1928–2026: 98 Tahun Ikrar Sumpah Pemuda, Manifestasi Pilar Literasi Kemerdekaan dan Kebangsaan (Bagian 2-Selesai)

1928–2026: 98 Tahun Ikrar Sumpah Pemuda, Manifestasi Pilar Literasi Kemerdekaan dan Kebangsaan (Bagian 2-Selesai)

Penulis: Yoni Haris Setiawan

(Trainer dan Motivator Edukasi Literasi Indonesia Quruta Management)

BEKASI.beritadisdik.com. Rabu, (28/10/2026).— JIKA pada bagian pertama kita telah membedah bagaimana perspektif tema resmi Sumpah Pemuda mengkelindan dengan aktivitas literasi di dunia pendidikan, maka pada Bagian 2 ini pembahasan akan berfokus penuh dan menggali secara mendalam bagaimana teks Ikrar Sumpah Pemuda itu sendiri berkelindan erat dengan aktivitas literasi kemerdekaan dan kebangsaan secara berkelanjutan.

Literasi adalah mesin penggerak utama yang mengubah nilai-nilai abstrak dari setiap butir Ikrar Sumpah Pemuda 1928 menjadi tindakan nyata yang berdampak.

Tanpa adanya kecakapan literasi berkelanjutan yang substantif, generasi muda akan kesulitan menghadapi kompleksitas zaman dan gagal mentransformasikan spirit ikrar tersebut menjadi fondasi kokoh untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

Kramat 106: Hilirisasi Literasi dan Spirit Sumpah Pemuda

Ketika kita melintasi kawasan Senen di Jakarta Pusat, berdiri kokoh sebuah bangunan bersejarah di Jalan Kramat Raya Nomor 106. Bangunan yang dahulu dikenal sebagai Indonesische Clubgebouw—balai pertemuan para pemikir muda lintas daerah—kini telah bertransformasi menjadi Museum Sumpah Pemuda.

Tempat ini bukan sekadar saksi bisu tempat teks ikrar sakral itu dirumuskan. Kramat 106 adalah episentrum awal dari gerakan literasi kewargaan dan politik nasional.

Di titik spasial inilah memori kolektif bangsa dirawat. Tempat ini mengingatkan generasi masa kini bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dimulai dari ruang hampa, melainkan dari ketajaman berpikir, diskusi kritis, dan keberanian memublikasikan gagasan ke ruang publik.

Akar Sejarah Perlawanan Intelektual Muda

Merujuk pada dokumentasi sejarah, persatuan yang lahir pada tahun 1928 adalah sebuah kesadaran yang nyata untuk meruntuhkan hegemoni absolut kolonial. Berbagai organisasi kepemudaan secara sadar meluluhkan ego primordial dan kesukuan mereka.

Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Islamieten Bond, hingga Pemoeda Kaoem Betawi melebur menjadi satu kekuatan yang utuh. Di bawah ancaman moncong senjata penjajah, podium kongres tetap bergetar hebat oleh gelora darah muda.

Nyali intelektual para pemuda ini sama sekali tidak mengecil untuk menggebrak kemapanan kekuasaan, meskipun mereka baru menginjak usia awal dua puluhan.

Sebut saja Ketua Kongres Soegondo Djojopoespito yang berusia 23 tahun dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang dengan lantang menuntut kepanduan merdeka. Tokoh Sarmidi Mangunsarkoro (Jong Java) di usia 24 tahun konsisten memperjuangkan hak pendidikan nasional.

Ada pula Sunario Sastrowardoyo (Jong Java), sang penasihat hukum berusia 26 tahun yang orasinya menegaskan arti nasionalisme sejati, serta Sarmidi Mangunsarkoro yang di usia 24 tahun sudah konsisten memperjuangkan hak pendidikan nasional.

Panggung sejarah ini juga digerakkan oleh konseptor ulung Mohammad Yamin (Jong Sumatranen Bond) yang baru berusia 25 tahun, bendahara Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond) yang nekat di usia 21 tahun, serta perwakilan vokal seperti Johannes Leimena (Jong Ambon) di usia 23 tahun. Bersama Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond), mereka berkolaborasi melahirkan fajar baru bagi kedaulatan bangsa.

Amunisi Gerilya Literasi dan Frekuensi Udara Perjuangan

Gelora perjuangan kaum muda tersebut bertransformasi menjadi kekuatan dahsyat karena mereka cerdas memanfaatkan media cetak dan embrio teknologi radio sebagai pilar penyebaran literasi kebangsaan secara massal. Informasi pergerakan pun menyebar cepat melintasi sekat-sekat wilayah.

Keberanian surat kabar Sin Po edisi Oktober-November 1928 mencetak lirik dan partitur lagu "Indonesia Raya" karya W.R. Supratman menjadi tonggak sejarah pers yang luar biasa. Di saat yang sama, surat kabar Persatoean Indonesia bergerak tak kalah berani dengan memuat utuh buah pemikiran politik monumental dari Mohammad Yamin.

Melalui strategi gerilya literasi ini, mesin cetak bawah tanah dipaksa bekerja keras memproduksi selebaran taktis bernada tajam seperti "Indië Los van Nederland" (Hindia Bebas dari Belanda). Jemari para pemuda nekat menggoreskan kredo perjuangan di berbagai ruang publik.

Slogan "Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Putung!" serta desakan "Tepatilah Sumpahmu!" membakar emosi massa di berbagai lini. Pesan persatuan tersebut ikut berjalan melintasi gerbong kereta api ekonomi dan trem kota menuju pelosok daerah.

Manifesto visual itu akhirnya dibaca oleh rakyat jelata di stasiun kecil, dinding pasar, jembatan, hingga bangunan kota. Ratusan selebaran propaganda dicetak dan disebarkan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari untuk memicu nalar kritis di akar rumput.

Tidak berhenti di sana, perlawanan ini juga mengudara melalui siaran radio pergerakan di Batavia. Udara perjuangan memancarkan pekikan pemersatu seperti "Boedi Oetomo Langkah Awal, Pemoeda Pemoedi Angkat Sendjata Pemikiran!" serta gaungan berkala "Satoe Noesa, Satu Bangsa, Satoe Bahasa, Hantjorkan Perbedaan!".

Kombinasi media cetak, transmisi nirkabel, dan manifesto visual jalanan inilah yang menjadi motor penggerak literasi paling ampuh dalam sejarah Indonesia.

Kedalaman Tiga Ikrar dalam Realitas Modern

Komitmen persatuan yang mengkristal menjadi tiga ikrar Sumpah Pemuda sejatinya merupakan manifestasi nilai literasi kebangsaan yang paripurna.

Ikrar pertama mengenai "Satu Tanah Air" hari ini menuntut adanya literasi geografis dan ekologis. Pemuda harus memahami dan menjaga kekayaan alamnya agar tidak mudah dieksploitasi oleh pihak luar.

Ikrar kedua tentang "Satu Bangsa" mewakili semangat literasi sosial-kewargaan yang menolak keras krisis kepercayaan diri atas potensi lokal. Kapasitas seluruh komponen bangsa harus mutlak menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan terus-menerus bergantung pada keahlian ekspatriat asing.

Sementara itu, ikrar ketiga mengenai "Bahasa Persatuan" bertindak sebagai pilar literasi kritis. Di tengah arus globalisasi, bahasa Indonesia harus dikembalikan pada fungsi utamanya.

Bahasa bukan sekadar alat komunikasi birokrasi yang kaku dan formal. Ia adalah instrumen ampuh untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang terpinggirkan.

Nalar kritis publik yang digerakkan oleh bahasa yang hidup adalah benteng utama pertahanan kedaulatan bangsa agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam arus polarisasi politik.

Kedaulatan Nalar dan Krisis Kepemimpinan Nasional

Tragisnya, pilar literasi kebangsaan kita hari ini sedang diuji oleh krisis kepemimpinan nasional yang nyata. Kita menyaksikan bagaimana tata negara diombang-ambingkan oleh elite yang minim kapabilitas, kompetensi manajemen, serta etika publik.

Ironi terbesar muncul saat panggung politik menampilkan anomali kepemimpinan muda. Sebuah representasi kekuasaan yang hadir tanpa kematangan proses etis justru mencederai muruah perjuangan 1928.

Gerakan instan yang mengabaikan aspek kualitas, kematangan karakter, dan jenjang pendidikan formal telah menjadi preseden buruk bagi demokrasi.

Dinamika carut-marut ini dibuktikan oleh bergulirnya berbagai gugatan hukum ketatanegaraan pada Oktober 2026. Fakta tak terbantahkan ini menunjukkan adanya kerapuhan keteladanan di tingkat tertinggi.

Kritik tajam ini diajukan bukan atas dasar sentimen personal, melainkan sebagai peringatan objektif. Konstitusi dan masa depan tata kelola negara bukanlah komoditas transaksi jalan pintas.

Keberadaan pemimpin yang dipaksakan masuk tanpa fondasi kapasitas yang teruji jelas merusak prinsip meritokrasi. Hal ini melukai jutaan pemuda berpendidikan yang berjuang lurus dari bawah.

Di sinilah letak korelasi mutlak antara literasi dan masa depan kepemimpinan bangsa. Pemimpin yang melek literasi kebangsaan sejati tidak akan memanipulasi celah aturan demi kekuasaan semata.

Mereka akan menghormati proses akademis, memprioritaskan kecerdasan publik, dan berani diuji kedalaman sains serta idealismenya. Tanpa standar kepemimpinan yang berintegritas, cita-cita kedaulatan yang telah digariskan para pemuda di Kramat 106 hampir seabad lalu akan runtuh tak berbekas.

Pemuda hari ini harus kembali angkat senjata pemikiran, menjemput kedaulatan nalar, dan menuntaskan risalah peradaban literasi nusantara.

Refleksi Akhir Gerilya Pemikiran

Mendidik rakyat dengan instrumen hukum modern dan literasi kritis sejatinya merupakan bentuk pemenuhan janji suci dari ikrar 1928. Kita tidak lagi boleh sekadar menatap teks sejarah secara pasif, melainkan harus aktif memproduksi peradaban baru yang berdaulat seutuhnya agar Sumpah Pemuda tidak berakhir sebagai teks hafalan usang tahunan.

Sebagai penutup, esensi tertinggi dari perjuangan ini bermuara pada literasi kemerdekaan. Ia adalah kemampuan mendalam untuk membaca pola-pola penindasan modern sekaligus keberanian untuk merebut kembali kedaulatan.

Dampak nyata dari pilar ini adalah lahirnya kemandirian berpikir tanpa batasan. Sebuah bangsa yang berdaulat secara intelektual tidak akan pernah mudah untuk didikte oleh kepentingan mana pun.

Namun, ikrar kemerdekaan tidak akan pernah berdampak tanpa adanya kegigihan kolektif dari bangsa itu sendiri untuk bergerak mengubah nasibnya.

Landasan teologis mengenai hukum perubahan ini telah digariskan dengan sangat tegas oleh Allah SWT dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11:

"...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..."

Generasi zaman ini harus mampu mengimplementasikan nilai luhur tersebut secara nyata dengan tidak terlena dalam zona nyaman informasi digital yang serbainstan. Kita harus dipaksa paham bahwa merdeka berarti berani memproduksi karya intelektual. Literasi kemerdekaan harus menjadi roh utama dalam menggerakkan roda peradaban.

Semua gerak perubahan ini pada akhirnya bertumpu pada ketajaman literasi kebangsaan. Secara hakiki, literasi kebangsaan didefinisikan sebagai kemampuan berpikir kritis dan kesadaran utuh warga negara dalam memahami, menjaga, serta mengaktualisasikan hak dan kewajiban moral demi kedaulatan tanah air.

Tanpa fondasi ini, kemandirian bangsa akan rapuh. Oleh karena itu, ikrar sakral 1928 kini harus bertransformasi menjadi aksi gerilya pemikiran modern untuk merebut kembali kedaulatan teknologi, etika kepemimpinan, dan ekonomi di tanah air.

Jadikan literasi sebagai senjata abadi untuk menjaga marwah bangsa. Pemuda yang ada di pelosok dan kota wajib bersatu mengawal negeri ini dari para pencari keuntungan yang memanfaatkan celah kekuasaan.

Dalam perspektif Al-Qur'an, pemuda bukanlah mereka yang sekadar berusia muda secara biologis. Pemuda adalah individu yang memanfaatkan energi fisik dan ketajaman berpikirnya untuk beriman kepada Allah, bersikap kritis terhadap kebatilan, menjaga moralitas, dan membawa dampak positif bagi masyarakatnya.

Siklus biologis ini diingatkan kembali dalam Surah Ar-Rum ayat 54:

"Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa."

Lebih jauh lagi, Al-Qur'an menegaskan bahwa kemerdekaan suatu kaum terikat erat pada komitmen moral untuk menjaga kedamaian. Warga negara dilarang saling menjajah, menindas, atau mengusir sesama dari tanah airnya sendiri.

Komitmen suci ini selaras dengan Surah Al-Baqarah ayat 84:

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji (mitsaq) kamu: Janganlah kamu menumpahkan darahmu (saling membunuh), dan janganlah kamu mengusir dirimu (saudara-saudaramu) dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi."

Melalui kesaksian teologis dan historis inilah, pemuda Indonesia dipanggil kembali untuk menuntaskan risalah kemerdekaan yang belum usai.

Menurut Al-Qur'an, ikrar kemerdekaan bangsa senantiasa bertumpu pada pembebasan manusia dari kezaliman penguasa, komitmen menjaga persatuan tanah air tanpa pertumpahan darah, serta keberanian kolektif untuk menegakkan keadilan.

Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, pemuda dipandang sebagai pilar utama perjuangan (’imadul jihad) karena memiliki energi fisik, idealisme yang murni, serta keberanian moral untuk menegakkan keadilan dan membela tanah air (kedaulatan).

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaan/aksi nyata); jika tidak mampu, maka dengan lisannya (nasihat, orasi, atau tulisan); dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya (rasa benci dan tidak ridha terhadap kemungkaran tersebut), dan itulah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim)

"Jihad yang paling utama adalah kalimat keadilan (kebenaran) di hadapan penguasa yang zalim." (HR. Abu Dawud no. 4344, Tirmidzi no. 2174, dan Ibnu Majah no. 4011).

Dari hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu 'anhu mengenai keutamaan ribath:

"Ribath (bersiap siaga menjaga perbatasan) sehari semalam lebih baik daripada puasa dan shalat malam sebulan penuh. Jika dia mati, maka amalan yang pernah ia lakukan akan tetap mengalir (pahalanya), rezekinya akan tetap diberikan, dan ia aman dari fitnah (siksa) kubur." (HR. Muslim no. 1913).

Pelanjut Risalah Peradaban Literasi
Jelajah Nusantara: Bumikan dan Tebarkan Literasi
Salam Literasi, Indonesia Berkarya!