabar akan memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan dengan efektif dan efisien. ***