Akhir Vonis Mati Bagi Ustad Herry

Oleh Iwan Kartiwa

(Pemerhati Masalah Sosial)

Lama ditunggu kabarnya, akhirnya kasus hukum Ustad Herry Wirawan menemukan titik kejelasan. Dilansir dari berbagai sumber, Selasa 3 Januari 2023, MA menolak permohonan kasasi Herry Wirawan. Dengan demikian, pelaku pemerkosaan ini tetap mendapatkan hukuman mati.

Keputusan ini, tertuang dalam putusan MA Nomor 5632 K/PID.SUS/2022. Dalam putusan itu menyebutkan amar putusan = tolak.

Sidang permohonan kasasi ini, dipimpin oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni. Kemudian anggota Majelis 1 Hidayat Manao, dan anggota Majelis 2 Prim Haryadi. Adapun terpidana Herry mengajukan kasasi setelah diputus hukuman mati oleh hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.

Dalam sidangnya, Herry terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 81 Ayat 1, Ayat 3 dan 5 jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Ustad Herry Wirawan sangat layak disebut predator anak. Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan sejumlah tuntutan jaksa telah terbukti bahwa yang bersangkutan adalah pelaku kejahatan seksual, pelaku pemerkosaan keji yang dilakukan terhadap para santriwatinya. Kekejianya tidak berhenti sampai disana. Selain telah memperkosa 13 santriwatinya, aksi bejatnya tersebut telah mengakibatkan delapan santri hamil dan ada sembilan bayi yang dilahirkan. Kemudian ada seorang santri yang melahirkan hingga dua kali (Tribun Lines, Selasa, 5 April 2022).

Selain hal di atas terungkap pula bahwa selama itu yang bersangkutan selalu berusaha menutup-nutupi kejadian itu agar tidak diketahui publik. Kasus tersebut baru dapat terungkap setelah seorang keluarga korban berani berbicara dan memohon pengawalan kepada banyak pihak atas kasus tersebut. Akibat perbuatannya itu untuk sementara (karena keputusan hukumnya belum inkrah) yang bersangkutan terancam hukuman pidana mati.

Perjalanan memperoleh vonis mati bagi yang bersangkutan ternyata bukan perkara mudah. Keputusan itu perlu waktu cukup lama dan proses hukum yang cukup berliku. Hingga akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung mengabulkan banding yang sebelumnya telah diajukan jaksa penuntut umum (JPU) terkait vonis terhadap Ustad Herry Wirawan yang kini sudah menjadi vonis hukuman mati.

Apabila dicermati berdasarkan sejumlah fakta dan hasil persidangan yang selama ini dilakukan ada dua bagian penting yang menjadi catatan bagi para pencari keadilan dalam kasus hukum tersebut. Kedua bagian penting tersebut adalah mengenai subtansi hasil banding dan yang kedua mengenai konsistensi pelaksanaan hukuman mati.

Pertama, soal substansi hasil banding. Sebagaimana diketahui jaksa penuntut umum telah mengajukan proses Banding atas kasus tersebut kepada Pengadilan Tinggi Bandung. Dari proses Banding tersebut dihasilkan sejumlah hal yang bersifat perbaikan disatu sisi, tapi disisi lain ada pula yang bersifat penolakan (tidak dikabulkan) dan penetapan ulang dari hasil keputusan pengadilan negeri sebelumnya. Beberapa hal yang bersifat perbaikan antara lain keputusan hakim dari hukuman seumur hidup kepada tersangka menjadi hukuman pidana mati. Sebelumnya keputusan majelis hasil PN Bandung hanya memberikan vonis pidana hukuman seumur hidup dan hukuman kebiri kimia.

Selanjutnya ada kewajiban membayar uang restitusi (ganti rugi korban). Biaya restitusi tersebut mencapai Rp. 331 juta. Dalam hal ini terjadi perubahan dan perbaikan dari keputusan sebelumnya. Dimana keputusan sebelumnya menyebutkan biaya restitusi akan dibebankan kepada Negara yaitu kepada Kementerian Perberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Setelah proses Banding, menjadi dibebankan kepada terdakwa yaitu Herry Wirawan alias Heri bin Dede. Dasar pertimbangan dari keputusan tersebut adalah pertama menurut Ketua Hakim persidangan (Herri Swantoro) bahwa restitusi yang dibebankan kepada Negara adalah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Alasan berikutnya adalah apabila restitusi dibebankan kepada Negara maka akan menjadi preseden buruk dalam penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Karena pelaku kejahatan akan merasa nyaman tidak dibebani ganti kerugian berupa restitusi kepada korban dan hal itu berpotensi menghilangkan efek jera dari pelaku.

Sementara yang bersifat penolakan dari banding JPU terkait dengan pembekuan yayasan milik terdakwa. Hakim berpendapat tuntutan tersebut merupakan persoalan lain yang tak ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa. Hakim tingkat banding berkeyakinan sama dengan majelis hakim tingkat pertama (PN), bahwa yayasan merupakan subjek hukum tersendiri. Perkara pendirian dan pembubaran yayasan sudah diatur sebagaimana ketentuan perundang-undangan tentang yayasan. Oleh sebab itu tidak serta merta dapat dijatuhi hukuman tambahan dalam perkara tersebut. Sedangkan untuk hal penetapan terkait dengan hasil keputusan banding tadi adalah bahwa proses penahanan terdakwa dilanjutkan. Dalam hal ini “Menetapkan terdakwa tetap ditahan” demikian berdasarkan keterangan Hakim Ketua Persidangan Herri Swantoro (Tribun Jabar, Edisi 5 April 2022 hal. 1).

Kedua terkait dengan konsistensi pelaksanaan hukuman mati. Vonis hukuman mati terhadap terdakwa Herry Wirawan belum inkrah (belum berkekuatn hukum tetap). Artinya masih ada peluang yang bersangkutan dapat terhindar dari vonis hukuman mati tersebut. Seorang Herry Wirawan akan dapat dieksekusi mati apabila proses Banding tahap II atau kasasi tidak dilakukan. Sebaliknya apabila kasasi dilakukan maka masih ada kemungkinan keputusan hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim pada pengadilan tinggi dapat berubah. Vonis bersalah atau tidaknya pada tingkat kasasi akan diputuskan oleh hakim yang berada di lembaga Mahkamah Agung.

Selain hal tersebut ada beberapa hal yang menjadi catatan apakah pelaksaan hukuman mati pada kasus kejahatan seksual anak terhadap terdakwa benar-benar dapat terlaksana atau malah ada perubahan pada perkembangan selanjutnya. Hal pertama terkait dengan sejarah. Dalam pelaksanaan eksekusi mati untuk kasus kejahatan seksual anak, kasus ini mungkin baru yang pertama kali dilakukan. Jadi sebelumnya belum pernah dilaksanakan untuk kasus serupa. Secara umum eksekusi mati di Indonesia hanya menyasar pada kasus-kasus kejahatan tertentu saja seperti  terorisme, narkotika, dan pembunuh psikopat. Pertimbangan kemanusiaan, kontribusi terdakwa dalam bidang pendidikan, perilaku kooperatif terhadap jalannya persidangan, dan tindakan penyesalan yang ditunjukan mungkin dapat saja meyakinkan hakim sehingga hukuman terdakwa dapat diringankan, hal ini mungkin saja terjadi pada tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Catatan yang kedua belum ada kepastian apakah proses banding ke-2 atau kasasi akan dilakukan atau tidak. Tahap Kasasi dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau oleh terdakwa. Mengacu pada keputusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat tuntutan JPU sebelumnya sudah terpenuhi yaitu perubahan (perbaikan) dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati. Melihat hal itu maka inisiatif kasasi hanya tinggal berada pada pihak terdakwa. Apabila dilakukan maka masih terbuka peluang harapan adanya keringanan/penurunan hukuman. Sampai saat ini belum ada kepastian apakah proses kasasi akan ditempuh atau tidak oleh kedua belah pihak tersebut.

Catatan ketiga. Tuntutan keadilan dan empati publik. Kasus kejahatan predator seksual anak ini sangat menyita perhatian dan empati publik. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, misalnya sangat mengapresiasi vonis hukuman mati terhadap pelaku Herry Wirawan. Menurut Ridwan Kamil vonis tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Ia mengatakan vonis ini sangat sebanding dengan perbuatan pelaku yang dinilai sangat biadab dan berdampak terhadap kehidupan belasan santriwati dan keluarganya. Menurutnya apa yang diputuskan Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Itulah sekelumit analisas kekhawatiran perjalanan panjang kasus hukum Ustad Herry Wirawan. Namun, syukurlah putusan inkrah Majelis Hakim Mahkamah Agung beberapa waktu lalu sudah menetapkan putusan yang seadil-adilnya dan sangat memperhatikan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dengan adanya penolakan kasasi yang diajukan pelaku kejahatan seksual tersebut. Semoga hal ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi para korban dan keluarganya yang selama mencari keadilan. Selain itu mudah-mudahan putusan ini dapat menjadi upaya preventif sekaligus efek jera bagi siapapun yang hendak atau sudah melakukannya.