Guru Besar UPI Prof Cecep Darmawan: Perlu Terobosan Kebijakan untuk Pendidikan Lebih Berkualitas

(Materi diambil penulis dari opini Prof. Cecep Darmawan di HU Republika 30 April 2020)

BANDUNG, beritadisdik.com – Penulis sengaja mengambil materi opini Prof. Cecep Darmawan di HU Republika 30 April 2020 untuk diolah dalam bentuk wawancara sebagai berikut. Mengelola pembelajaran siswa secara daring dalam masa yang relatif panjang seperti di masa wabah corona sekarang ini tidaklah mudah. Apalagi Pemerintah belum memiliki pengalaman melakukannya. Oleh karena itu, wajar saja jika kebijakan yang diambil pemerintah kerap masih bersifat trial and error dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi.

Demikian diungkapkan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H., M.H., M.Si. saat dimintai pandangannya oleh beritadisdik.com berkenaan dengan proses pembelajaran di rumah, Sabtu (9/5/2020).

Secara teknis, Prof Cewan, begitu ia akrab disapa, menilai ada beberapa problematik dengan proses pembelajaran secara daring di masa Pandemi Covid 19. Di antaranya, fasilitas dan akses internet belum sepenuhnya merata, pola interaksi instruksional belum sepenuhnya sesuai harapan, siswa mengalami kejenuhan belajar, berhadapan dengan problema dan suasana psikologis keluarga di rumah, dan kesulitan memperoleh portofolio pembelajaran secara lengkap.

Namun demikian, seperti telah dikemukakan pada opini Prof Cewan di HU Republika 30 April 2020 lalu, ia lebih menyoroti pada sejumlah persoalan krusial pendidikan yang mesti diperbaiki pemerintah ke depan.

Ada sejumlah poin krusial yang harus dilakukan pemerintah menyangkut perubahan mind set pendidikan yang signifikan, utamanya menyangkut filosofi pendidikan, sistem pendidikan, regulasi, kultur dan lingkungan pendidikan, daya dukung fasilitas, dan SDM pendidikan.

Wakil Ketua ICMI Orwil Jawa Barat ini juga menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam menata ulang kebijakan pendidikan dan implementasinya pascapandemi covid-19.

Prof Cewan juga tidak menafikan dalam hal pemikiran, Mendikbud Nadiem Makarim sudah sesuai dengan ruh perubahan ke arah terobosan kebijakan pendidikan yang ia inginkan. Yakni, menghindari pola pikir yang umum (business as usual) menuju paradigma kebijakan yang bersifat terobosan (breakthrough).

Untuk itu, Direktur CeQu Darul Hikam ini mengusulkan alternatif dan akseleratif kebijakan. Seperti dilansir di Rubrik Opini Republika 30 April 2020, di antaranya, pertama, pemerintah perlu memperkuat filosofi pendidikan yang berbasis filosofi bangsa (Pancasila) dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menempatkan pendidikan sebagai instrumen sekaligus pilar pembentuk watak dan peradaban bangsa.

Selama ini kebijakan dan implementasi pendidikan kita belum sepenuhnya sesuai dengan dasar filosofi bangsa. Keberhasilan pendidikan kita masih berorentasi pada ukuran-ukuran praksis atau angka-angka kuantitatif. Begitu pun proses pembelajarannya masih dominan pada aspek kognisi atau pengetahuan, dibandingkan dengan penanaman karakter, afeksi, sikap, dan keterampilan.

Kedua, perlu adanya perubahan fundamental dalam menata sistem pendidikan nasional, yakni mengubah pola pikir (mind set) pemerintah dan DPR dalam merancang peraturan perundang-undangan bidang pendidikan melalui adopsi dan adaptasi dari tradisi sistem hukum common law semisal omnibus law bidang pendidikan. Patut dipikirkan ke depan hanya satu undang-undang (UU) yang menjadi rujukan utama atau UU pokok (corner stone) bidang pendidikan yakni Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dengan demikian, UU lain seperti UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, dan lainnya yang mengatur bidang pendidikan ditiadakan tetapi substansinya dimasukkan dalam UU Sisdiknas tadi.

Substansi pengaturan lainnya, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan derivasi dari UU Sisdiknas. Untuk mendukung Sisdiknas yang komprensif tersebut, diperlukan kebijakan peta jalan (road map) atau cetak biru (blue print) pendidikan jangka panjang sekitar 50 sampai 100 tahun ke depan.

Sisdiknas pun harus dapat menjamin konsistensi kebijakan pemerintah dalam melakukan kebijakan standarisasi nasional pendidikan (8 standar pendidikan), utamanya pemerintah segera membenahi infrastruktur pendidikan di Indonesia yang merata, berkeadilan, dan sesuai dengan standarisasi yang ideal. Luasnya wilayah NKRI ini tidak menafikan terjadinya disparitas pendidikan yang menyisakan masalah selama ini. Karenanya, pemenuhan standarisasi pendidikan secara masif merupakan sebuah keniscayaan bagi kesadaran baru pemerintah pascapandemi covid-19 ini.

Ketiga, pemerintah secara praksis mesti membuat alternatif kebijakan pendidikan pascapandemi covid-19, yang harus dimaknai sebagai bagian dari konsekuensi disrupsi pendidikan. Karenanya, pemerintah harus cerdas dan cepat mengubah paradigma kebijakan yang bersifat terobosan (breakthrough) dan menghindari pola pikir yang umum (business as usual). Pemikiran Mendikbud Nadiem Makarim sebenarnya sudah sesuai dengan ruh perubahan ke arah terobosan kebijakan pendidikan.

Keempat, pemerintah segera menyiapkan kerangka dasar untuk melakukan perubahan sejumlah regulasi yang sudah tidak relevan, termasuk merancang kurikulum masa depan dengan mengimplementasikan konsepsi merdeka belajar. Merdeka belajar yang dicanangkan Mas Mendikbud sejatinya berorentasi pada pembelajaran yang mudah, simple, menyenangkan, dengan prinsip belajar di mana saja, kapan saja sepanjang hayat dan berbasis karakter. Untuk menopang itu, perlu perbaikan infrastruktur pendidikan, secara merata dengan berbasis IT yang canggih dan dapat diakses secara gratis/murah.

Kelima, diperlukan perubahan pola pikir (mind set) penganggaran pendidikan, di antaranya melakukan reorentasi dan realokasi anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD termasuk pemenuhan amanat konstitusi minimal 20 persen khusus biaya investasi dan operasional pendidikan. Pola perubahan anggaran tidak akan bermakna apabila tidak dibenahi struktur kelembagaan organisasi kementerian dan dinas pendidikan di daerah.

Birokrasi pendidikan harus lebih ramping tapi kaya fungsi, fokus, dan diisi oleh SDM yang inovatif, handal, profesional, dan dapat mengantisipasi perkembangan dunia usaha atau industri era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 dalam kerangka National and Character Building (NCB). Dengan demikian pengembangan SDM pendidikan khususnya guru harus diposisikan dalam kerangka reorentasi pengembangan karier dan kompetensi SDM pendidikan pada semua level.

Keenam, perlunya meningkatkan sinergi kelembagaan tripusat pendidikan dan sinergi kelembagan serta kewenangan pendidikan yang konkuren (lawan bersaing) antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan sinergi kelembagan tripusat pendidikan dan sinergi kelembagaan pendidikan pusat dan daerah diharapkan pendidikan lebih sistemik dan berkualitas. Selain itu, pada tingkat satuan pendidikan, diperlukan upaya revitalisasi kebijakan dan implementasi program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam konsepsi otonomi sekolah.

Ketujuh, perlunya melakukan perubahan sistem pendidikan guru baik jalur akademik maupun jalur profesinya (PPG) secara terintegrasi yang selektif. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan karir guru, termasuk aspek peningkatan kesejahteraanya dengan pola reward and punishment secara berkeadilan dan keadaban.

Menurut Prof Cewan, masih banyak hal yang dapat dilakukan dalam kerangka pembenahan dan revitalisasi kebijakan pendidikan pascapandemi covid-19. Namun, setidaknya sumbang pemikiran di atas kiranya dapat diperhatikan, dipertimbangkan, dan dijadikan sebagai bagian dari alternatif kebijakan untuk masa depan pendidikan yang lebih berkualitas dan berkeadilan.